Batusangkar, Editor.- Kerisauan akibat maraknya kasus Narkoba dan juga penyakit masyarakat serta perbuatan asusila yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Bupati Irdinansyah Tarmizi mengadakan jumpa pers dengan Wartawan di Aula Kantor Bupati, Jumat (4/11) .
Kegiatan dihadiri oleh Kapolres Tanah Datar AKBP Irfa Asrul Hanafi,Kasdin 0307 Tanah datar Mayor Hendra Bagus Arioko Kepala Kejaksaan Negeri Batusangkar yang diwakili Kasi Intel Kajari,Ketua Pengidilan Negeri Batusangkar diwakil Hasnul Fuad Kepala SKPD dan Kabag Humas Adriyanti Rustam.
Pada kesempatan tersebut Irdinansyah mengatakan, “kejadian yang meninpa siswa SD di Lintau baru -baru ini menjadi peringatan bagi kita bersama untuk menyikapi dengan sungguh-sungguh mencegah dan mengatasi kasus-kasus asusila di Tanah Datar.”
Ditambahkan Bupati.Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanah Datar, jumlah kasus yang ditangani dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2014 sebanyak 55 kasus dengan 21 pencabulan, 1 sodomi, 16 KDRT, 8 pemerkosaan dan 9 kasus lainnya dengan korban 71 orang.
Sebuah fakta yang harus kita terima, tetapi tidak tidak cukup hanya sampai di situ saja untuk itu,. Semua unsur mulai dari pemerintah daerah, niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, generasi muda, beserta seluruh unsur harus merapatkan barisan mengatasi fenomena sosial yang terjadi.
Apalagi dengan terungkapnya kasus asusila yang dilakukan 13 siswa SD di Lintau Buo Utara. “Hal Ini dapat dikatakan musibah bagi Tanah Datar, anak-anak yang belum pantas tetapi sudah mencoba-coba menirukan adegan-adegan tidak senonoh,” ungkap bupati.
Bupati juga menjelaskan, tidak benar telah terjadi pesta sex siswa SD, berdasarkan temuan petugas, kejadian ini tidak dilakukan bersama-sama dan tidak pula pada kesempatan yang sama tetapi kejadian ini dalam jangka waktu dan tempat yang berbeda pula serta tidak dilakukan secara bersama-sama. “Ini saya sampaikan sekaligus mengklarifikasi pemberitaan yang dimuat dalam media cetak dan juga on line,” ujar Irdinansyah
Mulai tahun 2016 ini melalui Dana Desa (Nagari) yang bersumber dari APBN, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Nagari yang bersumber dari APBN pada Pasal 12 telah mengamanatkan penggunaan Dana Nagari untuk program dan kegiatan bidang pembangunan nagari dialokasikan paling banyak 70 % dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dialokasikan paling sedikit 30 %. Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat nagari digunakan antara lain untuk kegiatan keagamaan, adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, pemberdayaan dan ketahanan keluarga, Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak. “Tahun anggaran 2017 ini, saya minta camat tidak menyetujui RAPB Nagari jika tidak mematuhi formula yang ada,” tegas bupati.
Untuk itu berdasarkan pertemuan antara bupati dengan forkompinda, SKPD, Kemenag, PKK, Ormas (MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, KNPI) maka untuk jangka pendek (Crash Program) segera dibentuk tim terpadu lintas elemen instansi dan elemen masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan pekat yang terpadu dan saling bersinergi, tim secara cepat akan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh dan segera melakukan action di lapangan.
Di tingkat kecamatan diminta Camat agar segera melakukan pertemuan untuk merapatkan barisan serta merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh bersama Walinagari, BPRN, KAN dan semua lembaga unsur dan tokoh masyarakat, adanya gerakan menolak pekat dan melakukan pemberdayaan masyarakat ini berbasis jorong, mendorong nagari untuk membuat peraturan nagari sekaitan dengan pencegahan pekat ini, segera melakukan penegakan perda pekat dan perda-perda lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulang pekat di Tanah Datar. Polisi Untuk Pamong Praja dibantu oleh Polres dan Kodim
Semua langkah-langkah ini tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak termasuk rekan-rekan media. Karena membentuk sikap dan perilaku masyarakat tidaklah seperti membangun jembatan namun memerlukan kesungguhan untuk berbuat bagi semua komponen masyarakat untuk mendukung tugas-tugas pemerintah dalam hal pembangunan kemasyarakatan. “Mari kita satukan langkah dan bersama bergerak menuju Tanah Datar yang maju, sejahtera dan madani,” ajak bupati. ** Jum
Leave a Reply