Kadisbud Sumbar Syaifullah, Sinergikan Pemikiran Budaya Dengan  Lembaga Terkait

Foto bersama usai silaturrahmi.
Foto bersama usai silaturrahmi.

Padang, Editor.-  Bicara masalah kebudayaan jelas tidak bisa dari satu sisi kehidupan saja. Karena bagaimana pun, akan melibatkan tatanan kehidupan, karakter, dan kepercayaan (agama)yang mau tidak mau tercermin dari pemikiran dan karya seni yang dihasilkan.

Untuk itu, kata Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, H. Syaifullah Khatib Bandaro, dialektika antara pemangku adat (LKAAM), alim ulama (MUI) dan seniman kreatif  perlu diperkuat. Bagaimana pun dialektika ini penting untuk menangkal dan menyaring pemikiran budaya yang datang dari luar.

Saat ini, pihak MUI dan LKAAM Sumbar berada di area Masjid Raya  dan alangkah baiknya bila seniman kreatif juga berada di sana. Saling ‘mengunyah’ konsep berkesenian yang berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah ( ABS SBK). Dalam berproses, seniman sebagai kreator bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Disbud Sumbar, selain tentunya ruang berproses di masing-masing komunitas, grup kesenian yang sudah ada.

“Kita satukan pemikiran yang berkembang tentang kebudayaan. Sekarang di area Masjid Raya ada MUI dan LKAAM/ Bundo Kanduang dan alangkah baiknya nanti kita akan berada di bawah satu komunitas kebudayaan,” kata Syaifullah saat bersilaturrahmi dengan sejumlah seniman dan budayawan Sumbar, di Galery Taman Budaya Sumbar,  Jum’at (14/1)

Silaturrahmi yang dipandu N. Nofi Sastra tersebut selain memperkenalkan diri Syaifullah sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar yang dilantik 3 Januari lalu, juga mendengar aspirasi budayawan dan seniman.

Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto, mengatakan keresahannya atas tatacara baralek, kenduri yang berkembang akhir-akhir ini. Mak Katik, demikian akrabnya resah dan risih melihat pelaminan di luar rumah, bahkan dgn warna yang sama sekali menghilangkan filosofi keminangkabauan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh ninikmamak kita sejak dulu. Agar ini tidak berlarut, Mak Katik meminta agar diadakan pembekalan atau buatkan Perdanya, supaya adat dan budaya Minangkabau tidak digerus oleh modernisasi.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pusat Kebudayaan  Minangkabau, Dr.Yulizal Yunus mengatakan masalah kebudayaan yang mengait ke sektor kehidupan memang harus sering dibicarakan, salah satu usaha mempertahankan identitas kita.

Pada bagian lain, anggota DPRD Sumbar, H. Hidayat, SS mengatakan agar pendanaan yang menyangkut kebudayaan, khususnya kesenian diperlukan suatu wadah yang berbadan hukum, yang mana wadah tersebut ikut bertanggungjawan atas perkembangan kesenian yang dimaksudkan. Dia memberi contoh, semisal Dewan Kebudayaan.

Ikut memberi masukan ialah Rizal Tanjung, Armeynd Syufhasril dan Daman Ori. ** Syarifuddin Arifin

91 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*