Pada Penyaluran  BLT di Kelurahan Bandar Buat Ditemukan  Data Ganda

Andi, Sekretaris Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan.
Andi, Sekretaris Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan.

Padang, Editor.- Polemik Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Padang dan  Pemprov Sumbar mulai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Dari pantauan www.portalberitaeditor.com,  Rabu (13/5 ) di list BLT Kota Padang, ada sejumlah data yang tidak sesuai peruntukannya. Contohnya Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan  lubuk Kilangan. Di daerah ini, ada ratusan warga yang mendapatkan bantuan. Beberapa diantaranya ada yang sudah pindah domisili, penerima ganda, hingga berstatus sebagai  pesiunan ASN dan ASN

Seorang warga  yang tidak sebut namanya mengatakan, di pengumunan ada penerima Ganda  No Urut 90  Zulyadi  RT 01 RW 02 Kelurahan  Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan, no Urut  155  Zulyadi  RT 1/ RW 2   kelurahan Bandar Buat  Kecamatan Lubuk Kilangan.

Sementara itu M Setriadi mengeluhkan adanya penerima bantuan tersebut tergolong orang masih mampu. Mengejutkannya, RT penerima Program Keluarga Harapan (PKH) malah terdata sebagai penerima BLT dari Pemprov Sumbar.

“Masa Orang kaya yang dapat PKH dan keluar namanya di daftar BLT, ini tidak adil, kemudian saya mengunjungi pihak kelurahan. Orang kelurahan malah beralasan nama yang keluar disebar, sebagian di Provinsi dan sebagian lagi melalui APBD Padang,” ujar  M Setriadi

“Padahal warga tidak mampu yang terdampak Corona sudah berharap betul bisa dapat BLT. Di tempat tinggal saya ini yang dapat hanya 8 KK. Padahal yang masuk 35 KK. Pas ditanya ke orang kelurahan, malah beralasan nama-nama yang keluar sekarang ini baru data provinsi. Entahlah,” keluhnya

Sekretrias kelurahan Bandar Buek Andi mengatakan, akan terus koordinasi dengan RT dan RW warga yang belum dapat silahkan lapor pada RT masing- masing biar cepat ditindaklanjuti kelurahan  Bandar Buek yang mendapat Ganda akan kita bawa dalam rapat tingkat Pimpinan.

Hal senada juga disampaikan, Ani  Ia mengaku tidak terdata sebagai penerima BLT, padahal dirinya merupakan seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan. Saat tersebarnya nama-nama penerima bantuan  BLT  RT 1 RW 2,  ada nama  ganda no urut 97 penerima  Afrdewi yanti/M. Yunaldi,   pada no urut 19 juga tertulis nama suaminya,  M. Yunaldi  di lingkungan tempat tinggal yang sama ini.  menimbulkan gaduh.

“Saya kaget lah, tolak ukur pendataannya seperti apa? Saya kan janda, dan tidak punya pekerjaan. Kok malah gak dapat,” kata  Ani.

Edmon anggota DPR  Padang Fraksi  PKS  Dapil  III menegaskan, agar penanganan, pengawasan, pelaksanaan dan pendistribusian berbagai bentuk bantuan pemerintah dilakukan secara profesional dan proporsional, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transfaran dan akuntabel.

Mengingat sasaran penerima bantuan ini adalah masyarakat yang berada di daerah, maka semestinya sistim pelibatan perangkat daerah dengan sistim botton up harus dilakukan,sehingga daerah merasakan perasaan memiliki dan tanggungjawab atas penyaluran bebagai bantuan tadi.

“Libatkan civil society dan organisasi kemasyarakatan setempat untuk menjadi pengawal program bantuan agar tepat sasaran dan terwujudnya akuntabilitas penggunaan uang negara,” ujar  Edmon

Untuk itu, petugas yang berada pada garda terdepan dalam melakukan pendistribusian bantuan agar betul-betul mengenali masyarakat mana berhak menerima dan yg tidak. “Petugas tidak boleh mempermainkan data, supaya dalam pendistribusian bantuan dari pemerintah ini sasarannya tepat kepada anggota masyarakat yang terkapar akibat Covid-19,” ujar Edmon. ** Afridon

948 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*