DPRD Pessel Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

Penyerahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
Penyerahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Painan, Editor.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, pada Senin, 11 Oktober 2021 bertempat di gedung Paripurna DPRD setempat.

Rapat Paripurna DPRD Pesisir Selatan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Ermizen, S.Pd dan dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar , Sekda Pessel, Mawardi Roska, anggota DPRD Pessel, anggota Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penetapan KUA dan PPAS APBD tahun 2022 itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, dan Ketua DPRD, Ermizen.

Bupati Rusma Yul Anwar dalam sambutannya mengatakan, penetapan KUA dan PPAS tersebut merupakan tahapan penting dalam menetapkan APBD tahun 2022.

“Ya, proses penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS telah dilaksanakan dengan diawali penyampaian nota pengantar pada 20 Agustus 2021. Kemudian pembahasan antara Banggar DPRD dan Pemkab pada 30 September sampai 2 Oktober 2021. Lalu dilanjutkan pada 5 Oktober 2021.

Dikatakan, setelah melewati sejumlah tahapan, maka KUA dan PPAS disepakati bersama. “Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan KUA dan PPAS tersebut,” katanya.

Bupati berharap dengan kesepakatan KUA dan PPAS tersebut hendaknya segera dilakukan pembahasan dan menyepakati APBD tahun 2022, dengan mempedomai Permendagri No.27 Tahun 2021.

“Diharapkan paling lambat tanggal 30 November 2021, APBD tahun 2022 sudah ditetapkan,” Ujarnya.

Hal itu, kata bupati, hendaknya menjadi pemikiran bersama, sehingga APBD tahun 2022 dapat disahkan tepat waktu dan tidak terlambat.

Untuk itu, diminta kepada tim anggaran segera melakukan pembahasan dengan perangkat daerah dalam rangka menyusun APBD 2022.

“Sekda diminta mengkoordinir pembahasan tersebut sesuai jadwal. Kemudian segera menyusun RKA tahun 2022,” katanya.

Bupati menambahkan, dengan keterbatasan anggaran, maka program dan kegiatan hendaknya dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran.

Meskipun demikian bupati berharap, tim anggaran tetap memperhatikan skala prioritas seperti pembangunan infrastruktur yang dapat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil.

“Anggaran 2022 tetap difokuskan pada empat hal, yaitu, penanganan Covid 19, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan,” tutupnya.** Findo/Adv

 

 

84 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*