Perda Tata Cara Peneyelenggaraan Cadangan Pangan Ini Harus Segera Difinalisasikan

Hearing Komisi II DPRD Sumbar Dengan Dinas Pangan. membaha
Hearing Komisi II DPRD Sumbar Dengan Dinas Pangan. membaha

Padang, Editor.- Perda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan harus segera dibahas dan difinalisasikan. Kalau ini terlambat maka Ranperda ini akan menjadi beban bagi anggota DPRD berikutnya .

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumbar  Muzli M. Nur saat membahas Ranperda Tata Cara Penyelengaraan Cadangan Pangan, Rabu  (3/7/2019).

Menurut Muzli, Ranperda ini dilahirkan dalam rangka untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam maka pendistribusian bantuan beras akan lebih mudah. Subtansi  pembahasan Ranperda ini  sangatlah  penting untuk Sumatera Barat dan tidak membutuhkan kajian yang sangat mendalam  karena ini sebuah turunan dari kebijakan pusat.

Yang harus jadi perhatian  adalah, kita berpacu dengan waktu karena masa kerja anggota DPRD periode sekarang ini yang akan berakhir pada Agustus bulan depan. Untuk itu mari kita bersama sama agar tepat waktu tidak terlalu lama dan tidak menjadi agenda bagi anggota DPRD periode berikutnya .

“Kajian  Naskah Akedemik Ranperda ini kita sudah punya dan sudah cukup baik, tinggal lagi bagaimana kita menuangkannya dalam Ranoerda ini jelas,” Muzli.

Pada kesempatan ini Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat  Efenndi dalam pemaparanya menjelaskan, kenapa kita membuat Ranperda ini karena Sumatera Barat termasuk daerah rawan bencana. Seperti hujan yang berkepanjangan, kemarau yang berkepanjangan, gempa, kebakaran, gagal penen, banjir yang merupakan sumber bencana. Masa  panen yang tidak merata juga mengharuskan adanya cadangan pangan.

“Kita di Sumatera barat sejak tahun 1997 sudah membubarkan sistem pengaturan pangan, sebelum tahun 1997 kita di Sumbar  mengatur pola tanam,” kata Efendi.

Dia juga menjelaskan, cadangan pangan ini diperlukan pada saat bencana, pasca bencana, juga penanganan rawan pangan.

“Kalau ada rawan pagan kita bisa turunkan cadangan pangan, termasuk kalau ada gizi  buruk yang luas, kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Cadangan pangan   juga bisa diturunkan paling lambat 1 x 24 jam beras itu sudah sampai kelokasi, seperti di Pasaman beberapa waktu yang lalu  kita turunkan 25 ton beras,” ungkap Efdendi.

Acara hearing Komisi II dengan Dinas Pangan ini dipimpin oleh  Kertua Komisi II DPRD Sumbar,  Muzli M Nu, dihadiri Anggota Komisi II lainnya Muchlasin dan Rifa Melda. Sementara dari OPD    hadir  Dinas Pangan, Biro Hukum, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Staf Ahli DPRD Sumbar dan Staf Sekretariat DPRD Sumbar. ** Herman

.

595 Total Dibaca 3 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*