Masyarakat Peduli Kamseltibcarlantas, Tolak Revisi Terbatas UU 22 / 2009

Solok, Editor`- Masyarakat Kabupaten Solok yang peduli dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), menolak adanya kesepakatan yang diduga beraroma bisnis antara Komisi V DPR RI dengan Kemenhub yang akan melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum.

Pasalnya, meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif  mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum. Atas dasar itulah UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas  dan angkutan jalan mengamanatkan  sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.

“Tidak satu negara pun yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum dengan alasan keamanan,” ungkap Ega Pratama yang merupakan salah seorang pengamat kebijakan publik yang juga aktivis aktif pada LSM Gempa di Solok.

Belum lama ini, ITW juga menilai, jika revisi untuk  mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum dilakukan, itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan warganya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.

ITW juga mendapat informasi bahwa rencana  revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa rasa peduli terhadap keselamatan warga di jalan raya.

Selain itu, rencana revisi terbatas UU No 22/2009 yang sudah disepakati Komisi V DPR RI dengan Kemenhub untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum, akan menjadi pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk membuat  sistim transportasi angkutan umum semakin carut marut kemudian menguasai untuk meraih keuntungan.

“Kita harus mengawal proses  pembangunannya sistim transportasi angkutan umum yang saat ini sedang berlangsung, agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok yang hanya mencari keuntungan ekonomi,” ujar Edison yang dikutip dari beritabatavia.com.

Untuk itu, ITW mengingatkan agar kepolisian melakukan langkah hukum untuk menertibkan semua bentuk pelanggaran lalu lintas. Termasuk praktik ilegal seperti ratusan ribu sepeda motor yang beroperasi sebagai angkutan umum.

Menurut Ega, hendaknya semua pihak peduli terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas agar tidak menjadi korban sia sia akibat kecelakaan lalu lintas. Apalagi, lalu lintas merupakan cermin budaya dan potret modernitas sebuah bangsa.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Lintang Fortuna Yuslir, ia menilai kebijakan ini bukanlah hal yang tepat. Cukup tingginya angga kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua mesti menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat, baik eksekutif maupun legislatif.

“Hendaknya pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hal – hal yang krusial ini, mesti melakukan kajian mendalam, terkait dampak positif dan negatifnya” pungkas Yuslir.**Roni akhyar/amel

1120 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*