Wako Sawahlunto Ali Yusuf Terima National Procurement Award 2016

Jakarta, Editor.- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP ) RI menyematkan penghargaan National Procurement Award 2016 untuk Kota Sawahlunto.

Sawahlunto menerima Penghargaan National Procurement Award kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014 yang dilihat dari tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement Kota Sawahlunto, dalam penyelenggaraan LPSE.

Penghargaan itu langsung diterima oleh Walikota Sawahlunto yang diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Agus Prabowo dalam Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 di Balai Kartini Jakarta,  Kamis (3/11).

Walikota Ali Yusuf menyebutkan,  penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk lebih berkomitmen dalam pemyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Ali Yusuf bersama Zul Elfian, Priadi Syukur dan Irdiansyah Tarmizi yang juga menerima penghargaan.
Ali Yusuf bersama Zul Elfian, Priadi Syukur dan Irdiansyah Tarmizi yang juga menerima penghargaan.

“Kita secara mandiri melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah berlangsung sejak 2014 lalu,  tercatat sekitar 341 paket pelelangan yang telah dilaksanakan melalui LPSE,” katanya.

“LPSE sendiri sebuah system pendukung proses pengadaan secara elektronik, yang bisa menjamin transparansi dalam pelaksanaan tender atau lelang di instansi pemerintah,” ujar Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf.

Sawahlunto meraih penghargaan ini untuk kategori Komitmen Penerapan 17 Standar LPSE 2014, diantaranya Standar Kebijakan Layanan, Pengorganisasian, Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Risiko dan lainnya. Persiapan untuk meraih National Procurement Award telah dimulai sejak tahun 2014 dengan berbagai upaya.

“Penghargaan ini menjadi simbol bahwa Kota Sawahlunto memiliki komitmen terhadap regulasi yang ada serta komitmen dalam menjamin transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di kota kami,” kata Ali Yusuf.

Lebih lanjut Ali Yusuf mengatakan, dengan penghargaan ini Sawahlunto diharapkan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan LPSE, sehingga efisiensi anggaran sebagai salah satu goal keberadaan LPSE juga tercapai. Keberadaan LPSE untuk meningkatkan daya saing diantara penyedia layanan juga akan tercapai.

LPSE Sawahlunto sendiri didirikan tahun 2010, namun hingga 2013 masih dalam kapasitas sebagai LPSE Service Provider dengan menggunakan LPSE Provinsi Sumbar untuk proses lelang. Namun sejak 2014, telah berubah menjadi LPSE Sistem Provider, sehingga proses lelang sudah dilaksanakan sendiri.

“Sejak tahun 2014, LPSE Sawahlunto sudah mengadakan proses lelang sekitar 321, dimana untuk tahun 2016 ini sudah mencapai kurang lebih 90 lelang , “ jelasnya. .

Bapak tiga anak itu menambahkan,  sebenarnya pihaknya telah melakukan pengadaan menggunakan LPSE dari tahun 2010 hingga 2013 lalu. Namun karena Sawahlunto belum memiliki server sendiri, kegiatan pengadaannya bergabung atau mencantol pada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Sawahlunto, sebutnya, sangat bersyukur dengan award ini yang semakin menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tetap mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Pengadaan melalui LPSE lanjutnya,  juga salah satu upaya pemerintah dalam efisiensi anggaran serta menjadi penyedia barang dan jasa yang profesional ke depannya.

“Dengan award ini, Sawahlunto satu dari sepuluh kota dan kabupaten di Sumbar yang ditunjuk menjadi pilot projek penyelenggaraan catalog lokal.Untukmenjawab tantangan itu seluruh hal yang terlibat dalam tim LPSE harus mampu terus berinovasi demi pembangunan kota yang lebih baik,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala LKPP RI,  Agus Prabowo menyebutkan,  dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih dan akuntabel,  LKPP telah melakukan beberapa upaya reformasi diantaranya mewajubkan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yang difasolitasi oleh LPSE.

Sejak diinisiasi tahun 2008 sebutnya,  LPSE berkembang dari hanya 5 menjadi 644 LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia dengan catatan transaksi Rp1.439 triliun dengan nilai efisiensi Rp112 triliun sampai tahun berjalan 2016.

“Pemanfaatan LPSE oleh Kementerian,  lembaga,  pemda dan instansi memiliki peran penting sebagai motor penggerak pelaksanaan e-government nasional. LPSE telah menginspirasi pemda untuk menciptakan inovasi di bidang pengadaan melalhi pengembangan dan pemnafaatan infrastruktur yang ada,” terangnya.

Meski demikian ungkapnya,  LPSE juga menghadapi tantangan dalam menjalani fungsi dan tugasnya,  terutama jaminan fungsi kelembagaan LPSE,  kapasitas sumber daya dan infrastruktur yang terbatas serta keamanan informasi yang harus dijaga.

Untuk itu pihaknya menyelenggarakan Rakernas setiap tahunnya yang diharapkan dapat meningkatkan standar sistim manajemen pengamanan informasi LPSE dengan penambahan fitur,  peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi. “Kita juga mengenalkan aplikasi baru untuk pengadaan secara elektronik berupa Sistim Rencana Umum Pengadaan,  Portal Inaproc,.id, E-reverse auction,  Conpetitive Catalogue,  katalaog Ko kal dan SPSE-ICB,  dalam mendukung pelaksanaan praktik pengadaan secara elektonik yang bersih, transparan dan akuntabel,” sebutnya. ** Hms/Leo

1012 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*