Dikalahkan PTUN Surabaya, PKN Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Patar Sihotang, SH, MH.
Patar Sihotang, SH, MH.

Surabaya, Editor.- PKN berpendapat bahwa Majelis Hakim PTUN Surabaya  mengelar peradilan sesat, karena putusan Nomor 16/G/KI/2021/PTUN Sby Dapat menyesatkan Masyarakat (PKN). Bahwa atas dugaan peradilan sesat Ini, PKN  mengajukan Kasasi ke mahkamah Agung.

Bahwa pertimbangan hakim mengalahkan PKN dengan alasan  atau dalil tidak ada kerugian PKN. Dalil ini dapat merusak  tatanan UU No 14 Tahun 2008 ,dan menghancurkan semanagat juang pembrantasan Korupsi, karena putusan ini akan dapat digunakan oleh badan publik atau penguasa untuk menutup dan menolak permintaan  secara pribadi atau masyarakat dengan alasan tidak ada unsur kerugian apa bila dokumen itu tidak di berikan.

Demikian disampaikan Patar Sihotang SH MH ketua Umum PKN  pada saat Konfrensi pers. Dia juga menyatakan, bahwa pertimbangan hukum majelis PTUN Surabaya  terkesan pembodohan terhadap masyarakat dan menganggap masyarakat itu masih bodoh, sehingga sesukanya membuat dan menarik argument argumen yang membingungkan pemohon, serta terkesan membuat tafsir tafsir dan dalil yang ngawur yang bertolak belakang dengan roh dan tujuan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Karena nyata dan jelas dan tidak bisa di tafsir-tafsir lagi seperti pada Pasal 2 dan 4 ayat 2 c  UU No 14 Tahun 2008 yang menyatakan, bahwa Informasi Publik terbuka itu adalah hak  rakyat tanpa ada syarat syarat harus yang berdampak dirugikan dengan amanat jelasnya seperti di bawah ini.

Pasal 2

1)Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Pasal 4 ayat 2c

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

  1. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;

dan/atau pda Pasal 4 ayat 2 c, jelas dan terang bahwa Setiap Orang berhak mendapatkan Salinan atau Hard Copy atau Foto Copy dokumen melalui permohonan sesuai dengan Undang Undang ,ini sudah di laksanakan PKN melalui mekanisme atau perki no 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi dengan cara melakukan permohonan dan melakukan keberatan dan membuat gugatan .

Pertanyaan yang  tidak perlu lagi di tanyakan oleh majelis hakim, apakah PKN Ada unsur kerugiannya.

Seperti diketahui bahwa PKN itu adalah kumpulan rakyat yang terpanggil untuk ikut serta membela negaranya sesuai amanat UU no 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  melalui peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti amanat PP 43 tahun 2018 yang tergabung pada Lembaga PKN sesuai dengan SK Menkumham Nomor AHU 0014646 AH 01 07 2015 dengan Misi dan visi dan tujuan sesuai yang termaktub dalam Akte Notarisnya, yaitu ikut serta membantu pemerintah dalam pembrantasan korupsi dalam menuju pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk melaksanakan peran serta itu, PKN membutuhkan Informasi awal  yang dimohonkan PKN antara lain, dokumen kontrak  pengadaan barang dan jasa di dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena  Gubernur Jawa Timur cq  Kepala Dinas Pendidikan dan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur  menyatakan tidak memberika hard copy, maka ini merugikan hak hak konstitusi masyarakat (PKN) sesuai dengan pasal 28 F UUD 45 dan hak hak Hukum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 c UU No 14 Tahun 200 8 dan Pasal 2 ayat 2 a PP 43 Tahun 2018 yang berbunyi:

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

  1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; Bahwa yang diperjuangkan oleh PKN adalah hak hak rakyat, bukan hak pribadi atau hak perusahaan seperti pada pada kasus gugatan sengketa kepemilikan sertifikat atau gugatan pemberhentian PNS oleh atasannya yang berdampak kerugian lansung. Kalau ini diterapkan pada sengketa informasi oleh rakyat atau LSM kepada badan publik , itu artinya Lembaga  Komisi Informasi  UU No 14 tahun 2008 tidak perlu ada lagi, karena pasti rakyat dan LSM akan di kalahkan .

Patar menyampaikan, awalnya PKN optimis akan  memenangkan Perkara ini di tingkat PTUN, karena para hakim nya sudah dididik jadi hakim professional dan bersumber dari pada sarjana bidang hokum. Sehingga menurut Patar hakimnya akan mempertimbangkan gugatan PKN secara hokum, terutama UU No 14 Tahun 200 8 dan PP 43 tahun 2018 . Namun apa yang terjadi majelis hakimnya membuat tafsir yang mengarah dan memutar mutar sampai seolah olah menguatkan pertimbangan hukum komisioner. Sehingga diputuskan menguatkan putusan komisioner Jawa Timur dan PKN bisa melihat tanpa mendapatkan dokumen yang di minta dari awal.

“Atas kejadian ini PKN dengan berat hati  akan kasasi ke mahkamah Agung. Kenapa berat hati, karena untuk naik kasasi ke Mahkamah Agung membutuhkan biaya  jutaan rupiah untuk biaya pendaftaran dan itu uang nya berasal dari Iuran para anggota, bukan dari Pemerintah atau penguasa,” ujar Patar.

Dia juga menyampaikan agar kepada para penguasa dan atau badan public, tidak usah lah kalian lawan rakyat  dengan mengunakan uang rakyat dan patuhilah UU yang berlaku itu agar rakyat tidak melakukan perlawanan .

Patar Juga memohon agar nanti Hakim agung di mahkamah agung dapat membuat pertimbangan hukum yang jernih dan seadil adilnya ,karena saat ini masyarakat sudah hampir bosan dan ada Sebagian tidak percayalagi penegakan hukum di indoensia ini.** Rell

52 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*