Menyimak Polemik Rhian D’Kincai dan Yal Aziz : Gubernur Sumbar Kecolongan?

Semalam suntuk saya membaca, mengikuti dan menyimak dengan cermat beberapa tulisan yang terbit dimedia cetak dan media online berkaitan dengan pergantian pejabat di Sumatera Barat, khususnya di Pemprov Sumbar. Asumsi yang dimuat beragam, entah sesuai selera atau karena dekat dengan penguasa atau entah karena ada hubungan keluarga saya tidak tahu.

Dari tiga tulisan yang simak dan baca berulang-ulang, pertama, dua tulisan Rhian D’Kincai yang berjudul: Menyoal Pelantikan Pejabat di Sumbar dan Catatan Kecil buat Yal Aziz: Rajinlah Membaca dan Menyimak, di www.portalberitaeditor.com, kedua Catatan Yal Aziz: Catatan Yal Aziz: Mencikaraui Tulisan Rhian D’Kincai;”Menyoal Penggantian Pejabat di Sumbar yang dirilis www.tabloidbijak.com, Jum’at (27/9), saya memberanikan diri untuk menulis.

Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H Irwan Prayitno, P. Sc, M. Si dikritik soal pergantian pejabat yang diduga atas azas dislike or dislike, azas yang disebut pula azas balas budi dalam pilkada 2015. Dilain hal, ada juga yang mengkritisi soal kebenaran asas itu maupun perihal data agar dugaan yang disampaikan dalam tulisan penulis itu tidak sekedar ilusi dan masih banyak lagi. Yang satu pro kepada pembangunan daerah yang satu pro kepada kebijakan gubernur yang salah menempatkan orang didalam kabinetnya.

Ramai dikabarkan dimedia massa ketika pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov. Sumbar dilantik, ada banyak yang dianggap orang-orang Muslim Kasim dibuang meskipun ia berkwalitas. Dari berbagai sumber disebutkan, mereka dibuang karena tidak mendukung IP-NA pada pemilukada 2015 lalu. Ada juga yang menyebutkan kalau pejabat yang dilantik di lingkungan Pemprov Sumbar sekarang adalah orang orang “setia” pada gubernur. Ada pula yang diam-diam bermain politik praktis, bahkan tak malu mengekor kemana gubernur pergi, walau tak ada sangkut pautnya dengan acara yang dihadiri Irwan Prayitno. Harapannya adalah  mendapatkan jabatan karena statusnya telah menjadi “orang buangan” dari daerah tempat mereka mengabdi selama ini.

Sebut saja Taufik Efendi sang mantan Kepala Bappeda di Kab. Solok yang dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat yang mengejutkan banyak pihak, karena memang dia dianggap tidak layak yang dibuktikan dengan seleksi calon pimpinan dinas tersebut dimana Taufik Efendi bukanlah yang memperoleh nilai tertinggi pada uji kompetensi seleksi calon pimpinan Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar itu..

Kemudian, mantan Camat Kecamatan Bukit Sundi, Jasman Rizal yang merupakan  “orang buangan” dari Kab Solok dilantik sebagai Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov. Sumbar. Penulis yang selama ini berdomisili di Kecamatan Bukit Sundi sendiri tidak melihat perubahan yang dilakukan oleh Jasman Rizal selama bertugas dikecamatan Bukit Sundi Kab. Solok. Selain itu, mantan Kasatpol PP Kota Solok itu selama bertugas di Kota dan Kab. Solok disebut-sebut acapkali mendapatkan “raport merah” sebagaimana yang ditulis oleh Rhian D’Kincai di portal berita editor edisi Sabtu, 28 Januari 2017 dalam tulisan berjudul ; “Catatan Buat Yal Aziz : Rajinlah Membaca dan Menyimak”.

Sebagai putra daerah Kab. Solok, saya prihatin membaca berita tentang perangai Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov. Sumatera Barat saat ini yang dikabarkan otoriter dalam mengambil kebijakan sampai-sampai suasana kerja di Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sumbar mulai tidak kondusif. Alih-alih karena dekat dengan penguasa, bertindak otoriter seolah hal biasa, sebagaimana ketika dia bertugas di Kota dan Kab. Solok.

Entah Gubernur Sumbar tidak tahu atau lupa bahwa kwalitas pembangunan itu dimulai dari kinerja para pegawai yang bekerja di bawah binaannya. Apakah cara gubernur salah dalam membina para pegawai yang masuk kabinet pemerintahannya atau memang begitu binaan yang diterima bawahannya itu tadi?, entahlah.

Karena urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat tengah dipegang oleh seorang pendakwah dan tokoh yang dikenal religius tentu kita berharap agar gubernur melihat kedepan, memandang jauh ke muka. Menempatkan sesuatu kepada tempatnya agar tidak berkembang stigma “Siapa yang dekat (dengan Gubernur), dia dapat jabatan”, atau asumsi yang terlanjur berkembang “Gubernur pungut dan pekerjakan orang buangan dalam kabinetnya”.

Setidaknya, pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov. Sumbar itu betul-betul atas dasar kwalitasnya bukan atas dasar like or disklike maupun asas balas budi, karena gubernur selama ini wanti-wanti mengatakan dalam dakwahnya, bahwa tugas itu adalah amanah dan amanah itu melayani bukan persoalan like or dislike atau balas budi. Semoga tidak ada lagi pengebirian terhadap pejabat yang berkwalitas namun tidak satu suara kepada IP-NA dalam pilkada 2015 lalu dan tidak ada lagi keluar pendapat yang menyebut : “Siapa yang dekat (dengan Gubernur), dia dapat (jabatan)”, atau asumsi yang terlanjur berkembang “Gubernur pungut dan pekerjakan orang buangan dalam kabinetnya”. Semoga. ** Risko Mardianto – Mahasiswa Fak. Ilmu Hukum UMMY Solok.

4304 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*