
Batusangkar, Editor. – Mengingat penting dan nilai strategisnya, Pemerintah Tanah Datar melakukan Forum Konsultasi Publik RKPD ( Rancangan Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2022. Kegiatan ini di laksanakan menyelang Musrenbang Kecamatan, forum lintas perangkat daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 mendatang.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plh Bupati Tanah Datar Irwandi Sip, Msi, DT. Maruhun dengan menghadirkan narasumber Dr. Ir. Erigas Ekaputra MS (Direktur Nagari Development Center Unand Padang) dan Dr. H. Syukria Iska Mag dari IAIN Batusangkar, di laksanakan via Zoom Meeting, Selasa 23/2.2021di Ruang Executif Kantor Bupati Tanah Datar.
Dikatakan Irwandi, bahwa forum konsultasi publik ini adalah amanat dari Permendagri No 86 tahun 2017, tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangun rancangan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah / RPJPD dan Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah pasal 80 ayat 1.
“Dalam RKPD pasal 80 ayat 1 tersebut di nyatakan bahwa rancangan awal RKPD di bahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan dan saran menuju kesempurnaan penyusunan RKPD itu sendiri, ” sebut Plh Bupati..
Forum konsultasi publik ini RKPD di selenggarakan secara Virtual, dan di moderatori oleh Kepala Baperlitbang Dr. Alfian Jamrah Msi. Dengan di ikuti Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar beserta anggotanya, staf Ahli Bupati, para Asisten Bupati, kepala Perangkat Daerah, LKAAM, Bundo Kandung, tokoh masyarakat serta Di ikuti juga Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026.
Dr. Ir. Erigas Ekaputra MS dalam paparannya menyampaikan strategi Recoveri Ekonomi Covid -19 tahun 2022. Menurut Beliau Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah Agraris, sebahagian Penduduknya bergerak di bidang pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.
Bermula dari itulah di sampaikan program percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan Masyarakat rawan pangan di Nagari ,melalui beberapa Strategi penanggulangan, seperti pengembangan ekonomi berdasarkan Komoditi yang sesuai dengan Kondisi Wilayah, yakni ” One Produc, one Village ” ( setiap Nagari Mempunyai satu produk unggulan).
Agar terpenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan, melalui pemberian Bantuan / Pemberdayaan oleh masing masing Stake holder secara terpadu.. .
Nagari Tangguh dan mandiri adalah Nagari yang memiliki kemampuan secara Mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman terhadap pandemik, bencana serta memiliki kemampuan untuk pemulihan diri dengan segera dari dampak yang di timbulkan Covid -19. . .
Di sisi lain dari segi Pariwisata menurut Dr Erigas, ke depannya paradigma pembangunan pariwisata itu adalah “Pariwisata milik Rakyat, untuk Rakyat ” , sehingga Potensi Kontribusi Pariwisata dapat di rasakan Oleh Masyarakat.
Sementara itu Dr. H. Syukria Iska Mag, dari IAIN Batu Sangkar, menyampaikan Tawaran Rancangan kerja bidang pembangunan Sumber Daya manusia / SDM, yang mengupas soal pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan.
Dr. H. Syukria Iska Mag, menyampaikan perlunya penguatan kebijakan terhadap pendidikan dan pelatihan Vokasi pada lembaga pendidikan formal dan latihan dalam bentuk Skill berbasis pasar dan syariah serta kurikulum yang mengkaitkan adat dan syara sebagai pengejawantahan filosofi ABS – SBK, bukan hanya sebatas adanya mata pelajaran agama dan budaya alam Minangkabau saja.
Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra SE menyampaikan, jika pokok pokok pikiran DPRD sudah dientrikan dan sudah masuk Aplikasi SIPD dan juga menjadi perhatian khusus adalah masalah kesehatan, ekonom, dan penanganan Pandemik Covid -19 yang belum berakhir.
Di tambahkan Anton Yondra, untuk pembangunan th 2022 mendatang, perlu banyak kegiatan di pangkas, merujuk kepada Pemerintah pusat, akibat Pandemik Covid -19 banyak pemotongan anggaran. Anton Yondra juga menyampaikan terkait pelantikan Bupati dan wakil Bupati Jumat tgl 26/2.2021, maka langkah awal tentu akan di lakukan penyusunan RPJMD untuk 5 tahun ke depannya, dan semua itu akan di hadapkan dengan RTRW Kabupaten Tanah Datar, yang hingga saat ini belum juga sampai Ke DPRD Tanah Datar. ** John Denis
Leave a Reply