Wako Erwin Yunaz Edukasi Masyarakat Agar Malu Terima Bantuan

Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz saat rakor Tim Koordinasi TKPK Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh, di kantor Bappeda Payakumbuh
Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz saat rakor Tim Koordinasi TKPK Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh, di kantor Bappeda Payakumbuh

Payakumbuh, Editor.- Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunas merasa heran, angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh telah berhasil ditekan, bahkan  Pertumbuhan ekonomi terus naik dari 6,12 persen menjadi 6,14 persen tahun ini.

Namun jumlah warga miskin yang menerima bantuan sosial malah terus meningkat. Hal ini menjadi perhatian Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz dalam rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh, di kantor Bappeda Payakumbuh, Rabu (27/2).

Dalam rakor yang juga dihadiri oleh Asisten Setdako Amriul Dt. Karayiang, Wakapolres Payakumbuh Kompol Eridal, Kadinsos Idris, Kepala Bappeda Ifon Satria, unsur dari BPS dan BRI, Wawako Erwin Yunaz menilai harus ada rasa malu di masyarakat untuk dikatakan miskin.

“Pernah saya lihat ada warga penerima bantuan di tiga tempat namun orangnya itu-itu juga. Pemko melalui Dinas Sosial harus bisa mengedukasi masyarakat agar tidak suka dikatakan miskin. Challenge mereka agar malu disebut miskin,” ujar Erwin.

Erwin menantang Kepala Dinas Sosial agar bisa membuat warga tidak bangga menerima dana bantuan baik itu PKH maupun BPNT. “Jangan sampai warga ingin sejahtera namun tetap ingin dibantu. Ubah mindset mereka agar jangan bangga menerima bantuan untuk orang miskin,” tuturnya.

Di sisi lain, Erwin menyarankan agar dana-dana bantuan tersebut lebih diarahkan kepada warga yang lansia, penderita disabilitas, dan seterusnya. “Kalaupun untuk warga miskin, pastikan mereka benar-benar miskin sehingga layak menerimanya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Idris mengatakan, beberapa upaya untuk mewujudkan apa yang dimaksudkan Wakil Wali Kota, beberapa sudah dilakukan Dinsos. “Di antaranya dengan menempelkan stiker rumah tangga miskin bagi KPM PKH maupun KPM BNPT sehingga bagi mereka yang tidak begitu miskin  tentu malu ditempel stiker tersebut. Bahkan sudah ada warga yang menolak menerima bantuan PKH karena tidak merasa layak lagi,” ujarnya.

Rakor antara Pemko dengan Polres, Idris menjelaskan, hal ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita tentang pengamanan bantuan sosial, Januari lalu. “Sebelumnya kami sudah mengikuti video conference dengan Kapolri, insya Allah beberapa tindak lanjut lainnya kami lakukan dengan terus berkoordinasi dengan pihak Polres Payakumbuh,” tambahnya. ** Yus

632 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*