Di Kota Sawahlunto, Seratus Ton Beras CBP Terancam Tak Bisa Didistribusikan

Kepala Dinas Sosial PMD-PPA Kota Sawahlunto Dedi Syahendry, STTP, M.Si
Kepala Dinas Sosial PMD-PPA Kota Sawahlunto Dedi Syahendry, STTP, M.Si

Sawahlunto, Editor.- Seratus Ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatra Barat terancam tidak bisa didistribusikan kepada Keluarga Miskin (Gakin), karena dipicu adanya regulasi baru melalui Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Nomor 457/3/BS.01.02/04/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pedoman Penggunaan CBP Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

Kepala Dinas Sosial PMD-PPA Kota Sawahlunto Dedi Syahendry, STTP, M.Si ketika dihubungi Senin (13/04/2020) di Gedung Sekretariat PKK Kota Sawahlunto yang dipakai sebagai Gudang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), mengakui ada kendala yang sangat prinsip dalam pendistribusian beras ini.

Awalnya, kata Dedi, berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor 3Tahun 2020 secara umum semuanya berjalan lancar. Hari Rabu (08/04/2020) seratus ton beras CBP yang bersumber dari APBN Tahun 2020 berdasarkan DO yang ditetapkan untuk Kota Sawahlunto sudah diambil beras dari Gudang Bulog Padang dan dibawa ke Sawahlunto. Tapi sehari setelah DO dicairkan Kamis (09/04/2020) turun Surat dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang menegaskan, memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana non-alam berupa Covid-19 Pemerintah Daerah dapat menggunakan CBP. Namun kriteria penerima sangat bertolakbelakang dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto.

Kriteria penerima, individu yang positif atau suspect Corona beserta keluarganya, Orang Dalam Pemantauan (ODP) beserta keluarganya, Pasien Dalam Pengawasan beserta keluarganya. Warga yang tinggal di sekitar korban bencana atau yang masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Kriteria penerima bantuan lainnya, warga yang berada dalam karantina penyebaran COVID-19. Masyarakat, pekerja sektor informal dan Penyandang Disabelitas yang terdampak dan berada di wilayah yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai zona merah. Permohonan penggunaan CBP Wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Daerah. “Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut, tidak satupun yang memenuhi regulasi di Kota Sawahlunto. Jika dipaksakan untuk melaksanakannya, maka resiko tanggungjawab terbesar dan terberat berada di pundak Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Sawahlunto,” kata Dedi.

Adakah solusi yang dapat diajukan untuk biss CBP ini diproses dan pembagiannya sampai kepada masyarakat Kota Sawahlunto yang saat ini hampir 75% dari jumlah penduduk yang lebihkurang 75.000 jiwa ekonominya terimbas dari Covid-19 ini.

Menanggapi permasalahan ini menurut Dedi, ada dua alternatif yang mungkin  dilaksanakan, pertama penyederhanaan kriteria penerima bantuan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI. Kedua, perubahan administrasi dari CBP menjadi CPP,  artinya perubahan dari bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN menjadi bantuan daerah melalui APBD Kota Sawahlunto. “Untuk alternatif kedua ini, pihak Bulog Provinsi Sumbar tidak keberatan melakukan perubahan administrasi ini, namun pihak Bulog Wilayah Solok keberatan melakukan perubahan administrasi ini. “Maka tidak ada jalan lain, demi untuk menanggulangi perekonomian masyarakat yang terimbas Covid-19, dimohonkan kepedulian Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menghilangkan kata-kata zona merah dan  merubah kriteria penerima bantuan,” kata Dedi yang mengaku permasalahan ini sudah disampai kepada Walikota Sawahlunto.

Menjawab pertanyaan wartawan Portal Berita Editor.com dan Tabloid Berita Editor, Wakikota Sawahlunto Deri Asta, tidak menampik sedang nenghadapi kendala yang berarti. Tidak hanya masalah kriteria penerima bantuan, masalah akurasi faktual data Keluarga Miskin  calon penerima bantuan pun belum valid. “Permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Pak Gubernur Sumatra Barat. Yang paling  beresiko dalam permasalahan ini di lapangan adalah Walikota dan Bupati. Untuk itu  diharapkan Pak Gubernur Sumatra Barat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini,” kata Deri.

Ketua DPRD Kota Sawahlunto Hj. Eka Wahyu, SE, meminta kepada OPD terkait agar berusaha keras untuk memvalidasi data dengan akurasi teoat yang dapat diterima dalam kondisi sekarang. “Data tahun 2016 yang ada di Kementerian Sosial RI sudah pasti banyak mengalami perubahan. “Untuk itu segera dilakukan validasi data dan  bersama-sama kita mengatasi masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Jangan biarkan masyarakat terlalu lama menghadapi masalah,” tegas Eka Wahyu. *** Adeks-Dinno-Leo

 

2047 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*