Batusangkar, Editor.- Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) priode 2025-2045 yang dilaksanakan Jumat (17/5) Sore yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi oleh Wakil Ketua Saidani dan Anton Yondra.
Fraksi Gerinda DPRD Tanah Datar dalam pandangan umumnya terhadap Ranperda Tentang Pertanggunjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) priode 2024-2045 mempertanyakan antara lain;
Sesuai dengan laporan rugi /laba BUMD Tanah Datar untuk tahun 2023 yang mana Perunda Tuah Sepakat Pendapatannya Rp 1.417.104.952.00 beban Rp 3.235.938.00 rugi /laba (1.818.833.343.00) tolong jelaskan bentuk usaha yang dikelola oleh Perunda Tuah Sepakat yang mengalami kerugian yang begitu besar dan apa bentuk evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap hal ini.
Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa dengan penambahan modal berupa tambahan penyertaan modal dari pemerintah terhadap Perunda Tuah Sepakat belum memperlihatkan hasil yang membanggakan.
Disamping itu Fraksi Gerinda juga menyatakan .Saat ini tahapan Pilkada telah dimulai ,untuk itu fraksi partai Grindra sangat mengharapkan netralitas dari ASN ,karena Fraksi Partai Grindra telah menerima informasi dari masyarakat ada salah satu oknum kepala dinas yang telah berkampanye untuk petahana mohon penjelasan Bupati,ujar Jru Bicara Fraksi Grindra.
Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tanah Datar meminta penjelasan terkait persentase capaian masing-masing program unggulan (Progul) yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan.
Fraksi PPP juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, di mana telah menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya.
Pemda telah berupaya maksimal dalam mengelola penyerapannya anggaran belanja daerah sehingga diharapkan tingginya angka realisasi belanja daerah sebanding dengan azas manfaat pembangunan merata di Tanah Sidang Paripurna tersebut hanya dihadiri Sekretaris Daerah (Setda) Iqbal Ramadi Payana, Forkopimda, OPD, camat, wali nagari dan akan dilanjutkan pada hari Senin 20 Mei 2024 untuk mendengarkan jawaban Bupati. **Jum
Leave a Reply