Solsel Masuk Zona Oranye,  Belajar Tatap Muka di Sekolah Dihentikan

Pjs Bupati Solsel Jasman Rizal memberikan keterangan pers.
Pjs Bupati Solsel Jasman Rizal memberikan keterangan pers.

Solok Selatan, Editor.- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terpaksa harus menghentikan kegiatan belajar tatap muka di sekolah untuk sementara waktu dan kembali menerapkan sistem daring atau online.  Hal ini akibat perubahan status daerah yang sebelumnya dalam zonasi kuning dan sekarang sudah masuk kategori zona orenye, artinya sudah masuk tahap penyebaran dan penularan wabah covid-19 dengan cepat.

Hal ini ditegaskan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal. Dia mengatakan, surat edaran penghentian sementara kegiatan belajar di sekolah sudah ditandai tanganinya Senin  (28/9/29) dan Selasa (29/9) sudah diterapkan ke seluruh jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi di Solsel.

Zonasi ini juga berdasarkan ketetapan Pemprov Sumbar berdasarkan 15 indikator gugus tugas pencegahan covid-19 Pemprov Sumbar. Sebab, jumlah yang terpapar positif covid/19 di Solsel sudah mencapai 25 orang, dan sembuh baru 14 orang. Peningkatan tersebut terjadi sejak dua bulan terakhir.

“Dengan ditetapkan Solsel sebagai daerah zonasi Oren, maka kegiatan belajar tatap muka di sekolah dihentikan untuk sementara waktu. Kegiatan belajar kembali daring atau online mulai Selasa (29/9) hari ini,” kata Pjs Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal kepada wartawan, Senin (28/9) di Padang Aro.

Menurut Juru Bicara Penanganan Covid-19 Pemprov Sumbar itu, dengan berubahnya status zona kuning ke zona Oren, sehingga penyebaran virus di Solsel sangat cepat dan bisa tidak terkendali.

Karena itu, perlu diambil tindakan pencegahan penyebaran covid-19 dengan meliburkan kegiatan belajar di sekolah dan anak didik harus melakukan kegiatan belajar secara online di rumah.

“Untuk sementara sampai zona berubah, kegiatan belajar tatap muka dilarang dulu. Siswa kembali ke daring,” ujarnya.

Dengan kata lain, Jasman menyampaikan, saat ini fokus pada kesehatan masyarakat dan perekonomian nomor dua. Kebijakan tersebut harus diambil dengan berubahnya status Solsel ke Oren, dimana penyebaran wabah covid-19 telah terjadi peningkatan di Solsel.

“Kita harus amankan daerah dari tukaran kasus covid-19, dengan cara ini kita tekan tularannga ke warga sekolah,” terangnya.

Selama ini diakuinya, Solsel daerah nomor dua paling sedikit yang mengirimkan data hasil pemeriksaan sampel swab. Sesuai kondisi data swab yang diterimanya dari 19 Kota/Kabupaten di Sumbar. Setidaknya saat ia menjabat Pjs Bupati Solsel, ia akan melakukan pemeriksaan sampel swab sebanyak mungkin dan mengabaikan lagi Solsel ke zona kuning atau hijau.

“Di Sumbar, Solsel daerah nomor dua paling sedikit mengirim sampel swab,” ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa pejabat Solsel tidak boleh lagi bolak balik keluar daerah, karena risiko tularan akan semakin tinggi. Seperti halnya salah satu pejabat Solsel yang terpapar positif covid-19, karena terlalu sering ke daerah zona merah.

Bila tidak mau menerima saran, Jasman mengatakan, silahkan pindah ke luar daerah. Bila ingin mengabdi, jangan bolak balik. Berapa biaya bensinnya, bannya berapa? Yang digunakan barang milik negara.

Kalau sekali sebulan keluar bisa dimaklumi, namun dalam masa pandemi masih melakukan kunjungan ke luar daerah atau daerah yang dianggap zona berbahaya. Berarti, sikap protokol kesehatan belum dimiliki sepenuhnya oleh pejabat yang seperti itu.

“Saya cukup kesal, maka jangan ada lagi yang bolak balik. Risikonya tertular covid-19,” terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Solok Selatan, Novrizon mengatakan, surat keputusan kembali belajar daring atau online, secara otomatis kegiatan belajar tatap mukan dihenghentikan untuk sementara waktu sudah ditandai tangani Pjs Bupati Solsel, Senin (28/9).

Khusus biaya paket siswa, sudah dikirim ke ponsel anak melalui oleh Kementerian Pendidikan RI. Tugas kepala sekolah hanya mendata, dan bila belum menerima maka harus mengisi data kembali melalui l operator dapodik. Saat ini masih ada waktu untuk perbaikan data di Kementerian. Bagi nomor ponsel anak tidak aktif, harus diganti dan diusulkan kembali dengan yang aktiv.

“Kalau TK dan SD, orang tuanya dapat paket. Sedangkan siswa SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT) ke ponsel siswa dan mahasiswa,” tuturnya. ** Natales Idra

[tribulant_slideshow gallery_id=”3″]

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*