Banyak Jalan di Payakumbuh yang Butuh Peningkatan

Payakumbuh, Editor.- Menyangkut belanja infrastruktur sarana dan pasarana, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) tetap memperhatikan dan merespon anggaran yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Musrembang.

Dari data dan fakta di lapangan, ternyata di kelurahan kelurahan yang tersebar di lima Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, masih terdapat ruas jalan lingkungan dan jalan kota yang membutuhkan peningkatan dan pemeliharaan. Masih ada areal pertanian yang belum mendapat distribusi pengairan secara optimal. Masih banyak drainase lingkungan yang membutuhkan pemeliharaan dan peningkatan. Masih banyak penambahan dan penggantian lampu lampu jalan, ujar juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Edwar DF dalam pandangan umumnya terhadap nota keuangan RAPBD Kota Payakumbuh 2017 dalam sidang paripurna DPRD Payakumbuh di ruangan sidang DPRD setempat, Rabu (9/11).

sari-aterSidang Paripurna agenda penyampaian pandangan umum fraksi itu dipimpin ketua DPRD Payakumbuh Y.B. Dt. Parmato Alam, dihadiri Walikota Payakumbuh diwakili Sekdako Ir.Benni Warlis, serta sejumlah kepala SKPD dan anggota Forkopimda Payakumbuh.

Fraksi PPP yang diketuai Ir. Ahmad Zipal itu mempertanyakanbelanja tidak langsung berupa hibah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, diberikan hanya untuk 5 lembaga/yayasan atau bisa ditambah penerimanya.

Sehubungan dengan diberlakukannya UU No.23 /2014 tentang pemerintahan daerah dan diterbitkannya PP No.18/2016 tentang organisasi perangkat daerah, Fraksi PPP menyarankan untuk memacu penyelesaian fisik kantor balaikota yang baru selama tahun 2017 dan 2018 dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana pendukung organisasi perangkat daerah yang diberlakukan mulai Januari 2017.

FPPP juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemko Payakumbuh periode 2012-2017, karena  sampai akhir 2016 telah mampu mengantarkan Kota Payakumbuh pada tingkat pertumbuhan ekonomi diatas rata rata Sumbatera Barat dan rata Nasional tiap tahunnya. Payakumbuh juga memperoleh rekomendasi tentang laporan keuangan melalui BPK RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga memperoleh dana insentif daerah dari Pemerintah pusat sebagai reward dari prestasi prestasi tersebut.

PAD dianggarkan Rp 107.907.123.767 naik 21,96 % dibandingkan tahun 2016. Diharapkan realisasi  PAD 2017 nanti bisa melebihi target tersebut karena masih banyak potensi PAD yang bisa diintensifkan. Pemko harus benar benar menggali potensi tersebut, sehingga tidak hanya ibarat rumah tampak jalan tidak tahu alias kebingungan, ujarnya.

Meninggung belanja daerah, FPPP meminta penjelasan tentang RAPBD tahun 2017 belanja daerah mengalami penurunan lebih kurang  23,94 %, dibandingkan anggaran perubahan tahun 2016, penurunan  ini terjadi karena belum dianggarkannya belanja daerah yang bersumber pembiayaan berasal dari DAK. Belanja tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja pegawai dan belanja hibah,belanja langsung adalah belanja pengadaan barang dan jasa. ** Yus

 

1126 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*