Wakil Ketua DPRD Pessel : Perangkat Daerah Diminta Kelola Anggaran Tepat Sasaran

Painan, Editor.- Dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, maka memasuki awal tahun 2025 ini kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) melalui perangkat daerah diminta melakukan pengelolaan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran, serta juga mengacu kepada aturan sebagaimana ketentuan berlaku.

Ketegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Sopian, kepada Wartawan Senin (20/1) terkait dengan telah dimulainya beberapa kegiatan di daerah itu, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Saya berharap ini menjadi awal tahun yang baik dalam memulai berbagai kegiatan di daerah. Sebab sebagai wakil rakyat yang merupakan mitra pemerintah di lembaga legislatif, saya memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan agar program pembangunan yang dilaksanakan nanti benar-benar sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta juga tepat sasaran,” katanya.

Kepada semua penanggungjawab program atau kegiatan dia juga berharap supaya memahami aturan pengelolaan keuangan secara totalitas, serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

“Ini perlu saya ingatkan dan bila ada keraguan, penanggung jawab kegiatan tentu bisa meminta penjelasan kepada pihak berwenang. Seperti halnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, maupun terhadap berbagai pihak terkait lainnya seperti Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD),” pinta Dani.

Terkait harapan itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, ketika dihubungi menyampaikan terimakasih kepada Wakil ketua DPRD Pessel, Dani Sopian, dan juga meminta kepada semua perangkatnya agar melaksanakan kegiatan secara optimal, terutama sekali kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

“Ini saya sampaikan agar dikemudian hari tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan kegiatan tidak selesai di akhir tahun anggaran,” ungkapnya.

Selain ketegasan itu, dia juga meminta kepada semua pimpinan perangkat daerah yang ada di lingkungannya, untuk melaporkan semua kegiatan secara rutin.

“Tentunya laporan yang berkaitan dengan tahapan atau perkembangan, termasuk juga kendala dan persoalan yang dihadapi di lapangan terhadap berbagai program kegiatan yang dilakukan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD sebagaimana disampaikan,” tutup Mawardi. *Findo