Pembangunan Ruko Tanpa Izin di Jalan By Pass Kota Solok Terus Berlanjut

Bangunan tanpa izin di kota Solok.
Bangunan tanpa izin di kota Solok.

Solok, Editor.- Secara implementatif, siapapun masyarakat yang hendak melakukan pemanfaatan ruang atau mendirikan bangunan di atas sebuah lahan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna ruang yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di wilayah tersebut, sementara Sanksi-sanksi pidana dan administratif tersebut telah tertuang dalam UU Penataan Ruang, khususnya Pasal 69.

Pemberian sanksi bagi pelanggar tata ruang dapat diberikan melalui tiga tingkatan. Yakni hukuman pidana tiga tahun dan denda Rp500 juta bagi pengguna yang sengaja merubah peruntukan ruang, pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 Milyar bagi pengguna yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa akan dikenakan hukuman pidana sampai 15 tahun dan denda Rp5 Milyar.

Oleh karena itu, dengan pemuatan pasal-pasal tentang sanksi dan denda tersebut, kini baik pejabat maupun anggota masyarakat yang melanggar amanat tata ruang harus bersiap-siap berhadapan dengan hukum.

Persoalan pelanggaran tata ruang tersebut seperti yang diuraikan diatas, terlihat sangat kasat mata di Kota Solok. Salah satunya bangunan yang berdiri di Jalan By Pass yang diduga tidak  mengantongi izin karena melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Dari pantuan Editor dilapangan, bangunan permanen yang sedang dalam pengerjaan itu tidak ada terlihat plang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ditambah lagi bangunan tersebut begitu dekatnya dengan badan jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok, Afrizal ketika dihubungi, srlasa 9/7) lalu dia membenarkan, bahwa  bangunan  yang berlokasi di jalan By Pass tersebut tidak mengantongi ijin dan sudah diberi Surat Teguran kedua oleh pihaknya.

“Surat teguran kedua ini diberikan karena si pemilik bangunan sampai saat sekarang masih tetap melanjutkan pembangunan.  Dalam jangka waktu yang telah diatur kami dalam waktu dekat akan berikan surat teguran ketiga,” tegas, Afrizal.

“Kalau surat teguran ketiga juga tidak diindahkan kami bersama pihak terkait lainnya akan melakukan penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Kadis PUPR Kota Solok ini juga menjelaskan, seiring upaya untuk menciptakan ruang yang nyaman dan menumbuhkan awareness dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat UUPR, maka diharapkan penyelenggaraan penataan ruang harus sesuai dengan aturan teknis yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang besar dari pelanggaran penataan ruang.

“GSB dibuat agar setiap orang tidak semaunya dalam membangun. Selain itu GSB juga berfungsi agar tercipta lingkungan pemukiman yang aman dan rapi.   Membangun sebuah rumah ibarat kita menyeberang jalan. Harus melihat kiri dan kanan agar selamat,” ungkap, Afrizal.

Sanksi Pelanggaran Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan.

Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan.

“Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.   Nah, jika bangunan rumah tidak ingin dibongkar, jangan langgar GSB,” terang, Afrizal.

Sementara Walikota Solok, H. Zul Elfian ketika diminta tanggapannya mengenai  bangunan tanpa ijin yang berdiri di jalan by Pass tersebut, Jumat (28/6) seusai Rapat Paripurna dengan DPRD mengatakan, bahwa akan menindak tegas bangunan tanpa ijin tersebut.

Karena menurut Walikota Solok siapapun masyarakat yang hendak melakukan pemanfaatan ruang atau mendirikan bangunan di atas sebuah lahan harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Sehingga adanya kesan publik dimana peraturan hanya sebatas kebijakan yang dalam aplikasinya sering tidak sesuai, dapat diminimalisir.

“Benar surat teguran ketiga telah ada di meja saya. Namun sesuai aturan jika teguran ketiga ini tidak juga diindahkan oleh pemilik bangunan, maka saya akan minta dinas terkait untuk melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan tersebut,” Kita dari Pemko Solok minta dukungan dari masyarakat, dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Solok yang Indah, tertib. aman dan nyaman,” tegas, H. Zul Elfian. ** Mempe

885 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*