Padang, Editor.- Pemko Padang tengah giat-giatnya membangun Blok I, II, III dan IV, fasilitas dan sarana agar dapat menampung para pedagang. Saat ini Blok I, II, dan IV telah rampung, nantinya juga akan disusul dengan selesainya Blok III yang sudah hampir rampung. Hal itu merupakan salah satu solusi untuk menampung para pedagang PKL di kawasan Pasar Raya Padang.
Hal itu tentu sudah barang tentu kemacetan bisa terurai secara masif. Walaupun ada, itu pun hanya sedikit. Paling tidak, pedagang sedikit berkurang di badan jalan. Ditambah, telah adanya Taman Kuliner dan Kapal kuliner. Itu salah satu solusi untuk menampung para pedagang PKL di kawasan Pasar Raya Padang.
Terkait itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Helmi Moesim menuturkan, konsep kepatuhan antara Pemko dengan masyarakat belum ketemu titiknya. Dimana Pemko mesti memaksakan kehendak untuk menegakkan suatu Perda atau Perwako kepada masyarakat pedagang. Suatu sisi masyarakat memaksakan kehendak untuk bertahan demi menghidupi keluarga.
“Artinya, ada edukasi terputus dalam hal ini. Konsep-konsep seperti itu seharusnya menjadi satu rembukan. Agar penerapannya ketika bersentuhan dengan masyarakat pedagang secara langsung tidak menuai gejolak atau tidak berdampak kerugian. Sehingga tidak ada masyarakat terluka. Jika pasar mau dibenahi perlu kerjasama lintas dinas untuk mengakomodirnya, jangan hanya sepihak saja,” ujar helmi diruang kerjanya, Senin(16/1).
Saat ini dinilai Pemko sukses melaksanakan programnya, namun persoalan pasar yang komplek, sehingga untuk pengerjaan jangan hanya sekilas dilakukan. Perlu komitmen Lintas dinas dalam mengupayakan hal ini. Lintas dinas yang ia maksud yakni, kerjasama antara dinas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian penegak Perda, Perdagangan, serta pihak kepolisian.
“Kepada para pedagang hendaknya mesti patuh akan aturan, Aapalagi saat ini Pemko telah menyediakan tempat. Jika ada pedagang yang belum terakomodir, mari kita dudukan bersama-sama, dimana kendalanya, sehingga dalam masahah ini ada titik temu,”pintanya.
Kemudian terkait terminal. Memang telah ada. Tapi, belum maksimal. Saat ini tengah dilakukan secara bertahap. DPRD juga memahami terkait terminal Angkot. Helmi memprediksikan soal terminal bisa selesai akhir 2017. Tapi, perlu kepatuhan dari masyarakat pedagang atau pengemudi Angkot dalam melaksanakan Perda atau program yang telah dirancang untuk kebaikan.
“Masyarakat pedagang diharapkan jangan sampai digerogoti orang-orang atau oknum yang mempunyai kepentingan pribadi yang tidak berkeinginan untuk perubahan pada pusat kota terutama pasar,” ungkapnya. **Arman
Leave a Reply