Sumbar Butuh Pemimpin yang “Pangulu”

Elok nagari dek pangulu
Rancak tapian dek rang mudo
Kok alah limau dek binalu
Nagari karam, adat binaso

Untaian kalimat dalam salah satu pantun atau pituah adat Minangkabau di atas sering kita dengar dalam beberapa acara seremonial budaya Minang. Begitu fasih terucap dari bibir pemuka adat karena sering dilazazkan dan enak untuk didengar. Namun mampu kah kita mengarifinya dan mengimplentasikan pada kehidupan bakaum jo banagari dalam arti sempit atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti luas?

Jawabannya terpulang pada diri kita masing-masing, terutama bagi yang (masih) merasa menjadi orang Minang atau setidaknya keturunan Minang. Kendati demikian tak ada salahnya kalau kita mencoba mengarifi.dan menelusuri relevansi baris pertama pituah adat itu dengan konteks kekinian. Terutama dalam kinerja dan peran yang dimainkan para pemimpin dan generasi muda saat ini.
Baris pertama — elok nagari dek pangulu — menyiratkan kepada kita bahwa sikap mental, prilaku dan kinerja seorang pemimpin sangat menentukan “potret” sebuah daerah dari seluruh aspek. Betapa tidak. Kalau para pemimpin saat ini tidak memiliki criteria sebagaimana para pangulu pada masa lalu, bukan tidak mungkin kecemasan para leluhur yang terungkap lewat kalimat — nagari karam, adat binaso — akan menjadi kenyataan.

Bila diamati dengan seksama, kondisi Sumatera Barat yang identik dengan Minangkabau karena wilayah teritorialnya merupakan sebagian besar dari tanah “ulayat” peneruka negeri ini, memang sudah tak berbeda dengan daerah atau propinsi lainnya di Indonesia. Sehingga tak dapat ditampik atau susah mencari jawabannya kalau ada orang yang mengatakan kalau falsafah hidup orang Minang — adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah — hanya tinggal dalam keindahan kata yang telah kehilangan makna. Untuk itu mungkin benar adanya ungkapan Bung Ahmad Taufik, SIP, salah seorang kader partai besar di daerah ini kalau saat ini Sumatera Barat butuh pempimpin yang “pangulu” dari arti sesungguhnya.

Maksudnya, akibat dari kecanggihan teknologi dan era globalisasi sendi-sendi budaya dan adat negeri ini nyaris tercerabut akarnya. Jadi menurut aktifis sejumlah organisasi yang bergelar Dt. Rajo Endah Nan Randah ini, agar orang Minang tak kehilangan jati diri yang selama ini menjadi kebanggaan, Sumatera Barat butuh pemimpin yang punya wawasan dan kepedulian pada budaya dan adat Minang. Masalahnya tanpa legitimasi dan sikap tegas seorang pemimpin upaya pelestarian nilai –nilai budaya tidak akan mendapat perhatian masyarakat Sumbar atau hanya akan diikuti hanya dengan setengah hati.

Menanggapi ungkapan dan harapan Ahmad Taufik, mungkin juga merupakan banyak orang, kebutuhan dan keberadaan seorang pemimpin yang berkriteria sebagaimana pangulu pada masa silam di Sumbar memang sangat mendesak. Malah akan lebih baik kalau pemimpin itu juga “pangulu pucuak” dalam kaumnya yang betul-betul memakai “pakaian pangulu” dalam arti sesungguhnya dalam hidup dan kehidupannya.

Pada saat ini memang hampir rata-rata kepala daerah dan petinggi lainnya bergelar “datuk” meski belum pasti dia adalah pangulu pucuak dalam kaumnya. Diantaranya orang nomor satu di Rumah Bagonjong di Jl. Sudirman, Padang, meskipun gelar itu nyaris tak pernah dipakainya. Namun perhatian dan keduliannya pada budaya adat Minangkabau pantas kita pertanyakan, karena tak jarang gelar itu didapatkannya atau diperolehnya hanya untuk prestise, tanpa membekalinya dengan “pakaian pangulu” dan terkadang gelar itu belum atau tidak menjadi haknya.

Sejarah mencatat, sebagian besar Gubernur Sumbar bergelar “Datuak” yang menjadi simbol pemuka adat di Minangkabau. Namun nyaris tidak ada diantara mereka yang betul-betul punya kepedulian terhadap pelestarian dan pengembangan budaya Minang. Bahkan mereka juga lebih bangga menjadi pencinta budaya lain ketimbang budaya nenek moyangnya sendiri. Misalnya, lebih suka belajar dan mencintai seni bela diri Karate, Taekwondo atau seni bela diri lainnya ketimbang belajar dan mengembangkan Silat Minang yang kini berkembang pesat di luar negeri.

Sumatera Barat memang membutuhkan pemimpin yang pangulu dalam arti sesungguhnya. Ya. Pemimpin yang peduli dengan budaya leluhurnya. Moga saja harapan ini tak hanya tinggal harapan, meski saat ini masyarakat harus berpuas diri sementara waktu dengan kondisi yang ada karena rata-rata gubernur dan bupati/walikota rata-rata bergelar “datuak” walau belum lagi jadi pangulu sebagaimana yang diharapkan. ** Rhian D’Kincai