Yuzarlis Rusli, Hanya KPK dan BPK RI yang Bisa Tuntaskan Indikasi Korupsi di Kota Sungai Penuh

Jambi, Editor.- Sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kota Sungai Penuh, Yuzarlis Rusli merasa prihatin dengan kelanjutan berbagai program pembangunan kota Sungai Penuh yang tak terarah dan terprogram dengan baik. Berbagai saran dan kritik telah disampaikan kepada Pemko Sungai Penuh namun tidak digubris.

“Sebut saja program pembangunan Stadion Pancasila, Rumah Sakit khusus dan sejumlah pembangunan lainnya yang tak kunjung beres meski telah menelan biaya milyaran rupiah,” kata Yuzarlis Rusli saat ditemui sehubungan dengan banyaknya program pembangunan yang bermasalah, disela-sela acara Temu Kangen Alumni SMPN 1 Sungai Penuh Angkatan 71 di LPMP Jambi, Minggu (12\8).

Lebih lanjut dikatakan Yuzarlis, jangankan proyek yang jauh dari pantauan DPPRD Kota Sungai Penuh, pembangunan dan pemeliharaan jalan di depan kantor DPRD sendiri, meski telah beberapa kali diusulkan tetap saja tak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sementara itu kritik dan saran tentang indikasi penyalahgunaan wewenang dan masalah keuangan juga seperti tak dihiraukan oleh walikota Asafri Jaya Bakri, seolah-olah dia kebal hukum.

“Sangat kita harapkan sejumlah LSM membuat class action dengan melaporkan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi di jajaran Pemko Sungai Penuh dengan bukti yang lengkap ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu pihak BPK juga harus turun tangan dan menindaklanjuti setiap ada laporan dan informasi tetntang masalah keuangan di jajaran Pemko Sungai Penuh,” tegas Yuzarlis Rusli.

Menurut Yuzarlis Rusli, masalah penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi di jajaran Pemko Sungai Penuh hanya bisa dituntaskan dengan turunnya KPK RI dan BPK dari Jakarta. Masalahnya, tanpa alasan jelas lembaga hukum di Kota Sungai Penuh, termasuk di tingkat Provinsi Jambi seolah-olah tak punya nyali berhadapan dengan walikota Asafri Jaya Bakri. ** Rhian