Komisi IV DPRD Sumbar Bahas LKPJ Gubernur 2019 Dengan Mitra Kerja

Rapat Kerja Komisi IV DPRD sumbar dengan Dinas PUPR,Dinas PSDA dan Dinas Tarkim
Rapat Kerja Komisi IV DPRD sumbar dengan Dinas PUPR,Dinas PSDA dan Dinas Tarkim

Padang, Editor.- Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat membahas LKPJ Gubernur Sumbar tahun 2019  bersama mitra kerja. Adapun OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV diantaranya Dinas PUPR, Dinas PSDA dan Dinas Tarkim. Rapat kerja ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV,  Mesra di ruang Banggar gedung baru DPRD Sumbar, Selasa (12/5/2020).

Pada kesempatan ini sekretrais Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra, mengatakan, rapat kerja Komisi IV dengan OPD yang menjadi Mitra kerja Komisi IV adalah membahas tentang LKPJ Kepala daerah Tahun 2019, untuk mengukur sejauh mana kinerja  OPD menyangkut dengan capaian Visi Misi dari Kepala Daerah. Capaian indikator RPJMD yang sekarang sudah tahun ke empat, tahun depan LKPJ yang disampaikan adalah LKPJ akhir masasa jabatan kepala daerah.

Menurut Mesra kalau didengar dari laporan 3 OPD  Dinas PUPR, Dinas PSDA dan Dinas Tarkim tidak ada persoalan yang menyangkut dengan capaian kinerja baik secara fisik maupun dari segi realisasi anggaran. Pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang diharapkan.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Beni Utama mengatakan, dia sangat perihatin dengan RPJMD di Dinas PSDA  yang tidak didukung dengan kebijakan anggran, kerena realiasi anggarannya tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh OPD terkait,

Beni mencontohkan, di kampungnya, Bonjol salah satu bendungan irigasi jebol sudah hampir dua tahun. sampai sekarang belum diperbaiki. Hal ini wajar karena kebijakan kurang didukung dengan penganggaran  yang mencukupi. Begitu juga di Tiku. Sewaktu komisi IV melakukan kunjungan kerja, ditemukan salah satu bendungan sudah 5 tahun jebol juga tidak diperbaiki sampai sekarang, seakan akan pemerintah sepertinya  tidak tahu,  padahal masyarakat sudah menjerit.

“Kedepan,untuk pencapaian  target RPJMD, gubernur harus mengawal RPJMD ini dengan kebijakan anggaran  dalam rangka untuk mencapai surplus pangan,”  ujar Beni Utama.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Sabar AS juga mengatakan, ia meminta kepada OPD agar lebih serius dalam bekerja jangan masalah anggaran yang terbatas menjadi alasan.

“Kita harus kreatif mencari peluang dan baik melalui anggran pusat melalui Kementerian dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumatera Barat dapat optimal,” katanya.** Herman

 

 

 

 

 

 

 

305 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*