Dasrial Ery, SE, MM, Naskah Akademis Penting Agar Produk Hukum Daerah Berkualitas

Sidang paripurna DPRD Kota Sawahlunto.
Sidang paripurna DPRD Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, Editor.- Juru bicara Fraksi PAN, Golkar, PDI-P, H. Dasrial Ery, SE, MM mengatakan, Pemko Swahlunto harus memiliki Naskah Akademis sebagai acuan untuk mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah dan juga melakukan Publik Hearing agar aspirasi  dan dinamika yang ada ditengah masyarakat dapat terakomodir dalam Ranperda yang akan dibuat.

Hal tersebut tercantum dalam Pandangan Umum Fraksi PAN, Golkar, PDI-P terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Rabu, 20 Oktober 2021 di Ruang Rapat DPRD.

Juru bicara H. Dasrial Ery, SE, MM mengatakan. setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah harusnya mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas. Tanpa landasan atau dasar yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum dengan sendirinya. Salah satunya diharuskan untuk melakukan Publik Hearing.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memiliki Naskah Akademis sebagai acuan untuk mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud”, ungkapnya

Disamping itu setiap produk hukum yang akan dibuat harus memiliki landasan Filosofis dan merupakan pertimbangan atau alasan untuk menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum. Kemudian landasan Sosiologis yang merupakan alasan peraturan yang dibentuk tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir berupa landasan Yuridis yang menyangkut adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan tersebut, serta adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur, ujarnya

Lebih lanjut H. Dasrial Ery, SE, MM mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar Ranperda tersebut nantinya betul-betul dapat diterapkan dan bermanfaat bagi Pemerintah maupun masyarakat Kota Sawahlunto yakni:

  1. Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada beberapa pasal yang diusulkan untuk dirubah menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan saat ini diantaranya: Pasal 3, Pasal 8, Pasal 11, sedangkan Pasal 12 dan 13 dihapus, diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal 14A, selebihnya tetap sesuai dengan Perda awalnya.

Pada prinsipnya Fraksi PAN, Golkar, PDI-P sepakat dengan Pemerintah Daerah atas perubahan ini, dimana sangat perlu adanya kesesuaian dengan situasi terkini dalam upaya mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Kota Sawahlunto diantaranya mewujudkan Kota Berbasis Smart City. Namun perlu kesiapan yang matang dari Pemerintah baik mengenai tempat dimana bidang tersebut akan berkantor serta kecukupan dana APBD dalam pelaksanaanya kedepan, karena bagaimanapun dalam situasi Keuangan APBD sekarang sangat sulit untuk menganggarkannya. Fraksi berharap jangan sampai pembuatan perangkat baru ini justru akan membebankan APBD dan sekedar pemenuhan tuntutan dari Undang-Undang. Sejauh mana upaya persiapan yang telah dilakukan.

  1. Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini merupakan Ranperda baru. Ranperda ini terdiri dari 19 Bab dengan 33 Pasal, yang merupakan amanat dan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan cadangan pangan.

Ranperda ini perlu kajian secara tepat, sejauh mana urgensi dan efektif pelaksanaannya dikemudian hari. Dari penjelasan Ranperda ini kami melihat situasi dalam keadaan rawan pangan yang menjadi inti dibuatnya Ranperda ini secara Sosiologis.

  1. Ranperda Kota Sawahlunto Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagaimana mestinya yang menjadi tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ranperda ini terdiri dari 7 Bab dengan 49 Pasal yang memuat tentang upaya dan tanggung jawab Pemerintah, swasta, keluarga dan masyarakat terhadap perlindungan anak.** Leo

59 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*