DPRD Sumbar Dorong Pemprov Selesaikan Ranperda Terkait Omnibus Law

Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat saat menyambut kunjungan kerja Anggota DPD RI Muslim M Yatim.
Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat saat menyambut kunjungan kerja Anggota DPD RI Muslim M Yatim.

Padang, Editor.- Terkait telah diberlakukannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,  DPRD Sumbar  dorong pemerintah provinsi segera menyelesaikan naskah akademik rancangan peraturan daerah (Ranperda)  tentang Omnibus Law.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar, Hidayat saat menyambut kunjungan kerja Anggota DPD RI Muslim M Yatim,  Senin (6/9).

” Dalam proses sinkronisasi Undang-Undang Cipta Kerja, Ranperda yang disusun oleh daerah mesti merujuk pada kemudahan investasi. Di Sumbar harus mempertimbangkan banyak hal, salah satunya tahan ulayat, ” ujar Hidayat pada pertemuan itu.

Menurutnya, dalam menumbuhkan iklim investasi, tanah ulayat menjadi momok tersendiri bagi para investor, bahkan juga diartikan sebagai penghalang, sehingga Dinas PTSP yang menyusun Ranperda Omnibus law harus menyiapkan pola dalam mengatasi persoalan itu.

Disebutkannya, DPRD Sumbar akan merekomendasikan pola penyertaan modal bagi tanah ulayat, dimana pemilik lahan memiliki investasi sepuluh persen bagi perusahaan pengguna lahan,  sehingga diharapkan tidak ada lagi persolan ulayat yang terjadi saat lahan itu produktif.

“Artinya pemilik lahan tetap mendapatkan keuntungan selama lahan itu berproduksi, ” katanya.

Dia menjelaskan investasi merupakan instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi, pada daerah tetangga berkembang pesat dan Sumbar jangan ketinggalan.

Sementara itu kepada Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat Weri mengatakan naskah akademik Ranperda Omnibus Law tengah dikaji secara komprehensif dan melibatkan sejumlah instansi, salah satunya Kementerian Hukum dan Ham, namun dinas terkait juga melakukan inventaris agar muatan Ranperda bisa mengakomodir kebutuhan daerah.

Sementara itu Anggota DPD RI Muslim M Yatim mengatakan, seluruh masukan akan pembahasan Ranperda Omnibus law akan diperjuangkan pada tingkat pemerintah pusat, sehingga pertumbuhan ekonomi Sumbar dengan kemudahan investasi akan berkembang pesat.

” Persoalan tanah ulayat di Sumbar merupakan sesuatu yang sensitif, bahakan jika tidak hati-hati akan dicap tidak mengerti akan Adat Minangkabau, untuk itu perlu elemen-elemen adat disertakan dalam pembahasan,” katanya. ** Herman/Fai

72 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*