Fraksi Golkar DPRD Kota Solok Nilai Belanja Operasi dan Modal Tak Seimbang

Nasril In Dt.Malintang Sut
Nasril In Dt.Malintang Sut

Kota Solok, Editor.-  Menyikapi nota penjelasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung pelaksanaan APBD kota Solok tahun anggaran 2021, yang telah disampaikan oleh walikota Solok, Fraksi Golkar DPRD kota Solok memandang, terkait dengan porsi anggaran,  terjadi tidak keseimbangan antara belanja operasi dengan belanja modal.

Berdasarkan dari itu, Fraksi Golkar menegaskan agar pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk kedepannya lebih profesional lagi dalam menyusun anggaran daerah, sehingga anggaran daerah tersebut betul betul dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

Peraturan daerah terkait penyertaan modal kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yang diatur dengan Perda nomor 7 tahun 2016, fraksi Golkar  agar peribtah daerah melakukan perubahan, namun pada prinsipnya Fraksi tersebut menyetujui adanya penyertaan modal tersebut

Padangan Fraksi Golkar tersebut disampaikan oleh Nasril In Dt.Malintang Sutan, dalam sidang paripurna DPRD kota Solok, dengan agenda padangan Fraksi DPRD kota Solok terhadap nota penjelasan walikota Solok terkait laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2021, Selasa, 22 Juni 2022, diruang sidang paripurna DPRD kota Solok.

Melanjutkan pandangan umum yang disampaikannya itu, terkait dengan Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan,  serta kenyamanan kehidupan bermasyarakat, fraksi Golkar mengharapkan pemerintah daerah melalui OPD terkait benar benar mampu untuk mengimplementasikannya ditengah tengah masyarakat.

Menurut juru bicara fraksi Golkar DPRD kota Solok, untuk mencapai tujuan dari dilahirkannya Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum itu, pemerintah daerah melalui OPD terkait harus memiliki sistim tersendiri untuk menjalani nya serta harus didukung dengan adanya tingkat SDM atau kompetensi  yang dimiliki oleh aparatur sebagai pelaksana.

Mengakhiri pandangan umum yang disampaikannya itu, Nasril In Malintang Sutan mengatakan, terkait dengan Perda Sistim pemerintahan berbasiskan elektronik (SPBE), fraksi Golkar menyepakati dan mendukung, serta mengahrapkan adanya perubahan yang mengarah kepada kemajuan terhadap pelayanan masyarakat, namun dikatakannya, hal itu harus sejalan dengan kesiapan SDM dan seluruh Instrumen yang diperlukan dalam mengimplementasikan Perda SPBE.** Gia

52 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*