Akibat Pendangkalan Hulu DAS di Kab. Kampar, Debit Air Waduk Koto Panjang Berkurang

Padang, Editor.- Pendangkalan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kampar menyebabkan debit air waduk Koto Panjang berkurang. Berbagai persoalan pelik timbul akibat illegal logging, tumbuh dan berkembangnya areal perkebunan sawit dan karet yang dulunya wilayah resapan air hilang begitu cepat, sehingga operasional PLTA Koto Panjang terganggu dan bila curah hujan tinggi banjir juga terjadi di Kabupaten 50 Kota.

Hal itu diungkapkan Kadis LH 50 Kota, Dr Adel Nofiarman pada Focus Group Discussion (FGD) di Aula Lantai 3 Gedung Pascasarjana UNP pada Rabu (29/8) yang dihadiri oleh Delegasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten lima Puluh Kota dan Kampar dan kalangan akademisi serta forum Daerah Aliran Sungai (DAS), PT PLN dan Lembaga Adat 50 Kota bersama Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup ((PPKLH) Universitas Negeri Padang, dalam merembukan Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Implementasi Daerah Tangkapan Air (DTA berkelanjutan Waduk PLTA Koto Panjang.

“Saat musim kemarau, debit air berkurang drastis sehingga tidak mampu menggerakkan turbin. Akibatnya, pasokan listrik berkurang dan terjadi pemadaman bergilir. Sedangkan ketika musim hujan tiba, permukaan air di bendungan akan melebihi debit normal yang mengakibatkan area di sepanjang sungai akan rawan banjir, Pangkalan 50 Kota sebagai daerah tangkapan air juga menerima imbasnya,” jelas lebih lanjut.

Dalam perembukan yang dikemas dalam FGD itu, peserta diskusi mendengarkan presentasi dari Kepala Bappeda Sumbar, Ketua Forum DAS, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) 50 Kota dan Kampar, Koordinator Pusat Studi LH Universitas Riau dan WWF Indonesia

FGD dimoderatori Koordinator Program Studi S2 Ilmu Lingkungan UNP, Dr Indang Dewata dan dibuka oleh Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D yang juga putra Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan tersebut Ganefri juga ikut memberikan sumbangan pemikirannya agar banjir di Kabupaten 50 Kota tak terjadi di masa datang.

“Banjir penyebabnya juga dari manusia. Ini dampak dari pembangunan. Banjir bisa diatasi dengan tidak merugikan pemerintah dan masyarakat. Daerah tangkapan air dan Daerah Aliran Sungai miliki hubungan,” ujar Ganefri memberikan kata kunci.

Untuk itu, pihaknya menyarankan Daerah Aliran Sungai yang dihulu juga menjadi perhatian PLN dan mengajak pakar lingkungan memberdayakan masyarakat daerah aliran sungai. ** Humas UNP/Agusmardi

867 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*