Batusangkar, Editor.- Sembilan fraksi DRPD Tanah Datar menyampaikan pandangannya pada rapat Paripurna terhadap Nota penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Ranperda Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2017, Rabu (11/7).
Juru bicara masing-masing fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya, dimulai dari fraksi partai Golkar dengan juru bicara Herman Sugiarto, fraksi partai Gerindra dengan juru bicara Afrizal Moetwa, fraksi partai Hanura dengan juru bicara M. Haikal, fraksi partai PPP dengan juru bicara Hafitrizal, fraksi partai Demokrat dengan juru bicara Nurhamdi Zahari, fraksi partai PDIP dengan juru bicara Afriman, fraksi partai PAN dengan juru bicara Alimuhar, fraksi partai PKS dengan juru bicara Istiqlal dan fraksi partai Bintang Nasdem dengan juru bicara Rasman.
Beragam pandangan yang disampaikan tak terkecuali apresiasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 kalinya atas laporan keuangan anggaran tahun 2017 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Barat beberapa waktu silam.
“Fraksi partai Golkar berharap agar opini WTP yang telah diraih dapat dipertahankan pada laporan keuangan di tahun-tahun yang akan datang dan untuk aparatur pemerintah daerah agar selalu meningkatkan kinerja dalam mengontrol keuangannya pada OPD masing-masing,” ujar Herman Sugiarto juru bicara fraksi partai Golkar.
Tak hanya itu M. Haikal sebagi juru bicara dari dari fraksi partai Hanura juga mengapresiasi pendapatan daerah yang melebihi target sebagaimana telah ditetapkan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. “Kami menyarankan agar pemerintah daerah dapat terus menggali potensi daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah,” ucap M. Haikal.
Sedangkan fraksi Bintang Nasden mempertanyakan penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran oleh pemda Tanah Datar yang disampaikan oleh juru bicaranya Rasman Dt.Mudo yang mana anggaran BBM ( Bahan Bakar Minyak sebesar Rp 1.573.432.838 atau lebih kuran Rp 1.5 Milyar lebih tidak berdasarkan kebutuhan operasional kantor,sehingga merugikan keuangan daerah Kabupaten Tanah datar sesuai dengan temuan BPK ,ujar Rasman
Rapat paripurna DPRD pemandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Ranperda laporan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra didampingi oleh wakil ketua Irman dan Saidani.sedangkan dari pemerintah daerah (ekserkutif) dihadiri oleh Wakil Bupati Zuldafri Darma,forkopinda,kepala OPD dan undangan lainnya .
Rapat paripurna DPRD pun ditutup dengan penyerahan pemandangan fraksi-fraksi tersebut, oleh Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra kepada Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma. ** Jum
Leave a Reply