Padang Panjang, Editor.- Kota Padang Panjang menghadapi begitu banyak kebutuhan pembangunan, di samping belanja rutin. Lalu, karena pendapatan APBD terbatas, Pemko selain perlu berupaya memacu peningkatan kontribusi PAD atas APBD, juga perlu meningkatkan investasi swasta dan peningkatan peran BAZNas
Itulah di antara sisi menarik yang muncul lewat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2045 Kota Padang Panjang, Selasa (5/3) dan Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, tahun pertama pengisian RPJPD 2025-2045, Rabu (6/3) lalu.
Dibuka oleh Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Musrenbang menampilkan paparan Pj.Walikota Sonny, berikut paparan dari perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, terakhir sesi tanya-jawab oleh peserta Musrenbang dengan moderator Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Rusdianto.
Paparan Pj.Walikota Sonny terkait potret keterbatasan keuangan daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja rutin dan pembangunan itu tampak paralel dengan informasi yang diperoleh Editor dari hasil bincang dengan Dr.Winarno, Kepala BPKD Kota Padang Panjang, kini Pj.Sekda kota itu, dan Rusdianto (Kepala Bappeda) secara terpisah sebelumnya.
Di Rancangan kerangka pendanaan tahun 2025 Kota Padang Panjang yang disampaikan oleh Pj.Walikota Sonny, terlihat proyeksi pendapatan APBD 2025 kota itu sebesar Rp 542,8 milyar. Sumbernya dominan subsidi pemerintah pusat Rp 400 milyar lebih. Sedangkan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 109,6 milyar (20,1 %).
Proyeksi Pendapatan APBD 2025 Rp 542,8 milyar itu menurut Sonny, turun dibanding sekian tahun lalu (sekitar 10 tahun lalu Red-) yang pernah mencapai Rp 700 milyar lebih. Penurunan itu terjadi sejalan berkurangnya secara berangsur penerimaan subsidi dari pemerintah pusat sebagai sumber utama penerimaan APBD kota ini.
Hasil pemantauan dan penelusuran Editor ke sejumlah unit kerja terkait Pemko Padang Panjang, sebagian kebutuhan pembangunan tadi terkait dengan upaya mengatasi persoalan kota. Sebagian lain terkait dengan program pembangunan Pemko terdahulu yang belum terwujud/tuntas.
Kebutuhan pembangunan yang terkait dengan persoalan kota, di antaranya seperti masih cukup banyaknya warga miskin secara ekonomi, soal pengangguran, Lansia terlantar, disabelitas dan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Berikut, soal banjir di saat hujan deras dan keterbatasan arial parkir di pasar pusat.
Beberapa contoh kebutuhan pembangunan terkait upaya mengatasi kemiskinan dan pengangguran, antara lain perlu penyediaan beasiswa bagi anaknya yang sekolah/kuliah; bantuan modal usaha; paket pelatihan keterampilan produktif (dari level pemula, terampil sampai mahir); dan membuka lapangan kerja.
Persoalan orang tua Lansia (lanjut usia) terlantar yang menurut Dinas Sosial setempat tercatat sekitar 290 orang, Pemko sebaiknya memfasilitasi pembangunan Gedung Panti Jompo bertingkat yang representatif. Soal Rutilahu (data Dinas Perkim-LH setempat; sekitar 200 unit) perlu bantuan renovasi atau bangun Rusunawa.
Sedangkan kebutuhan pembangunan terkait sebagian program Pemko Padang Panjang terdahulu yang belum tuntas, di antaranya, pertama, rencana pembangunan Islamic Centre yang muncul sejak 1988, dirialisir mulai 2017, tapi belum tuntas.
Kedua, program pembangunan jalan lingkar kota, muncul sejak sekitar 1989, dirialisir mulai 1990, tapi ada tiga titik lagi belum tersambung. Lokasinya, dari Kotokatik ke Simpang Gajahtanang, dari Kubu Gadang ke Kacangkayu (batas kota di timur), dan dari Kampungbaru ke Lembah Anai (batas kota di barat).
Ketiga, program pembangunan Pusat Labor IPA, Pustaka dan Tehnologi Informatika (LPTI) sebagai The Learning Resource Centre (LRC) standar nasional, muncul di 2004, masuk RKPD di sekitar 2008, tapi batal dirialisir. Terus, program sejenis juga muncul di RPJM 2018-2023, namun belum terwujud.
Tujuan Prof.Dr.M.Zaim, guru besar UNP Padang waktu jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang mengajukan program LPTI pada 2004, penguatan mutu pendidikan untuk putra/i kota ini. Kedua, LPTI sebagai icon menjaga/meningkatkan eksistensi Padang Panjang sebagai salah satu kota pelajar tertua di tanah air.
Keempat, program pembangunan Gedung Parkir bertingkat di kawasan Pasar Pusat. Kebutuhan ini muncul di Musrenbang RPJM Kota 2013-2018, terus masuk program unggulan di era Walikota Fadly Amran (2018-2023), tapi belum terwujud. Padahal itu selain solusi mengatasi keterbatasan arial parkir di pasar pusat, juga bisa jadi sumber baru PAD-APBD Kota Padang Panjang.
Usul-saran yang muncul dari peserta Musrenbang terkait upaya memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan kota tadi antara lain, Pemko selain perlu berinovasi memacu peningkatan PAD kota dan meningkatkan investasi dari swasta, juga perlu berupaya memperkuat peran BAZNas. Terkait upaya memacu peningkatan PAD, Pemko perlu mencari obyek PAD baru (ekstensifikasi PAD) yang tidak membebani warga. Sesuai potensi kota ini, antara lain pelajari peluang pengelolaan kekayaan deposit batu kapur jadi beberapa industri hilir; pengembangan layanan penunjang di RSUD; pengembangan kota iven; dan penguatan eksistensi kota pelajar.**ym.–
Leave a Reply