Padang Panjang, Editor.- Pada 4 Desember 2017 ini, Kota Padang Panjang 1 dari 6 daerah di tanah air yang meraih penghargaan sebagai daerah tertib ukur (DTU) dari Pemerintah RI. Inilah prestasi level nasional terbaru yang ikut diekspos oleh Ketua DPRD Novi Hendri dalam pidato pengantar sidang istimewa ulang tahun ke-227 kota itu, Jumat (1/12) lalu.
Di depan ratusan undangan yang memadati ruang sidang utama dan ruang lobi Gedung DPRD Kota Padang Panjang itu, Novi selain mengungkap sejumlah penghargaan yang diraih kota kecil itu pada 2017 ini (lihat tabel), juga terkait perkembangan pembangunan kota ini, belakangan. Diantaranya, pembangunan pasar pusat, Islamic centre dan Rusunawa.
Berikut, pembangunan SMP Negeri-6 sejalan upaya peningkatkan peran Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan. Dan pembangunan gedung Amphitheatre (Medan nan Balinduang) di komplek PDIKM untuk peningkatan keramaian kunjungan wisatawan ke Padang Panjang ke depan.

Terkait pengisian otonomi daerah, terutama di bidang keuangan, Editor mencatat, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) 2017 tercatat Rp 83,6 milyar, atau 13,66 % dari pendapatan APBD 2017 Rp 609,6 milyar. Sedang untuk 2018 datang ditarget melesat ke Rp 140,2 milyar, atau 20 % lebih dari target pendapatan APBD Rp 628,3 milyar.
Dengan target kontribusi PAD atas APBD 20 % lebih itu, Kota Padang Panjang pada 2018 datang masuk ke posisi PAD viskal sedang, yakni kontribusi PAD atas APBD 16-30 %. Dan itu merupakan kota/kabupaten kedua di Sumatera Barat yang masuk ke PAD viskal sedang, setelah Kota Padang yang jauh lebih dulu mencapainya.
Sumber yang berpengaruh di balik kenaikan tajam target PAD-APBD 2018 itu, sebut Plt.Setko Padang Panjang, Indra Gusnadi terpisah kepada Editor, terutama dari jasa layanan RSUD Rp 50 milyar. Berikut dari retribusi pasar, deviden bank, jasa giro, pajak penerangan jalan, pajak restoran, PBB, pajak BPHTB dan pajak hiburan.
Terhadap berbagai keberhasilan tadi, Walikota Hendri Arnis dan Wakil Walikota Mawardi yang tampil bergiliran berpidato pada Ultah kota itu, selain atas perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan dukungan dari semua stakeholders di kota ini. Tujuan akhir dari semua program dan keberhasilan itu tentu untuk peningkatan kemajuan kota dan warganya.
Contoh, perolehan penghargaan DTU, Walikota Hendri seperti dikutip oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota ini, Arpan, punya nilai strategis bagi Padang Panjang. Sebab selain ada nilai tambah atas citra kota, juga bisa menaikan kepercayaan publik berbelanja di kota ini ke depan, karena timbangannya yang standar dan akurat.
Gubernur Sumbar diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kesra, Jefrizal Arifin diantara sambutannya pada Ultah ke-227 kota itu, memberi apresiasi positif atas perkembangan dan kemajuan tadi. Ini terutama terkait terwujudnya pembangunan pasar pusat, islamic centre dan Rusunawa sebagai kegiatan pembangunan yang cukup inopatif.
1920-1970 Jadi Pusat Studi Islam Berpengaruh di Asia Tenggara
Pada 2018 datang warga Kota Padang Panjang akan memilih calon Walikota/Wakil Walikota (Cawako/Cawawako) nya yang ke-16. Dilihat ke walikota pertamanya yakni Umar Ali pada 1957-1958, kota ini terkesan masih muda. Tapi tidak, 1 Desember 2017 Kota Padang Panjang sudah berusia 227 tahun.
Umar Ali diangkat jadi Walikota pertama pada1957, setelah Padang Panjang resmi jadi kota praja bersama Pekanbaru dan Sawahlunto di Provinsi Sumatera Tengah (Sumbar, Riau dan Jambi ) lewat UU No.8/1956 tanggal 23 Maret 1956. Tidak heran, tadinya kota ini berulang tahun setiap 23 Maret.
Waktu ulang tahun 23 Maret 1994 silam, Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin menyebut; tradisi HUT Kota Padang Panjang merujuk ke UU No.8/1956 itu patut dievaluasi. Sebab, generasi mendatang dikhawatirkan bisa beranggapan; Kota Padang Panjang baru ada sejak 1956. Padahal kota ini sudah dikenal jauh sebelum itu, bahkan jauh lebih jaya.
Sebab, dari penggalan-penggalan catatan sejarah kota ini ada banyak fakta tentang capaian kejayaannya di masa silam. Diantaranya, pada 1790 M, Christine Dobbin, peneliti asing di bukunya; Kebangkitan Islam di tengah masyarakat petani yang mulai tumbuh di nusantara, penerbit KNIF Jakarta, mengungkap Padang Panjang sudah kota moderen.
Indikatornya antara lain, penduduk Padang Panjang masa itu sudah heterogen, jual-beli sudah pakai uang (uang Spanyol), dan pedagang yang datang ke kota ini bahkan termasuk dari Eropa, China, India dan Timur Tengah. Mereka datang lewat pantai barat (Padang), terus naik kuda ke Padang Panjang lewat Kayutanam – Tambangan.
Kemudian pada 1837 M, sekitar 7 tahun setelah jalan mobil melintasi kota ini dari Padang ke Bukittinggi dan Solok, Padang Panjang tampil jadi Ibukota Provinsi Sumatera West Kust. Terus pada 1881 M, Padang Panjang lewat Bisluid Gubernur Jenderal Belanda No.81/1881 dinyatakan sebagai sebuah kota (bukan kota adminitsratif).
Terus mulai awal abad ke-20, berbarengan melintasnya kareta api dari Padang ke Sawahlunto dan ke Bukittinggi, Padang Panjang tumbuh dan berkembang pesat sebagai pusat pendidikan Islam berpengaruh di Asia Tenggara hingga 1970-an. Dan sebagai salah satu pusat perdagangan berpengaruh di Sumatera.
Sebagai pusat pendidikan Islam, A.Nadjir Joenoes, mantan wartawan/kolumnis 1950-1960 dan dosen ASKI Padang Panjang (1980-an) menyebut di Ultah kota ini pada 1994; kunjungan Rektor Al Azhar Mesir, A.Rachman Taj di Padang Panjang pada 1956, kaget mendapati ramainya pelajar dari Asia Tenggara di kota ini.
Masih di 1956, kata Nadjir, penulis dari Belanda (nama tidak dirinci) menulis; Padang Panjang sebagai Mesir van Andalas. Artinya, kebesaran kota ini sebagai pusat pendidikan Islam terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Diantara perguruan berpengaruh itu adalah Thawalib yang berdiri pada 1911, Diniyah Putri (1923) dan Kauman (1926).
Hasil seminar pada Maret 2003 disepakati; Hari Jadi Kota (HJK) Padang Panjang dirujuk ke tahun 1790 M. Sedang tanggal 1 Desember ditetapkan lewat konsensus. Terakhir, setelah kesepakatan 1 Desember 1790 M itu di Perdakan, Ulang tahun Kota Padang Panjang mulai 2004 pun dirubah ke 1 Desember.** Yetti Harni/ Berliano Jeyhan. Adv
Leave a Reply