DPRD Pessel Gelar Rapat Paripurna: Penyampaian Nota Pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kab.Pessel Tahun Anggaran 2021

Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim menerima dokumen rancangan PPAS perubahan anggaran tahun 2021 dari bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar
Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim menerima dokumen rancangan PPAS perubahan anggaran tahun 2021 dari bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar

Painan, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahaan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021, pada Senin, 6 september 2021 bertempat di gedung Paripurna DPRD setempat.

Rapat Paripurna DPRD Pesisir Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Jamalus Yatim dan dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, Forkopimda setempat, Anggota DPRD dan pejabat eselon II dilingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya  untuk penanganan pandemi Covid-19 diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Penanganan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan target dan asumsi makro ekonomi. Target perekonomian daerah pada rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2021 harus disesuaikan, diantaranya, pertumbuhan ekonomi direvisi dari semula 4,81 % menjadi 2,55 %, Indek Pembangunan Manusia (IPM) direvisi dari 71,10% menjadi  70,06%. Selanjutnya, tingkat  kemiskinan direvisi dari semula 7,88% menjadi  7,79% dan tingkat Pengangguran Terbuka direvisi dari semula 5,84% menjadi  6,93%.

Rancangan KUPA dan rancangan PPAS Perubahan APBD 2021 pada garis besarnya ada pada perubahan kebijakan pendapatan daerah yaitu target pendapatan daerah disesuaikan dari semula Rp. 1.734.397.102.605 menjadi Rp. 1.731.737.589.831.

Perubahan pada sisi pendapatan daerah meliputi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula diasumsikan sebesar Rp. 145.952.089.082,- menjadi Rp. 140.762.364.233.Pendapatan transfer,semula diproyeksikan sebesar Rp. 1.436.130.827.272 menjadi Rp. 1.430.834.246.263 dan Pendapatan Sah, semula Rp. 152.314.186.251 menjadi Rp. 160.140.979.335.

“Sedangkan, pada perubahan kebijakan belanja daerah, komposisi alokasi belanja pada perubahan APBD 2021 direncanakan mengalami kenaikan, yang semula diperkirakan sebesar Rp.1.729.897.102.605 menjadi Rp.1.748.512.028.704,” jelas Rusma Yul Anwar.

Rusma Yul Anwar mengatakan, perubahan ini terjadi  antara lain disebabkan oleh adanya perubahan anggaran Belanja Operasi dari semula Rp. 1.200.810.078.936 naik menjadi Rp. 1.248.150.178.957. Kemudian, adanya perubahan anggaran pada Belanja Modal dari awalnya Rp. 264.811.989.760 menjadi Rp. 242.506.795.676.

Selain itu, Anggaran Belanja Tidak Terduga dan Anggaran Belanja Transfer juga mengalami perubahan. Anggaran Belanja Tidak Terduga dari awalnya Rp. 7.218.401.854 turun menjadi Rp. 1.610.252.754 dan Anggaran Belanja Transfer dari awalnya Rp. 257.056.632.055,turun menjadi Rp. 256.244.801.317.

Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan tahun 2021, bertambah dari semula dianggarkan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) menjadi Rp. 25.274.438.873. Kemudian, pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah berubah dari anggaran awal APBD sebesar Rp. 4.500.000.000 menjadi sebesar Rp. 8.500.000.000.

Terakhir, Bupati menyampaikan perubahan plafon anggaran perangkat daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Rancangan belanja daerah tersebut didistribusikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dengan usulan pagu masing-masing SKPD sebagaimana terlampir pada dokumen Rancangan PPAS Perubahan APBD tahun 2021.** Findo

52 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*