Tokoh Masyarakat Pessel, Lingkungan Pemkab Pessel Butuh Sinergi

Tokoh masyarakat Pessel.
Tokoh masyarakat Pessel.

Padang, Editor.- Tokoh birokrasi Sumatera Barat asal Pesisir Selatan, Raflis SH, MH menginginkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pessel saat ini tidak lagi mengabaikan proses perencanaan pembangunan yang bersinergi dengan semua pihak, sehingga prinsip pembangunan yakni partisipatif sekaligus aspiratif dapat terwujud.

“Kalau memang keinginan masyarakat diwujudkan yakni Pembangunan Pessel yang berkemajuan karena potensi sumberdaya Kabupaten Pessel sangat besar dibidang perikanan dan pertanian yang mempunyai areal sawah yang sangat luas dan telah pernah surplus, tinggal bagaimana Pemkab Pessel meningkatkan hasil panen masyarakatnya, ketersedian pupuk, pengendalian harga, serta memajukan kembali KUD di kab. Pesisir Selatan. Kita menyarankan sinergi dengan potensi yang ada, baik di eksekutif maupun dilegistlatif,” ujar Raflis, yang sehari-harinya Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumbar itu, Kamis (21/10/2021).

Menurut Raflis, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dlingkungan Pemkab Pessel di pasca pandemi ebih fokus dalam pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya supaya pembangunan dipastikan merata sampai ke pelosok daerah yang masih belum terjangkau.

“Yang harus diperhatikan dalam prinsip pembangunan, selain harus partisipatif sekaligus aspiratif. Hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dan stake holder,” pesan Raflis, ASN yang berkarir dari bawah ini.

Maka dari itu, Raflis yang merupakan tokoh masyarakat Lengayang ini menekankan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemkab Pessel bertanggung jawab dengan tugas yang telah diamanatkan. Tidak terkecuali, melaksanakannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Lakukan semua tugas sesuai dengan perundang-undangan, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Zarfi Deson, politisi Pessel yang saat ini sebagai anggota DPRD Sumbar mengatakan otonomi daerah di Pemkab Pessel mestinya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan adanya otonomi daerah, Pemkab Pessel memiliki hak untuk menetapkan Perda sebagai instrumen yuridis bahkan instrumen politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini mendesak Perda tentang pemekaran nagari dan Perda yang bersifat responsif-aspiratif untuk perekonomian masyarakat pasca pandemi,” ujar Zarfi Deson, anggota komisi 1 DPRD Sumbar ini, yang diamini Apri Junadi, SKom, akademisi yang saat ini menjadi dosen Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yang turut hadir dalam percakapan pembangunan Pesisir Selatan, Kamis (21/10) siang itu. ** Agusmardi

99 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*