Ketua KAN Kolok Ir. H. Dahler Djamaris, M.Sc Merasa Lega, 393 Hektar Tanah  Menjadi Aset Pemko Sawahlunto

Ketua KAN Kolok Ir. H . Dahller Djamaris. Dt, Panghulu Sati M.Sc.
Ketua KAN Kolok Ir. H . Dahller Djamaris. Dt, Panghulu Sati M.Sc.

Sawahlunnto, Editor.- Walaupun Majelis Hakim di PTUN Padang memutuskan pemegang tujuh sertifikat hak milik tanah di Desa Kolok Mudiak  kalah dalam persidangan, tapi Ketua KAN Kolok Ir. H. Dahler Djamaris, M.Sc merasa lega karena dalam amar putusan lain Majelis Hakim mengembalikan penguasaan tanah berperkara tersebut  kepada Pemrrintah Kota Sawahlunto. Dan tanah seluas 393,5 hektar di Kandi Dusun Gunung Balai Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menjadi aset Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tanah tersebut sesuai dengan Master Plan, Blok Plan dan RTRW-nya akan dikembangkan menjadi kawasan Pusat Informasi dan Pelayanan serta Pengembangan Sektor Psriwisata Kota Sawahlunto, Pusat Perkantoran dan Pelayanan Masyarakat, Pusat Perencanaan, Pengembangan Visi & Misi Kota dan Pusat Pemukiman Masyarakat.

Kerua KAN Kolok Ir.H. Dahler Djamris. Dt, Panghulu Sati, Rabu (06/05/2020) mengatakan,” Sesuai dengan konsep yang tertuang dalam Master Plan itu, maka Pemerintah Kota melalui Walikota Sawahlunto disarankan untuk segera mengapresiasi, memfasilitasi, merekomendasi dan mensosialisasikan serta menindaklanjuti untuk pembangunan dan  kemajuan Kota Sawahlunto yang lebih (semakin) baik.” katanya.

Peristiwa & Sidang

Pada saat Pemeriksaan setetempat  Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa dan yang lebih fatal  disaat saksi Penggugat Dwi Darmawaty memberikan keterangan yang menyatakan tahu dimana letak objek sengketa yang berada dalam daerah tanah yang diserahkan oleh penggugat kepada Walikota Sawahlunto tahun 2004 seluas 393,5 hektar.

Padahal di lokasi terlihat  jelas patok-patok sebagai tapal batas tanah yang diserahkan oleh penggugat kepada Walikota Sawahlunto dengan tanah Objek sengketa, dimana objek sengketa berada diluar tanah atau lahan yang diserahkan penggugat kepada Walikota Sawahlunto. Namun Majelis Hakim tidak mau tahu dengan fakta dan data  yang ada dengan akurasi dan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkantersebut. Malahan Majelis Hakim menjadikan keterangan saksi dan alat bukti (P-54) tersebut menjadi Pertimbangan Hukum untuk mengadili perkara ini. Disini terlihat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim telah memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, yaitu kepada penggugat.

Pada sidang Rabu (08/04/2020) di PTUN Padang, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sawahlunto Dwi Darmawaty pada awal kesaksiannya memberikan keterangan yang sangat menyejukkan mengetahui lokasi objek sengketa yang diperkarakan pada PTUN Padang.

Tahun 2006 Gubernur Sumatra Barat telah menyurati Walikota Sawahlunto yang isinya mengurangi luas area Kuasa Penambangan (KP) PTBA. Berdasarkan Surat Gubernur itu, Walikota melakukan pengurangan luss area KP yang semula 12.947 hektar menjadi 2.950 hektar yang berlokasi di Kota Sawahlunto. Disamping itu ada lebih-kurang 10.000 lahan pasca-tambang PTBA yang diserahkan kepada pemilik semula sesuai dengan peruntukan dan perolehan. Tanah sengketa yang menjadi objek perkara dalam persidangan ini, termasuk kedalam area lokasi yang sudah diserahkan kepada masyarakat atau berada diluar areal KP PTBA yang baru yakni diluar 2.950 hektar.

Ketika akan menutup keterangannya,  Hakim Ketua Heriswan meminta Dwi Darmawaty  untuk menyampaikan keterangan tambahan atau bukti baru. Disini Dwi Darmawaty mengeluarkan peta yang dilipat dalam tasnya. Peta tersebut diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto. Peta yang tanpa stempel legalisasi pihak yang berwenang diperintahkan Hakim Heriswan untuk dijadikan barang bukti baru. Markus atas persetujuan Majelis Hakim pun  menghampiri saksi Dwi Darmawaty. Dalam peta tersebut dinyatakan tujuh sertifikat Hak Milik atasnama Osvita dkk terletak diatas tanah yang berluas 393, 5 hektar. Menurut keterangan Dwi Darmawaty tanah yang 393,5 hektar itu sesuai dengan luas yang tertera pada peta yang dibuat Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto tinggal 337,5 hektar. Sementara tanah yang tidak masuk dalam peta seluas 66 hektar itu, disinyalir sudah dibagi dan diterbitkan sertifikatnya  menjadi Hak Milik.

Menyinggung masalah penerbitan sertifikat dan pemetaan tanah, Kepala Kantor BPN Kota Sawahlunto Almarjan menjelaskan, instansi yang diberi hak, wewenang dan tanggungjawab oleh Negara untuk itu adalah Kantor BPN.

“Jadi kalau ada sertifikat tanah atau pemetaan tanah yang dilakukan instansi lain, mungkin hal itu bersifat internal saja.  Tidak bisa dijadikan dasar hukum atau pertimbangan hukum dalam memutus perkara,” kata Almarjan

Mencermati keterangan dan bukti peta yang diajukan Dwi Darmawaty tersebut, pihak Tergugat II Intervensi Osvita dkk dan  saksi dari Ninik Mamak Suku Mandahiling Nagari Kolok  H. Najamuddin Lenggang Sati merasa  sangat kecewa sekali. Karena tidak sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya.

Berdasarkan proses sidang lapangan, peta yang diberikan tersebut berbeda dengan lokasi  pokok permasalahan yang sedang disidangkan pada PTUN Padang.

Kemudian berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan menyebutkan, tanah yang 66 hektar itu telah diserahkan PT.  Bukit Asam, Tbk  kepada Pemerintah Kota Sawahlunto untuk lokasi pembangunan Lapas Narkoba lebih kurang 12 hektar dan untuk lokasi Usaha Penambangan  CV. Tahiti Coal yang direkomendasi PT Bukit Asam, Tbk seluas 44 hektar.

Seiring dengan informasi lapangan itu menyebutkan, anggaran untuk reklamasi lahan pun diberikan PT. Bukit Asam, Tbk tahun 2007 sebanyak Rp1,675.000.000 yang diserahkan oleh GM PT. Bukit Asam, Tbk waktu itu Ir. Mustaf dan diterima oleh Walikota Sawahlunto Ir. Amran Nur yang disaksikan langsung Ketua DPRD Kota Sawahlunto yang waktu itu dijabat  H. Erizal Ridwan, ST. ** Adeks/Dinno

594 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*