Industri Pers Tak Luput Dari Dampak Covid-19

Jakarta, Editor.- Nyaris semua sektor industri pers di Indonesia mengalami dampak negatif dari peristiwa pendemik covid 19. Untuk itu Ketua Dewan Pers (DP) Muhammad Nuh di Jalan Kebon Sirih Jakarta mengeluarkan surat usulan kepada Menteri Bidang Perekonomian RI tertanggal 9 April, dengan nomor surat usulan 334/DP-K/04/2020 satu (1) berkas.

Surat usulan DP dengan logo DP serta dengan stempel basah mengajukan 9 point usulan pada menteri bidang ekonomi RI guna dapat meringankan beban tanggungan pajak, insentif, perizinan, serta biaya internet paket data internet.

Ke-9 point usulan itu jika memang terkabulkan oleh pemerintah RI maka sedikit tertolong perusahaaan industri pers yang sebelumnya musibah covid 19 juga telah terimbas ulah pesatnya (media online-red).

Karena banyaknya industri cetak seperti surat kabar atau sejenisnya diyakini terpuruk karena kemajuan IT berbasis internet. Tak dipungkiri industri pers cetak menurun oplahnya.

Sekarang Ketua DP sedang mencari angin segar buat industri pers atau yang terkait dengan pers yang profesional dan bertanggungjawab untuk diperjuangkan hak insentif yang sampai pada tenaga kerja pers seperti BPJS kesehatan dan iuran tenaga kerja pers adanya bantuan dari pemerintah.

Usulan Ketua DP dari 9 point itu hanya usulan sekedarnya saja dan tak berlebihan termasuk usulan tentang daya listrik yang dipergunakan bagi industri pers supaya kebijakan pemerintah dengan langkah subsidi atau pemotongan jika perlu pemutihan biaya listrik, hendaknya-red.

Ke-9 point itu usulan Ketua DP PWI pusat itu termaktub dalam surat usulan tentang insentif pemerintah untuk keberlangsungan perusahaan industri pers dalam masa krisis akibat pendemi covid 19.

DP berharap pada pemerintah adanya pengurangan pajak untuk 15 sektor manufaktur. Selain itu juga berharap dari rencana kebijakan pemerintah dapat memasukan industri pers atau media massa juga bagian dari penerima insentif dari Menko RI bagian dari perioritas penerima insentif.

Karena industri pers juga korban dari krisis pendemi covid 19.

Harapan itu dari skema pengurangan atau penghapusan pajak serta insentif. Termasuk penghapusan PPh kewajiban pembayaran PPh 21, 22, 23, dan PPh 25 selama tahun 2020.

Tak hanya itu, tetapi juga berharap adanya penghapusan denda pajak, bayaran BPJS kesehatan dan tenaga kerja industri pers. Dan, subsidi listrik 20 persen dan tagihan listrik perusahaan pers. Serta subsidi penghapusan biaya izin siar televesi.

Namun, amat disayangkan, DP belum mengusulkan wartawan agar dapat bantuan apa pun nama jenisnya belum tercantumkan dalam surat usulan DP ke Menko Bidang Perekonomian RI supaya dapat jatah pula selama peristiwa pendemi covid 19.

Jika demikian, jadilah wartawan pahlawan tanpa imbalan dari pemerintah RI serta wartawan berpandai pandailah dengan pemerintah daerah-red. ** Obral Chaniago/Rel

517 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*