DPRD Sumbar Tetapkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat manandatangani nota kesepakatan Ranperda Tentang Peratanggung jawaban APBD tahun 2020.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat manandatangani nota kesepakatan Ranperda Tentang Peratanggung jawaban APBD tahun 2020.

Padang, Editor.- Dewan Perwaki;an Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan Ranperda tentang Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 dalam rapat paripurna, Selasa  29 Juni 2021 lalu. Rapat pppripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam pidatonya mengatakan, dalam rangka akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan daerah pada rapat  paripurna tanggal 2 Juni yang lalu, Gubernur telah menyampaikan kepada DPRD, Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksananan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020,untukdapat dibahas dan disepakati menjadi peraturan daerah.

Sesuai dengan agenda kegiatan pembahasan Ranperda  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Badan Anggaran bersama TAPD telah merampungkan pembahasan terhadap Ranperda tentang Pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, kurang dari satu bulan sebagaimanan  yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

Dari Hasii pembahasan yang dilalkukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, disepakati besaran angka angka dalam Ranperda pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat.

Realissi Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.364.065.756.244,41 atau 99.10% dari target yang ditetapkan terdiri dari: a. PAD sebesar Rp 2.255.072.985.427.,41 atau 103,70%. b. Dana Primbangan sebesar Rp 4.002.468.880.936,- atau 96.89%. C .Laian lain Pendapatan yang sah sebesar Rp 106.523.889.881,- atau 91,73 %.

Realisasi Belanja daerah sebesar Rp 6.%408.293.788.337. ,93 atau 95.22% dari alokasi yang disediakan terdiri dari: a. Belanja tidak lansung sebesar Rp 4.412.967.832.034,80 atau 97.31%. b.Be;anja lansung sebesar Rp  1.995.325.956.303.13 atau 90.89%.

Dari capaian relaisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut maka terdapat defisit sebesar Rp 44.228.032.093,52. Realisasi Pembiayaan daerah sebesar 305.078.656.299,59 98 atau  98,93% yang terdiri dari  a. Penerimaan pembiayaan Sebesar Rp.337.485.656.299.,59 yyang bersunber dari sisa belanja. b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 32.407.000.0000,-yangdigunakan untuk tambahan pernyataan modal pada PT Bank Nagari PT, Jamkrida dan Pembayaran hutang.

Berhubung cukup banyaknya permasaalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang terdapat dalam APBD dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera  Barat Tahun 2020, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan, DPRD tidak bertanggung jawab terhadap semua permasaalahan dalam pelaksanaan APBD dan perubahan APBD tahun 2020 yang mengakibatkan munculnya kerugian daerah dan munculnya tindakan hukum lainya, dari persetujuan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksannanan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Dari Hasil pembahasan tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah terkaitt dengan pengelolalan keuangan daerah pada tahun 2020 . Meskipun Opini BPK terhadap LKPD Tahun  2020 adalah WTP ,akan tetapi kondisi rill dalam pengelolaan  keuangan daerah belum sepenuhnya menggambarkan terwujudnya prinsip akuntabilitas transparansi, efektif, efisien dan taat asas .

Kondisi ini dapat dilihat dari cukup bamyak permasaalahan  dann terdapat indikasi kerugian daerah yang cukupbesar sebagai akibat dari salah penggunaan anggaran.

Permasaalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan programdan kegiatan pada tahun 2020 ,pada umumnya disebabkan oleh kelemahan pada aspek perencanaan ,pengawasan,dan keterlambatan pproses pengadaan barang dan jasa .

Tidak seriusnya pememrintah daerah dan OPD terkait menuntaskan penyelesaian tindak lanjut LHP BPK dan bahkan terdapat indikasi pembiaran. Kondisi ini dilihat dari belum jelasnya pengembalian kerugian daerah dari kasus SPJ Tanah Fiktif, pengembalian kerugian daerah penanganan covid 19 serta tindak lannjut LHP lainnya.

Belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, terutama dari pengelolalan aset daerah, deviden BUMD dan sumbagan pihak ketiga. Tidak ada terobosan dan inovasi yang cukup berarti untuk menggali sumber sumber pendapatan baru dan permasalahan aset daerah dibiarkan berlarut larut, ujar Supardi.

Kemudin hibah tanah dari kerja sama pengelolaan Stadium Utama Sumatera Barat dengan UNP mrnunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan yang matang dalam pembangunannya.

Sementara itu Laporan Badan Anggran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap hasil pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi Suametera yang disampaikan oleh sekretaris Badan anggran Raflis SH, MM menyampaikan, dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Badan anggaran bersama TAPD terhadapp Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sunmatera Barat  tahun 2020.

Target pendapatan daerah yang ditetapkan pada perubahan ABPD Tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.421.814.751.636 dengan realisasi sebesar Rp 6.364.065.756.244.,41,-atau 99,10%,melihat capaian pendapatan daerah  dan meperhatikan kondisi daerah masih dalam masa pandemic covid 19 maka realisasi yang dicapai sebesar 99,10 % telah cukup baik.

 

Namun demikian capai realisasi pendapatan daeeah tersebut belum dapat menggambarkan secarra keseluruhan kinerja ,permassaalahan dan strategisdalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh sebeb itu Badan Anggaran merasa perlu melakukan pendalaman terhadap pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2020.

Meskipun capaian  dengan sumber utama dari PKB dan BBNKB, belum dapat dikatakan capaian realisasi tersebut sebgai keberhasilan atas kinerja pengelolaan PAD

Apabila memperhatikan realissi PAD dalam 7 tahun terakhir yang selama berada diatas 103 %, maka capai pada tahun 2020 bisa saja disebabkan oleh rendahnya target yang ditetapkan.

Tingginya realisasi penerimaman PKB dan BBNKB pada tahun 2020, tidak dapat dikatakan sebegai kinerja. Oleh karena capaian tersebut tidak terlepas dari adannya kebijakan pemutihan denda pajak dan kenaikan tarif PKB yang diberlakukan pada tahun 2020.

Sementara itu Realisasi pajak Air Permukaan sudah cuku baik dengan capai sebesar Rp109.80%, akan tetapi terdapat permasaalahan yang berlarut larut dalam pengelolaan pajak Air permukakan ini. Yaitu penyelesaian permasalahan bagi hasil pajak AIR PLTA Koto Panjng antara Pemerintah Pprovinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Untuk itu Badan Anggaran meminta kepada pemerintah  daerah segera menyelesaikan permasaalahan bagi hasil pajak Air permukaan PLTA Koto Panjang dengan memoperhatikan maksud Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2017, sehingga pada tahun 2022 penerimaan bagi hasil pajak air Permukaan PLTA Koto Panjang tersebut dapat masuk dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Kinerja BUMD milik pemerintah daerah tidak juga menagalami  peningkatan dari tahun ketahun dari target yang direncanakan sebesar Rp 103.900.375.092 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 94.747.256.568 atau 91,19%, bahkan  dua BUMD yaitu PT Grafika dan PT Balairung tidak mampu sama sekali memberikan deviden

Sementara itu Wakil Gubernur Sumaterat Audy Joinaldy dalam sambutannya mengatakan, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh anggota Dewan terdapat sejumlah saran dan kritikan dan masukan terhadap kinerja pemmerintah daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Atas semuanya itu kami mengucapkan terima kasih terhadap saran  akan kami jadikan sebagai catatan dalam pelaksanaan anggran dan belanja daerah tahun berikutnya, sekaligus akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam peneyelengaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan  dan pembianaan sosial kemasyarakatan dimasa mendatang.

Acara Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertangungjawaban APBD Tahun 2020 menjadi alot karena dari 7 Fraksi yang ada 3 menyatakan menolak 3 Menyetujui 1 Fraksi terbelah sehinga sidang discor selama 15 menit untuk membicarakan dengan semua fraksi .

Fraksi yang menolak adalah Fraksi Gerindra, PDI-PKB dan Demokrat. Sementara yang menerima Fraksi PKS, PAN dan PPP-Nasdem. Fraksi yang terpecah adalah Fraksi Golkar.

Setelah rapat dibuka kembali disepakati untuk dilakukan voting terbuka untuk mendapatkan keputusan terhadap pengesahan Pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Dari 50 orang peserta rapat paripurna yang hadir 28 dapat Menerima sedangkan 22 orang menolak. Maka ditetapkan untuk menerima dan ditanda tangani  bersama antara pimpinan DPRD dengan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi.

Raoat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi ini dihadiri oleh Wakil Wakil Ketua DPRD Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy,  Anggota Forkopimda, pimpanan OPD di jajaran Pemprov Sumbar dan undangan lainnya ** Herman

 

 

72 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*