Supardi Dorong Dinsos Rampungkan Validasi DTKS Selambatnya Tahun 2023

Supardi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Supardi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Padang, Editor.- Ketua DPRD Sumbar, Supardi mendorong Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota didukung oleh Dinas Sosial Provinsi Sumbar merampungkan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di daerah selambat-lambatnya Tahun 2023 mendatang. Hal ini bertujuan, supaya bantuan-bantuan yang diberikan ke tengah masyarakat, bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.

Supardi mengatakan,berdasarkan kajian yang dilakukan KPK, hampir 11 juta DTKS di Indonesia tidak akurat, hal ini juga terjadi di Sumbar. Ketidakakuratan data tersebut, tentu sangat merugikan keuangan negara, karena banyak terjadi, bantuan diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak.

“Persoalan akurasi DTKS sampai 2022 ini masih bermasalah.  Banyak ditemukan, orang yang tidak layak masuk, ada dalam DTKS, sementara yang seharusnya masuk ke DTKS, tidak masuk,” ujar Supardi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi penerima bantuan PBI-JK yang dilaksanakan di Rocky Plaza Hotel, Rabu (16/3).

Ia menambahkan, validasi DTKS ini mesti disegerakan, mengingat kondisi Sumatra Barat sebagai daerah rawan bencana, terutama gempa. Dalam hal ini, kata dia, pemerintah daerah tidak hanya akan disibukkan dengan pandemi Covid, tetapi juga  dengan persoalan bencana.

Ia menuturkan, Sumatra Barat berada dalam kondisi rawan bencana,  disebabkan berada di kawasan patahan semangka.

“Tidak hanya Pasaman, Solok Raya, Singkarak, Danau Atas, Danau Bawah, Kerinci, hingga ke lampung, itu semua berada di patahan semangka. Artinya  apa, Sumatera Barat ini merupakan daerah rawan bencana. Bicara tentang bencana, kita harus menyiapkan segala bentuk antisipasi awal. Salah satunya kita tidak bisa terlepas dari tupoksi dinas sosial terkait DTKS ini. Dalam setiap penanganan bencana, ujung-ujungnya pasti terkait dengan DTKS,” ucapnya.

Saat persoalan  DTKS ini tidak segera dituntaskan, jelas dia, persoalan akan terus muncul. Tidak validnya DTKS ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Permasalahan akurasi DTKS, imbuhnya, terlihat jelas saat penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pada beberapa waktu lalu, banyak bantuan yang diberikan pemerintah pusat ataupun daerah yang berjalan tidak tepat sasaran. Ada penerima bantuan yang tidak berhak, namun mendapatkan  bantuan. Sebaliknya, ada yang berhak menerima, tapi tidak mendapatkan bantuan.

Supardi berkeyakinan, dengan kebersamaan dari dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan basis data terpadu kesejahteraan sosial ini, verifikasi dan validasi DTKS di Sumbar  akan bisa diselesaikan tahun 2023 mendatang, meskipun pusat menargetkan penuntasan pada Tahun 2024.

“Menurut saya validasi DTKS kita ini bisa dipercepat penyelesaiannya tahun 2023, karena wilayah kita tidak sebesar wilayah Jawa. Kalau Jawa itu, satu provinsi saja mereka punya kabupaten/kota itu lebih dari 20, bahkan ada yang 34. Sementara kita hanya 19 kabupaten/kota dengan dengan jumlah penduduk 5,5 juta,” ucapnya. ** Herman

88 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*