Menyoal Status Tanah di Kota Sawahlunto

Rhian D'Kincai.
Rhian D'Kincai.

Pada sebuah dialog tentang masalah status tanah di Sawahlunto,  Ketua LKAAM Kota Sawahlunto Ir. Dahler Djamaris Dt. Pangulu Sati mengatakan, salah satu faktor yang sangat penting untuk membangun kota Sawahlunto kedepannya adalah;  Pemulihan Status Kepemilikan Tanah, baik yang masih dalam masa IUP PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Omilin maupun yang pasca tambangnya serta penyelarasan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Sawahlunto.

Dalam dokumen-dokumen  sejarah Penambangan Batu bara Ombilin di zaman Pemerintahan Kolonial Belanda sudah jelas bahwa Pemerintah Kolonial Belanda telah mengikuti mekanisme/aturan adat. Yaitu:  Adaik Diisi, Limbago Dituang,  dengan memberikan sejumlah uang kepada penguasa tanah ulayat dan mengadakan Pesta Adat/Pesta Rakyat untuk mendapatkan izin dalam melakukan usaha penambangan di tanah ulayat oleh penguasa tanah ulayat tersebut, berbagi hasil dan berbagi resiko sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh hukum adat dalam pengolahan tanah ulayat. Yaitu:  Katambang babungo ameh,  karimbo babungo kayu, ka lauik babungo karang. Apabila Penambangan sudah habis waktunya/tidak diperpanjang lagi maka aturan adat adalah: Kabau tagak, Kubangan tingga.

Namun dalam praktek yang dilakukan oleh pengusaha tambang batu bara PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Omilin saat ini adalah memplintir/mendramatisir kondisi keberadaan tanah ulayat tersebut dengan mengatakan, proses Adaik diisi, Limbago dituang dengan memberikan sejumlah uang dan mengadakan Pesta Adat tersebut menjadi atau sebagai pelepasan hak.

Akibatnya, sampai kini Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan dana APBD sebanyak Rp 800 juta untuk sewa tanah kepada PT. Bukit Asam. Tbk, begitu juga ribuan masyarakat kota Sawahlunto yang mendirikan bangunan atau rumah yang diklaim oleh PT. Bukit Asam. Tbk sebagai miliknya.

Masalah ini sampai sekarang tetap saja ibarat benang kusut yang tak kunjung terselesaikan, meski sejumlah masyarakat telah melukakan upaya penyelesainnya dengan melakukan dialog dan jalur hokum dengan PT. Bukit Asam. Tbk. Termasuk membawa masalah ini ke DPR RI, agar lembaga terhormat tersebut bisa diselesaikan dan tanah yang diklaim oleh PT.Bukit Asam.Tbk kembali kepada pemilik ulayat pasca perusahan tersebut tidak laagi melakukan penambangan batu bara di Kota Sawahlunto.

Mungkin salah satu penyebab kusut masainya masalah staus tanah di kota Sawahlunto ini karena tidak adanya kesamaan visi dan misi dari pemilik ulayat, dalam hal ini lembaga adat yang ada dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Sawahlunto, sehingga masalahnya tetap saja terapung tak hanyut.

Tak dapat dipungkiri kalau masalah ini juga mengakibatkan Pemerintah Kota Sawahlunto tak bisa berbuat banyak dalam pembangunan pisik karena tak punya tanah atau lahan yang bisa dipakai untuk itu, sebab sekitat 19450 hektar tanah di Kota Sawahlunto diklaim PT. Bukit Asam sebagai miliknya.

Untuk itu mungkin sudah saatnya seluruh lembaga terkait, dalam hal ini masyarakat/lembaga adat, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Swahlunto bertemu dalam satu forum untuk menyatukan visi dan misi guna penyelesaian masalah dan status tanah Kota Sawahlunto yang sangat penting kegunaannya dalam pembangunan pada masa kedepan.

Bila tidak, Pemerintah Kota Sawahlunto dan masyarakat tetap saja akan menjadi anak jajahan di negeri sendiri, karena harus patuh pada kebijakan PT. Bukit Asam. Tbk yang mengklaim 19450 hektar tanah di Kota Sawahlunto sebagai miliknya. ** Rhian D’Kincai

99 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*