Fraksi Partai Demokrat Tanah Datar Soroti Surat Dari Polres Padang Panjang

Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu menyerahkan naskah pandangan umum fraksi-fraksi kepada Plt Sekda Tanah Datar Edi Susanto.
Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu menyerahkan naskah pandangan umum fraksi-fraksi kepada Plt Sekda Tanah Datar Edi Susanto.

Batusangkar, Editor.- Partai Demokrat melalui jurubicaranya Syahril, SH seusai membeberkan pandangan umum dari partai Demokrat juga menyampaikan adanya beberapa nagari di kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan X Koto yang  menerima surat via pos dari Polres Padang Panjang.

Pada surat tertanggal 6 September 2021 dengan nomor surat B/334/XI/Res 3.3/2021/Resrim perihal permintaan klarifikasi dan data yang ditujukan kepada wali nagari X Koto, isi nya  berbunyi: Unit Idik II-Tipikor Sat Reskrim Polres Padang Panjang  sedang menyelidiki dugaan penyimpangan terhadap penggunaan dana nagari Earmarket (8%) dari pagu dana nagari untuk dukungan penanganan Covid 19 di Kecamatan Batipuh,Batipuh Selatan dan X Koto tahun anggaran 2021.

Juga dalam surat tersebut yang diminta hadir adalah Kaur Keuangan,Kaur Kesra,Kasi Pelayanan dan Sekretaris nagari guna diminta klarifikasi pada hari Senin,Selasa,Rabu dan Sabtu tanggal 18.19,20 dan 23 September 2021 dengan membawa fdoto copi Uraian Kerja sebagai Kaur dan dekomenlainnya yang berkaitan dengan realisasi anggaran 8% di kantor walki nagari tahun anggaran 2021.

“Sepengetahuan kami hal ini adalah suatu hal yang baru. Ketika kami meninjau ke lapangan  semenjak surat itu diterima oleh nagari, keadaan di kantor wali nagari tidak kondusif lagi,” ungkap Syafril

Selanjutnya Syafril menambahkan,  kami dari Partai Demokrat mengharapkan sangat kepada  dinas PMDPPKB dan Inspektorat sebagai satuan yang melekat erat dengan pemerintah nagari untuk memberikan pendapingng kepada nagari yang sedang dalam proses seperti surat Polres Padang Panjang tersebut.

Menurut hemat kami dari fraksi Demokrat.Dekumen nagari merupakan  dokumen Negara yang berada di daerah bila ada pihak-pihak yang memerluykan ,tentu ada batasannya atau dengan kata lain tidak semua dokumen  bisa dipergunakan untuk kepentingan apapun tampa seizing tertulis dari kepala daerah, yaitu bupati.

Berhubung prosesnya sudah berjalan kami meminta dinas terkait untuk segera memberikan pendampingan  agar tidak  menjadi preseden buruk di tengah-tengah masyarakat antara pemerintah nagari dengan lembaga kepolisian, harap Syafril

Dalam pandangan umum tersebut 8 (delapan ) Fraksi di DPRD Tanah Datar menyampaikan pandanganya melalui juru bicara yang mana fraksi PPP oleh Arianto,Fraksi PKS Istiglal,Fraksi Nasden Nova Hendri,Fraksi Grindra Kamrita.Fraksi Perjuangan Golkar Asrul Jusan,Fraksi PAN Zulli Rustam dan Fraksi Hanura Benny Ermon

Pada kesempatan itu, Fraksi-fraksi memberikan tanggapan, saran dan pertanyaan dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan atas penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 serta mengharapkan dalam penyajian laporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Dalam Sidang sebelumnya, Bupati Eka Putra menyebutkan, pendapatan daerah pada Ranperda Perubahan APBD diperkirakan sebesar Rp1.252.424.455.199,40,. Dimana terjadi penurunan sebesar Rp 47.929.109.726,60, atau 3,69 persen dibandingkan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.300.353.564.926,00.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 113.794.044.985,00 secara umum terjadi penurunan sebesar Rp 16.774.959.7882,60 atau (12,85 persen) dibandingkan APBD 2021. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp 916.144.409.557,00 juga terjadi penurunan secara umum sebesar Rp 41.975.908.443,00 atau 4,38 persen dibandingkan APBD 2021,

Seterusnya, anggaran belanja daerah pada Ranperda tentang perubahan APBD tahun2021 sebesar Rp1.320,500.644.172,00 terjadi penurunan sebesar Rp 28.301.652.769,67 atau 2,10 persen dibandingkan dengan APBD tanun anggaran 2021 sebesar Rp1.348.802.296.941,00.

Kemudian, pembiayaan sebesar Rp 68.076.188.972,93 bertambah sebesar Rp 19.627.456.956,93 atau 40,51 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2021 sebesar Rp 48.448.732.016,00.

Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu menyebutkan, tanggapan yang disampaikan delapan fraksi DPRD seterusnya sidang akan dilanjutkan Rabu(15/9) dengan agenda tanggapan atau Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD.

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dihadiri 28 anggota dewan ,sementara Bupati Tanah Datar diwakili Plt. Sekretaris Daerah Edisusanto, Staf Ahli Bupati, Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah,para Kabag, jurnalis parlemen, dan undangan lain.**Jum

 

64 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*