Terkait Tanah Jalan ke Kawasan Mandeh: BUPATI PESSEL DISOMASI

JJ Dt Pintu Langik, SH di lokasi tanah jalan Kawasan Mandeh yang diberi pancang sebagai tanah ulayat kaum.
JJ Dt Pintu Langik, SH di lokasi tanah jalan Kawasan Mandeh yang diberi pancang sebagai tanah ulayat kaum.

Tarusan, Editor.- Merasa keberadaannya tidak dihargai, Achiar Dt. Bagindo Mole, S.Pd, MM, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mensommasi Bupati Pesisir Selatan melalui surat  dan ditembuskan ke Gubernur Sumbar serta 13 instansi terkait lainnya.

Dalam surat sommasi tersebut Achiar Dt. Bagindo Mole, S.Pd, MM diantaranya mengatakan, berdasarkan keterangan dan data-data kami mliki, dimana kami Lembaga KAN Nanggalo merasa dirugikan, baik secara moral maupun materil atas sikap Bupati Pesisir Selatan, terkait masalah tanah di jalan ke Kawasan Mandeh yang melewati tanah ulayat Nagari Nanggalo dan klaim sebagai tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selaku Lembaga KAN Nanggalo yag diakui keberadaannya oleh pemerintah yang menentukan status hokum adat tentang tanah adat dan tanah ulayat di nagari yang berasal dari ulayat nagari, tidak ada Ulayat Pemerintah Daerah Pesisir Selatan sebagaimana yang saudara klaim yang terletak di jalan Mandeh Setara Kecamatan XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada bagian akhir surat sommasi bertanggal tersebut, Achiar Dt. Bagindo Mole, S.Pd, MM menegaskan, kami selaku Lembaga KAN Nanggalo memperingatkan serta tolong saudara hargai KAN Nanggalo demi keharmonisan hubungan Pemerintah Kabupaten Pesisi Selatan dengan KAN Nanggalo kedepannya dan supaya saudara tidak mengakui secara sepihak kepelikan tanah tersebut dan memanfaatkannya.

Untuk itu kiranya saudara Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan degan sommasi ini berkenan melakukan pertemuan dengan kami selaku ninik mamak yang berada di KAN Nanggalo dan kami bersedia diundang pada hari kerja, guna mencari pnyelesaian secara kekeluargaan.

Sebelumnya 10 (sepuluh) mamak kepala waris, yaitu Irwan Said (64 tahun), Suhelmi (56 tahun),H. Jamirus Dt. Rajo Intan *82 tahun), Ardiman (56 tahun), Mukhlis (58 tahun), Sepriadi (50 tahun). Syafriyon (53 tahun), Aoestinoes Zega  dan Jasril Dt. Rangkayo Tangah, yang juga merasa dirugikan atas sikap dan ucapan Bupati Pesisir Selatan melalui kuasa hokum mereka Jasril Jack Dt. Pintu Langik, SH, MH, juga telah melakukan sommasi melalui surat bernomor 05/KH-JJA/II-2018.

Menurut JJ Dt. Pintu lagik, SH. MH, seiring dengan surat sommasi tersebut, masyarakat pemilik tanah ulayat memasang pancang di areal tanah milik kaum mereka, sebagai salah satu bentuk protes lain dari akibat ketersinggungan atas sikap dan ucapan bupati Pesisir Selatan atas tanah ulayat mereka.

“Sommasi tersebut ditanggapi Bupati Pesisir Selatan dengan mengundang pihak terkait dengan surat resmi. Tapi karena waktu yang ditetapkan adalah hari libur, pertemuan itu tak jadi terlaksana,” kata JJ Dt Pintu Langik ketika ditemui di kantornya, Selasa (10/4).

Lebih lanjut dikatakannya, pemilik tanah ulayat tersebut tidak berkeberatan tanah mereka dipakai untuk jalan ke Kawasan Mandeh. Tapi ucapan bupati Pesisir Selatan yang mengklaim tanah di sisi kanan dan kiri jalan tersebut sebagai tanah milik pemerintah adalah tidak benar.

“Sikap arogansi bupati tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Apalagi kalau dia berniat kembali mencalonkan diri jadi bupati untuk priode kedua saat masa tugasnya berakhir,” kata JJ Dt. Pintu Langik. ** Rhian

1287 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*