Memberi Sanksi Kepada Pelanggar “Syarak Mangato Adaik Mamakai”, Mungkinkah?

Saat ini bangsa kita (termasuk urang Minang) hidup di Zaman Now (gelobalisasi dan digitalisasi). Untuk itu Dampak positifnya tidak perlu kita cikaraui, antara lain telah mempersingkat jarak dan waktu, ruang nyaris tak lagi berbatas (keterbukaan), memperlancar komunikasi, mempermudah perolehan informasi, menyimpan dan mengakses data dan lainnya.

Rafendi.
Rafendi.

Dampak negatifnya umumnya telah dialami kaum muda perkotaan yang berekonomi mampu, dan kaum muda Desa/Nagari yang berekonomi cukup mampu.

Buktinya adalah kian berkembangnya sikap individualisme, konsumtifisme, materialisme dan hedonisme (hidup hura-hura dengan mementingkan kesenangan semata) yang berasal dari nilai-nilai Barat, kalah bersaing dengan jati diri bangsa kita yang berdasarkan kepada adat dan ketuhanan yang Mahaesa.

Akibatnya, berkurangnya rasa kekeluargaan, gotong royong, dan konsistensi mematuhi larangan dan perintah Tuhan yang Maha Esa, mengagungkan seni dan budaya barat (Band dan Orgen) dan mengenyampingkan  seni dan budaya lokal (Minang: Rabab dan Saluang), menurunnya kualitas moral siswa karena terpengaruh situs kurang baik yang dengan mudah dapat diakses melalui internet.

DPRD Provinsi Sumatera Barat akhir tahun 2017 lalu (29/12) mengesahkan Perda Tentang Nagari berdasarkan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Walaupun pemberlakukannya masih dalam proses Kemendagri, berarti orang Minang (Sumbar) akan memasuki gelombang ketiga “Babaliak ka  Nagari dan ka Surau”. Gelombang pertamanya melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Gelombang keduanya melalui Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Dalam rangka mengatasi dampak negatif globalisasi dan digitalisasi, sekaligus membumikan adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah, mungkinkah Pemerintah Nagari pada gelombang ketiga “Babaliak Ka  Nagari dan Ka Surau” ini membuat Peraturan Nagari (Perna) Tentang Pemberian Sangsi Adat dan Agama bagi Anak Nagari yang melanggar syarak mangato adat mamakai?

Maksudnya, Anak Nagari yang berjudi, berzina, minuman keras, kawin sejenis (Lesbian, Gay), melampaui batas (mengkonsumsi Narkoba), berpakaian menampakan aurat, dan penyakit masyarakat lainnya, diberi sangsi adat dan agama. Caranya, Tuo Korong dilarang mengurus alek baik (pernikahan), dan Urang Siak dilarang mengurus alek buruak (kematian).

Rasanya tidak mungkin? Kenapa? Alasannya ada dua. Pertama, memang sebagaimana dinyatakan H. Aristo Munandar (Ketua Pembahasannya), Perda ketiga ini sangat ditunggu masyarakat Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan kembali eksistensi Nagari yang berdasarkan kepada adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah. Tetapi Perda ini terkesan kurang jantan karena kategori Pemerintahan Nagarinya dua. Pemerintahan Nagari berdasarkan Pemerintah Desa dan Pemerintahan Nagari berdasarkan adat (Minang). Bahkan Pemerintah (dan masyarakat) Kabupaten dan Kota bebas memilih: membentuk Pemerintahan Nagari Adat, atau mempertahankan bentuk Pemerintahan Nagari yang sudah ada sekarang.

Bedanya memang ada. Pada Pemerintahan Nagari yang berdasarkan Adat (Minang),  semua keputusan dilahirkan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kapalo Nagarinya dipilih oleh KAN berdasarkan musyawarah dan mufakat . Lembaga Pemerintahan Nagari lainnya (Peradilan Nagari) diharapkan menmediasi perselisihan di masyarakat sehingga penanganannya lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Sedang pada Pemerintahan Nagari biasa (sebagaimana sedang dilaksanakan sekarang), masih bisa membuat keputusan dengan kekuasaan.

Kedua, pada Perda pertama dan kedua, Peraturan Nagari dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Peraturan Nagari merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal yang sama mungkin juga pada Perda ketiga, di mana Pemerintahan Nagari (Kapalo Nagari dan KAN) tidak punya hak inisiatif untuk membuat Peraturan Nagari yang mengatur, membina dan mengarahkan kehidupan mental dan spiritual Anak Nagari sesuai ABS-SBK.

Jadi, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif Globalisasi dan Digitalisasi, jangankan membumikan “adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah” (ABS-SBK) di tengah-tengah masyarakat dengan membuat Perna Tentang Pemberian Sangsi Adat dan Agama Bagi Anak Nagari Pelanggar Syarak Mangato Adat Mamakai, atau sebagaimana harapan Widiatmo, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bahwa diharapkan melalui Pemerintahan Nagari Adat beberapa permasalahan akan dapat diatasi di tingkat Nagari, seperti praktik LGBT, tidak akan mungkin menjadi kenyataan! ** Rafendi

 

** Penulis adalah wartawan Portal dan Tabloid Berita Editor.

 

 

1286 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*