DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda RT/RW 2022 -2042

Penandatanganan persetujuan Ranperda RT-RW.
Penandatanganan persetujuan Ranperda RT-RW.

Batusangkar, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar gelar Rapat Paripurna guna putuskan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042, Jum’at (24/06) di ruangan rapat DPRD setempat.

Dipimpin Wakil Ketua Anton Yondra, SE, MM,  didampingi Wakil Ketua Saidani dan disaksikan langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra, dihadapan 23 orang anggota DPRD yang hadir juru bicara Pansus III Mhd. Haikal SH menyampaikan, seluruh fraksi yang ada di DPRD tersebut sepakat dan menyetujui RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042 itu.

Dari hasil pembahasan yang disepakati, Haikal menyebutkan, kebijakan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar pada Rencana Struktur Ruang Wilayah seperti sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana. Rencana Pola Ruang Wilayah, kawasan lindung, kawasan budi daya.

Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan fungsi , budaya dan daya dukung lingkungan hidup.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dikatakan Haikal seperti ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pada kewajiban dan peran masyarakat dikatakan ada hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan peran masyarakat.

Selanjutnya dalam pembahasan itu juga tertuang kelembagaan, penyelesaian sengketa, ķetentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya. Namun pada bab XIII ada penambahan pasal yang semula 3 pasal menjadi 4 pasal terkait batas wilayah daerah.

Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM dalam sambutannya sampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD yang telah menyetujui RTRW yang telah disusun pemerintah daerah demi kemajuan Tanah Datar kedepan.

“Alhamdulillah DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah, ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, untuk ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya.

Bupati Eka Putra berharap dengan RTRW ini dapat diwujudkan struktur dan pola ruang Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi berbasis pertanian, pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), percepatan peningkatan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar.

Terkait permasalahan tapal batas wilayah yang ditanyakan Dewan dikatakan Bupati Eka Putra pemerintah daerah Tanah Datar berkomitmen kuat untuk menyelesaikannya, seperti batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, pada sub segmen Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang.

Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar pada sub segmen Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri dan batas wilayah lainnnya.

Sebelumnya Ditolak Dua Fraksi

Ranperda RT/RW yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada Kamis (23/6) siang  ditolak oleh Fraksi Nasdem dan PAN dalam pendapat akhir kedua fraksi  tersebut menjadi perda ,

Penolakan dari fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Adrijinil .Dt.Rangkayo Mulia disebabkan persoalan tapal batas yang sampai saat sekarang ini belum tuntas seperti yang terjadi di wilayah Simawang puluhan hektar tanah ulayat berpindak ke kabupaten  lain sedangkan pemerintah daerah tidak ada tanggapannya karena itu“Ranperda cacat hukum, karena tidak memenuhi secara formil. dan dasar kami menolak  adalah administrasi daerah kita di caplok lebih kurang 350 hektar oleh Kabupaten Solok ” ungkap Adrijinil

Adrijinil menambahkan .Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah Daerah,namum sampai sekarang masalah tapal batas ini belum  juga terselesaikan .

“Untuk membantu masyarakat yang ada di tapal batas yang meminta untuk mengembalikan hak mereka maka kami sebagai anggota DPRD harus memperjuangkannya” ujar Adrijinal

Pada dasarnya Nasdem setuju dengan Ranperda RT/RW itu tapi kami meminta kepada pemerintah Daerah untuk menuntaskan terlebih dsahulu masalah tabal batas yang sangat merugikan masyarakat,terutama diwilayah yang bersangkutan .tegas Adrijinil

Sedangkan Penolakan dari fraksi PAN disampaikan   oleh juru bicara fraksi Jasmadi, ST di karenakan belum dibatalkannya berita acara kesepatan nomor 03A/ BAD/2021 tanggal 1 oktober 2021 tentang Tapal batas wilayah Kabupaten tanah datar dan Kabupaten solok.

Kemudian surat wali nagari nomor 140/71/WNS/X-2021 tenteng permohonanan peninjauan kembali penetapan kembali garis batas antara nagari simawang (Tanah Datar) dan Bukik Kandung(solok)

Dalam sidang paripurna tersebut   Tiga fraksi menerima tanpa catatan, yaitu fraksi Gerindra, Demokrat dan Hanura yang di bacakan masing-masing juru bicara fraksi. Sedangkan Tiga fraksi lainnya menerima dengan catatan yaitu fraksi Perjuangan Golkar, PPP dan PKS dan sidang paripurna untuk penetapan Ramperda RT/RW akan dilaksanakan pada Jumat  24 Juni 2022. ** John Denis/Jum

57 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*