DPRD Kota Sawahlunto Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

Sawahlunto, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto, menggelar Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD setelah mendengar serta mencermati nota penjelasan Walikota terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Senin (16/03/2020) lalu, bertempat Rabu (18/03/2020) di Ruang Sidang DPRD di Ruang Sidang DPRD, Rabu (18/03/2020) di Ruang Sidang DPRD.

Ke 6 ranperda tersebut antara lain, Rranperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan Ranperda tentang pengarusutamaan gender kota Sawahlunto, Ranperda perubahan atas perda perubahan nama desa dan kelurahan, Ranperda perubahan ketiga atas perda nomor 10 tahun 2000 tentang nama nama jalan. Selain itu juga ada ranperda perubahan atas perda nomor 15 tahun 2010 tentang bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan serta ranperda tentang perubahan ketiga Perda nomor : 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Sawahlunto dihadiri, Adefron (Fraksi Partai Gerindra, Dasrial Ery dan Reflizal (Fraksi PDI Perjuangan), Elfia Rita Dewi dan Hartono (Fraksi Partai Golkar), Jhoni Warta dan Iwan Kurniawan (Fraksi Partai Demokrat), Afdal dan Lazwardi (Fraksi PKS), Irland dan Syafwan Efendi (Fraksi PAN) Masril, Masrisal dan Eka Wahyu (Fraksi PKPI), Rio Mardanil dan Ronald Kardinal (Fraksi Partai Nasdem). Jaswandi, Neldaswenti dan Osvita (Fraksi PPP) serta Jhon Reflita (Fraksi Partai Perindo).

Juru bicara fraksi PKPI Masril SH menilai raperda ini diharapkan dapat melahirkan produk hukum untuk menata dan mengatur pemerintahan dalam melaksanakan program dan roda pembangunan di Kota Sawahlunto.

“Melalui 6 Ranperda ini bisa menjadi acuan dan kekuatan hukum pelaksanaan roda pembangunan di Sawahlunto. Di samping itu fraksi PKPI melihat upaya Pemko untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang nantinya agenda pembahasan perlu kita cermati bersama” katanya.

Fraksi PKPI sebagaiama yang di sampaikan Masril meyakini, menuju Sawahlunto yang lebih baik akan sulit terwujud kalau hanya mengedepankan pencitraan dan acara-acara seremonial belaka.

“Kerja keras berupa terobosan meraih dana pusat, peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat adalah indikator yang harus dicapai oleh pemerintah kota saat ini,” tegasnya. ** Dinno