
Makassar, Editor..- Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong bersama Wakil Bupati, kepala Perangkat Daerah lingkup Provinsi Sulsel, para Inspektur kab/kota, serta tim tindak lanjut se- Sulsel menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2019 yang dirangkaikan dengan Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Makassar, Selasa (2/4).

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfie Natsir dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan sebagai sasaran pemerintahan yang bebas KKN, akselerasi tindak lanjut, meningkatkan peran dan fungsi pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mewujudkan birokrasi anti korupsi sesuai dengan program kerja Gubernur.
Kejaksaan akan dilakukan evaluasi kinerja pengawasan dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang berkinerja baik dalam menindaklanjuti pengawasan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian ya telah diraih serta dirangkaikan dengan konferensi.
Sejumlah Perangkat Daerah yang menerima penghargaan adalah, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Sulsel, Kepala RSKD Sulsel, Kepala RSKD Gigi dan Mulut Sulsel, Kepala RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Sulsel, Kepala UTD Sulsel, Kepala Dinas Koperasi UKM Sulsel, Kepala Dinas Sosial Sulsel, Kepala Biro Kesra Sulsel.

Untuk kabupaten/kota, penghargaan diberikan kepada Wakil Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Enrekang, Wakil Bupati Wajo, Wakil Bupati Barru, Wakil Bupati Sidrap dan Wakil Bupati Bone.
Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Salim Abdul Rahim yang meewakili Gubernur Sulawesi Selatan, dalam sambutannya menyampaikan, semoga aparatur sipil berkinerja baik dan kegiatan ini merupakan agenda sangat penting karena merupakan refleksi terhadap pengawasan pembangunan dan menjadi bahan masukan terhadap isu pengawasan kedepannya.

Menurut Salim Badul Rahim, inerja yang baik tercermin dari adanya akuntabilitas dan pengawasan, setiap kekurangan dapat dideteksi dengan jelas dan terinci. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk pengawasan yang terarah dan terkoordinasi perlu adanya pengawasan terhadap aparat pemerintah dengan pemerintah kepolisian dan kejaksaan khususnya terkait pengaduan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik akan berjalan dengan baik jika bersinergi dengan lembaga lainnya. Dengan demkian diharapkan dapat mengawal kegiatan langsung yang dilakukan secara proporsional dan berintegritas,” jelasnya.

Dalam acara ini berlangsung pula Penandatanganan Kesepakatan Peta Pengawasan tahun 2019 antara Inspektorat Provinsi Sulsel dengan Inspektor Kab/Kota se- Sulawesi Selatan.
Sejumlah daerah yang melakukan penandatanganan adalah Makassar, Pare-Pare, Palopo, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tanah Toraja, Enrekang, Sidrap, Wajo, Bone, Sinjai, Soppeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Barru, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Bantaeng, Toraja Utara.** Rasyid
Leave a Reply