Untuk Mahyeldi Ansharulah Gubernur Sumatera Barat (6): “SATO SAKAKI”

Ahmad Gazali
Ahmad Gazali

Dalam membangun Sumatera Barat tidak bisa Pemda sendiri. Pastilah seluruh unsur masyarakat terlibat penuh secara nyata bukan sekedar formalitas atau basa-basi. Mulai perencanaan, pembuatan perda, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dipertanggungjawabkan bersama. Saya masih ingat apa yang pernah dipidatokan Bung Gamawan Fauzi ( tempat dan acaranya saya sudah lupa). Pada saat menjadi Gubernur Sumbar atau menjelang mau berangkat ke Jakarta untuk menjadi Mendagri.

“Sampai akhir menjadi Gubernur tidak selembarpun ada masukkan bagaimana membangun Sumatera Barat. Padahal seluruh organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi saya kirimi surat untuk minta sumbangan pikirannya. Pada periode ke-2 ini juga saya lakukan hal yang sama. Hingga detik ini selembarpun tidak pernah masuk ke meja saya. Apa yang salah saya tidak paham”. kata Bung Gamawan.

Saya yakin Mahyeldi perlu masukan tertulis dari kita semua. Katakanlah dibuatkan Perda Rencana Induk Pembengunan, Pengembangan Pertanian Terpadu ( Atnoteknopark ) untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. Setiap 5 tahun di evaluasi/perbarui. Setiap 2 tahun diadakan perbaikan. Dimensi ekonomi dalam rangkaian mencerdaskankan, menyejahterakan masyarakat yang berkeadilan dan mendapat Ridho dari Allah Swt amat esensial untuk dilaksanakan.

Apa yang diutarakan dalam wawancara dengan Desi Anwar di CNN itu, hemat saya lebih kepada Kedaulatan Pangan yang Undang-Undangnya belum ada. Yang sudah ada UU Ketahanan Pangan. RUU tentang Kedaulatan Pangan sudah pernah di seminarkan di DPD RI Senayan Jakarta pada 04 Oktober 2018 judulnya Seminar Uji Sahih RUU tentang Kedaulatan Pangan dan kebetulan saya sebagai salah seorang peserta. Hingga sekarang apa yang telah diusulkan Pemerintah belum diprioritaskan untuk digodok.

Salah seorang Pereview RUU tersebut yaitu Dr Jamhari dari Fak Pertanian UGM menyampaikan antara lain potensi pangan di Indonesia. Indonesia Negara Terbesar No 2 di dunia yang memiliki Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) : 77 jenis Sumber Karbohidrat, 228 jenis sayuran, 110 jenis rempah dan bumbu, 75 jenis sumber protein, 389 jenis buah-buahan, 40 jenis bahan minuman, 26 jenis kacang-kacangan. Dengan potensi sebesar ini, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan niscaya tercapai. Hemat saya Sumbar tidak perlu menunggu diundangkannya RUU tentang Kedaulatan Pangan. Cukup dengan membuat Perda Pembangunan, Pengembangan Pertanian Terpadu sebagai landasan hukum.

Kita membangun dari fakta yang ada (existing) menuju apa yang kita inginkan ke depan dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Sebab 5 tahun terakhir amat pesat pemekaran Nagari. Contoh tahun 2015 Kecamatan Lubuk Alung adalah sebuah Nagari, kini kabarnya sudah dimekarkan menjadi 9 Kenagarian salah satunya untuk mengejar Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Saya teringat di zaman Harun Zein jadi Gubernur dengan UU Desa tahun 1974, kita di Sumbar menjadikan Jorong/Korong jadi Desa untuk mengelontorkan dana dari pusat lebih banyak. Buat saya fenomena ini memberi sinyal ekonomi kita tidak jauh beranjak dari zaman Harun Zein jadi Gubernur Sumbar. Karena sumber-sumber ekonomi baru belum terkelola secara maksimal. Ayo kita “Sato Sakaki” membangun Nagari kita. Diperbanyak maaf kalau ada salah janggalnya. Semoga bermanfaat !** Ahmad Gazali

81 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*