Surat Camat Batipuh dan Batipuh Selatan, Menuai Protes Dari Anggota BPRN

Suasana Musyawarah Pembentukan PABPDSI Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan.
Suasana Musyawarah Pembentukan PABPDSI Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan.

Batusangkar, Editor.- Surat Camat Batipuh perihal program Vaksinasi Covid 19 Nomor : 440/141/Kessos tanggal 6 Oktober 2021 dan Surat dari Camat Batipuh Selatan bernomor :443.2/104/Batsel-2021 Menuait protes.

Kedua surat tersebut ditujukan kepada Kepala UPT se Kecamatan Batipuh dan Wali Nagari Sekecamatan Batipuh  yang sinya berkaitan dengan sanksi administrasi, pertama, Penundaan dan Penghentian Pemberian Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial, kedua, Penundaan/Penghentian Layanan Administrasi Pemerintaah, tiga Bagi ASN dapat dikenakan Penundaan Penerimaan TPG dan TPP, empat Bagi BPRN dan Perangkat Nagari dapat dikenakan Penundaan Tunjangan dan lima adalah denda yang ditandatangai oleh Camat Batipuh Khairunas, S.STP.

Demikian juga Surat dari Camat Batipuh Selatan yang sama dengan surat Camat Batipuh yang ditujukan kepada Wali Nagari se Kecamatan Batipuh Selatan  yang isinya antara lain pemberian sanksi kepada BPRN dan lembaga dan unsur yang tidak mau divaksin akan ditunda atau dihentikan sementara pembayaran honornya yang juga ditandatangai oleh camat Benny Yohendri.S.Sos

Surat dari kedua camat ini disayangkan oleh anggota BPRN yang ada di dua kecamatan tersebut yang mana honor anggota BPRN hanya berkisar Rp 750.000 sampai dengan Rp 500.000,- kalau mereka tidak  ikut divaksin honornya akan tidak dibayar dan akan dibayar bila mereka sudah divaksin

Hal ini diungkapkan oleh ketua BPRN sekecamatan Batipuh dan Ketua BPRN Sekecamatan Batipuh Selatan saat Pembentukan Formatur Pengurus Kecamatan  Persatuan Anggota Badan Permusyawarahan Desa Seluruh Indonesia(PABPDSI) di Rumah Makan Pondok Baselo Padang Panjang Minggu (10/10)

Selanjutnya Ketua BPRN Tanjung Barulak  Rirza Edwar menyatakan “Apakah camat Batipuh Selatan tidak memahami bawasanya honor hanya berkisar Rp 750.000 s/d Rp 500.000 setiap bulannya akan ditangguhkan pula pembayarannya kalau tidak divaksin.Anggota DPR dan juga anggota DPRD yang menerima tunjangan puluhan juta tidak ada penangguhan tunjangannya yang dikeluarkan oleh Presiden,Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota. Apakah ini adil ? “ ungkap

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPRN Hardiansyah dari Batipuh Selatan  dan dia menambahkan, “Surat yang dikeluarkan oleh kedua kecamatan ini  yang menyangkut dengan sangsi penundaan honor anggota BPRN yang belum divaksin di tinjau kembali oleh Bupati atau sekda.Apa ada dasar hukumnya “ harap Hardiansyah

Selanjutnya keduang Ketua BPRN tersebut menyatakan  “Yang sangat aneh dikecamatan lain tidak ada camat yang membikin surat kewali nagari untuk menunda pembayaran honor anggota BPRN yang belum divaksin  ,cuman hanya di kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan saja yang ada,” ungkap mereka berdua

Hasil musyawarah BPRN kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan  telah terbentuk formatur untuk menyusun kepengurusan Kecamatan  Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) yang merupakan fusi dari BPRN di Tanah Datar

Untuk Kecamatan Batipuh  adalah Ketua A.Dt.Gadang Sekretaris Rirza Edwar,anggota H.AE Dt.Mustafa,A.Malin Sulaiman dan Harman Pakiah Cimono yang mana pembentukan pengurus akan direncanakan pada tanggal 15 Oktober 2021 di Nagari Tanjuang Barulak sedangkan Tim Formatur dari Kecamatan Batipuh adalah Ketua Hardiansyah,Sekretaris Nurhuda dan anggota Mujasir,Sukriati dan Hendri.**Jum

69 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*