Soal Hutang, Ketua MPR RI Vs Menteri Keuangan

Jakarta, Editor- Sindiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan soal utang RI disayangkan sejumlah kalangan. Terlebih Sri Mulyani `menyerang` kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu. Apalagi masalah utang SMI menyalahkan orang lain. Padahal sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan memiliki otoritas untuk memperingatkan pemerintah jika dinilai melanggar konstitusi.

Menanggapi hal ini, ekonom senior DR Rizal Ramli mengatakan,”Menteri keuangan kok salahin orang lain ya? SMI pura-pura lupa dia terbitkan utang 43 milyar USD zaman SBY dengan bunga 2 persen lebih tinggi dari negara yang ratingnya lebih rendah dari RI. Itu rugikan rakyat dan criminal.”

Mantan staf khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu melalui akun Twitternya @saididu yang ia tulis pada Senin (20/8/2018), mengemukakan, yang memutuskan soal utang adalah menteri keuangan.

Menurut Said Didu, selama ini, Zulkifli Hasan tidak pernah menjadi menteri keuangan. “Setahu saya yg memutuskan utang adalah Menteri Keuangan dan selama ini pak @ZUL_Hasan blm pernah jadi Menkeu,” tulisnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam pidato kenegaraan menyindir utang negara RI.

Kritikan Zulkifli ini berlanjut dengan jawaban sindiran ketus Sri Mulyani. Sri menganggap kritikan Zulkifli soal pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2018 sebesar Rp400 triliun tidak wajar, alias sesat dan bermuatan politis.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 sebagian besarnya dari utang yang dibuat sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015.

Menurut Sri Mulyani, Zulkifli merupakan bagian dari kabinet saat itu sehingga seharusnya tahu bahwa utang yang jatuh tempo tahun ini berasal dari masa jabatannya dahulu.

Kritik Zulkifli Hasan Tidak Salah

Peneliti kebijakan publik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie mengatakan, kritik Ketua MPR Zulkifli Hasan terhadap SMI terkait hutang pemerintahan Jokowi tidak salah. Apalagi data yang disampaikan Zulkifli Hasan terkait utang tersebut juga bukan hoax. Oleh karenanya SMI harusnya merubah policy keuangannya mana yang perlu, sangat perlu dan tidak perlu. Sehingga tidak menghabiskan anggaran negara yang ada.

“Jangan habisin anggaran di hal-hal yang merugikan,” ujar Jerry Massie, Rabu (22/8).

Menurut Jerry, SMI sebagai pengendali anggaran tidak membuang anggaran yang bukan kebutuhan. Karena jika hal tersebut dilakukan maka dikhawatirkan Indonesia masuk sebagai negara krisis ekonomi seperti yang dialaminya pada 1998. Kala itu nilai tukar dolar menguat hingga Rp 8.000/dolar. Saat ini nilai rupiah juga kian terpuruk di titik nadir pada kuartal ketiga menyentuh Rp 14.500. Apalagi Pemerintah 2019 mendatang harus membayar utang luar negeri Rp 409 triliun.

“Ironisnya dalam kondisi saat ini ada yang tidak adil dalam menangani bencana di Lombok yang hanya Rp 35 M, gaji PNS akan naik Rp 6 Triliun, dana THR 2018 Rp 35,76 triliun, dana IMF Meeting di Bali habiskan anggaran Rp 8 triliun untuk anggaran Asian Games hampir setengah dari anggaran Pemilu Rp 16 triliun,” paparnya.

Untuk itu pentingnya Presiden mereshuffle semua menteri bidang ekonomi lantaran pertumbuhan kita hanya terpaku di 5 persen jauh dari target. Oleh karenanya setiap masukan baik dari oposisi atau siapa pun untuk membangun diterima dan di lakukan. Entah ini bagian serangan politis atau serangan karena membela rakyat tinggal masyarakat yang menilai. Jadi pejabat jangan anti kritik harus gunakan bahasa : listen better and we hear you,” jelasnya.

Krisis Ekonomi

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengatakan, Ketua MPR Zulkifli Hasan memiliki otoritas untuk memperingatkan pemerintah jika dinilai melanggar konstitusi.

“Karena pemerintahan SBY utang luar negerinya di akhir pemerintahanya selama 10 tahun hanya sekitar Rp 2000 triliun. Bandingkan utang luar negeri Jokowi tahun ketiga masuk tahun keempat sekitar Rp 1500 triliun lebih. Dijumlah warisan SBY sekitar Rp 4.000 triliun. Belum lagi hutang BUMN era Jokowi sekitar Rp 4000 triliun,” paparnya.

Oleh karena, sambung Aminudin, di pemerintahan Jokowi terjadi kontraksi anggaran dan stabilitas moneter akibat moral hazard penguasa. Karena hutang yang tinggi akan membuat krisis ekonomi yang ditandai beberapa hal seperti pemborosan birokrasi, impor yang terus melonjak, nilai rupiah anjlok, dan membebani proyek-proyek mercusuar seperti infrastruktur dan Asian Games serta proyek populis pencitraan untuk Pilpres,” jelasnya.

Aminudin menegaskan, jika dibiarkan terus atas kondisi tersebut maka bisa mengakibatkan secara bertahap akan menggelincirkan ekonomi Indonesia ke arah krisis ekonomi. Bahkan krisis ekonomi saat ini bisa lebih buruk dari 98 yang membuat Orde Baru tumbang. Apalagi krisis ekonomi 98 telah banyak menghantam sektor perbankan. Namun sektor riil tidak banyak terkena imbas karena pabrik-pabrik gula dan retail-retail seoerti Ramayana, dan Matahari tidak ada yang tutup.

“Tapi sekarang sudah sekitar 11 pabrik gula tutup direncanakan 22 pabrik gula gulung tikar. Retail-retail besar seperti Ramayana dan Matahari di beberapa cabangnya di Blok M dan Manggarai sudah gulung tikar. Perusahaan asuransi Bhumiputera juga sudah PHK sekitar 1000 karyawannya,” paparnya. ** Sfr\HanTer

606 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*