Pengadaan Tiga Mobnas DPRD Kota Sawahlunto Senilai Rp 1,7 M, Undang Sikap Pro dan Kontra

Sawahlunto, Editor.- Pengadaan tiga unit mobil dinas (mobnas) unsur pimpinan DPRD Kota Sawahlunto senilai Rp1,7miliar tahun ini, pada prinsipnya dapat dimaklumi dan disetujui. Namun kondisi APBD Kota Tambang Warisan Dunia ini masih devisit, maka pengadaan dalam waktu dekat ini perlu ditinjau ulang.

Begitu tanggapan Ketua Balai Wartawan Kota Sawahlunto (BWKS) Adeks Rossyie Mukri menjawab pertanyaan wartawan Rabu (18/03/2020) di kantor Sekretariatnya Kelok Sago Lubang Panjang.

Menurut Adeks, ada tiga permasalahan pokok yang patut menjadi pertimbangan pihak legislatif dalam pengadaan mobnas ini. Pertama, kondisi APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 ini mssih devisit. Kalau masih dipaksakan juga, kesannya seperti pemborosan yang terbiarkan tanpa pengawsan.

Kedua, Kota Sawahlunto dan kediaman masyarakat masih terdampak bencana alam awal tahun 2020 ini belum seluruhnya teratasi dengan baik. Bahkan masih kawasan yang kontur tanahnya masih labil dan bergerak. Kondisi ini perlu penanganan serius dan butuh perhatian terarah serta fokus.

Ketiga, masalah iyuran BPJS yang terasa bagi masyarakat saat ini amat berat. Ditambah pula dengan pemberitaan tentang mewabahnya virus susfect Corona atau Covid19 yang menyebar diberbagai wilayah di Indonesia termasuk wilayah Provinsi Sumatra Barat. Kondisi ini bisa saja mendatangkan kepanikan ditengah kehidupan masyarakat. Apalagi saat ini harga sembilan bahan pokok di pasar mulai berpacu naik. “Sebagai wakil rakyat, sejatinya anggota legislatif memikirkan nasib konstituennya atau rakyat yang saat ini sedang menghadapi berbagai deraan hidup. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Yakinkan itu,” imbuh Adeks mengingatkan para Senator.

Dari berbagai sumber yang dimintai keteranganya pada dasarnya tidak ada yang menolak, namun dipikirkan lagi kapan waktu dan jadwal yang tepat. Saat ini Kota Sawahlunto dalam keadaan defisit dan ditambah merebaknya Covid-19, apa salahnya anggaran sebesar Rp1,7 Miliar dapat dimanfaatkan untuk persoalan tersebut. Hal ini dikemukan dalam diskusi antara Ketua LSM Pekat IB, Herri Tistanto bersama Wakil Ketua  Pekat IB Riswan Idris dan Divisi Hukum Rahma Satra, SH.

Riswan mengatakan, “kita sangat kecewa dengan Pimpinan DPRD Sawahlunto saat ini. Sepertinya DPRD tidak lagi mempunyai “sense of crisis” , melihat kondisi kekinian masyarakat. Disaat Pemko sedang berjibaku mengatasi devisit anggaran dalam APBD, sehingga banyak kegiatan dan program yang dipangkas, dan berdampak kepada rendahnya perputaran roda ekonomi masyarakat, pimpinan dewan malah membeli mobil baru.”

Lebih lanjut Riswan menambahkan,”Mobnas yang mereka pakai sekarang masih dalam kondisi baru dan baik, pengadaan tahun 2017 dua unit dan 2016 satu unit. Jadi belum sampai 5 (lima) tahun usia pakainya. Dalam kondisi perekonomian yang cukup sulit saat ini, kami himbau DPRD untuk membatatalkan hal tersebut. Anggaran 1,7 Miliyar itu bukan kecil, lebih baik digeser dulu untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat.” pungkas Riswan.

Menanggapi kondisi Kota Sawahlunto saat ini Badan Koordinasi Nasional Pewarta Warga Independen (Bakornas PWI) Kota Sawahlunto Anton Saputra menyayangkan sikap para elit yang selama ini menggaungkan ‘Seiring sejalan, seayun selangkah’ dalam membangun Kota Sawahlunto.

“Empat pilar demokrasi yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Jurnalis seyogyanya dapat menjadi sebuah harapan bagi masyarakat khususnya Sawahlunto dalam mempercepat pembangunan Sawahlunto kedepan. Kuncinya adalah koordinasi dan bahu membahu demi kepentingan hajat hidup orang banyak,” harapnya. * Dinno

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*