Dari Sidang Perkara Gugatan PTBA Terhadap BPN Kota Sawahlunto di PTUN Padang: Peta Tak Berkekuatan Hukum Jadi Pertimbagan, Keputusan Hukum Perdata Diabaikan

Ketua LKAAM Kota Sawahlunto Ir. H Dahler Djamaris, Dt. Panghulu Sati M. Sc.
Ketua LKAAM Kota Sawahlunto Ir. H Dahler Djamaris, Dt. Panghulu Sati M. Sc.

Padang, Editor.-

Keputusan Pengadilan PTUN Padang dalam perkara Nomor 43/G/2019/ PTUN. PDG gugatan PT. Bukit Asam, Tbk melawan Tergugat I Kantor BPN Kota Sawahlunto dan Tergugat II Intervensi atasnama Osvita dkk atas tujuh sertifikat tanah Hak Milik Rabu (29/04/2020) lalu, dinilai sangat jauh dari rasa keadilan.
Peta tak berkekuatan hukum dibuat jadi bahan pertimbangan. Sementara Keputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam perkara Perdata Nomor 02 / PDT.G / 1998 / PN.SWL Selasa 25 Agustus 1998 ditolak. Pada hal Keputusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan sudah inkragh melalui Kasasi Keputusan Mahkamah Agung Kamis 31 Oktober 2002 Nomor 2273.K / Pdt / 1999 merupakan Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatra Barat Nomor 105 / PDT / 1998 / PT.PDG, Kamis tanggal 07 Januari 1999.

Pada saat sidang pemeriksaan setempat Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa dan yang lebih fatal disaat saksi Penggugat Dwi Darmawaty memberikan keterangan yang menyatakan tahu dimana letak objek sengketa yang berada dalam daerah tanah yang diserahkan oleh penggugat kepada Walikota Sawahlunto tahun 2004 seluas 393,5 hektar.

Padahal di lokasi terlihat jelas patok-patok sebagai tapal batas tanah yang diserahkan oleh penggugat kepada Walikota Sawahlunto dengan tahah Objek sengketa, dimana objek sengketa berada diluar tanah atau lahan yang diserahkan penggugat kepada Walikota Sawahlunto. Namun Majelis Hakim tidak mau tahu dengan fakta dan data yang ada dengan akurasi dan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkantersebut. Malahan Majelis Hakim menjadikan keterangkan saksi dan alat bukti (P-54) tersebut menjadi Pertimbangan Hukum untuk mengadili perkara ini.
Disini terlihat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim telah memihak kepada salahsatu pihak yang bersengketa yaitu kepada penggugat.

Pada sidang Rabu (08/04/2020) di PTUN Padang, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sawahlunto Dwi Darmawaty pada awal kesaksiannya memberikan keterangan yang sangat menyejukkan mengetahui lokasi objek sengketa yang diperkarakan pada PTUN Padang. Tahun 2006 Gubernur Sumatra Barat telah menyurati Walikota Sawahlunto yang isinya mengurangi luas area Kuasa Penambangan (KP) PTBA. Berdasarkan Surat Gubernur itu, Walikota melakukan pengunrangan luss area KP yang semula 12.947 hektar menjadi 2.950 hektar yang berlokasi di Kota Sawahlunto. Disamping itu ada lebih-kurang 10.000 lahan pasca-tambang PTBA yang diserahkan kepada pemilik semula sesuai dengan peruntukan dan perolehan. Tanah sengketa yang menjadi objek perkara dalam persidangan ini, termasuk kedalam area lokasi yang sudah diserahkan kepada masyarakat atau berada diluar areal KP PTBA yang baru yakni diluar 2.950 hektar.

Ketika akan menutup keterangannya, Hakim Ketua Heriswan meminta Dwi Darmawaty untuk menyampaikan keterangan tambahan atau bukti baru. Disini Dwi Darmawaty mengeluarkan peta yang dilipat dalam tasnya. Peta tersebut diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto. Peta yang tanpa stempel legalisasi pihak yang berwenang diperintahkan Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti baru.

Pada sidang berikutnya Markus atas persetujuan Majelis Hakim meminta peta tersebut untuk dijadikan barang bukti kepada saksi Dwi Darmawaty.
Dalam peta tersebut dinyatakan tujuh sertifikat Hak Milik atasnama Osvita dkk terletak diatas tanah yang berluas 393, 5 hektar. Menurut keterangan Dwi Darmawaty tanah yang 393,5 hektar itu sesuai dengan luas yang tertera pada peta yang dibuat Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto tinggal 337,5 hektar. Sementara tanah yang tidak masuk dalam peta seluas 66 hektar itu, disinyalir sudah dibagi dan diterbitkan sertifikatnya menjadi Hak Milik.

Menyinggung masalah penerbitan sertifikat dan pemetaan tanah, Kepala Kantor BPN Kota Sawahlunto Almarjan menjelaskan, instansi yang diberi hak, wewenang dan tanggungjawab oleh Negara untuk itu adalah Kantor BPN.
“Jadi kalau ada sertifikat tanah atau pemetaan tanah yang dilakukan instansi lain, mungkin hal itu bersifat internal saja. Tidak bisa dijadikan dasar hukum atau pertimbangan hukum dalam memutus perkara,” kata Almarjan

Mencermati keterangan dan bukti peta yang diajukan Dwi Darmawaty tersebut, pihak Tergugat II Intervensi Osvita dkk dan saksi dari Ninik Mamak Suku Mandahiling Nagari Kolok H. Najamuddin Lenggang Sati merasa sangat kecewa sekali. Karena tidak sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya.

Berdasarkan proses sidang lapangan Peta yang diberikan tersebut berbeda dengan lokasi pokok permasalahan yang sedang disidangkan pada PTUN Padang.

Kemudian berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan menyebutkan, tanah yang 66 hektar itu telah diserahkan PT. Bukit Asam, Tbk kepada Pemerintah Kota Sawahlunto untuk lokasi pembangunan Lapas Narkoba lebih kurang 12 hektar dan untuk lokasi Usaha Penambangan CV. Tahiti Coal yang direkomendasi PT Bukit Asam, Tbk seluas 44 hektar.

Seiring dengan informasi lapangan itu menyebutkan, anggaran untuk reklamasi lahan pun diberikan PT. Bukit Asam, Tbk tahun 2007 sebanyak Rp1,675.000.000 yang diserahkan oleh GM PT. Bukit Asam, Tbk waktu itu Ir. Mustaf dan diterima oleh Walikota Sawahlunto Ir. Amran Nur yang disakaikan langsung Ketua DPRD Kota Sawahlunto yang waktu itu dijabat H. Erizal Ridwan, ST.

Dahler Dt. Penghulu Sati didampingi tergugat lain Jufri Syahruddin Bgd Kayo dan Nurharmi setelah menerima, membaca dan menelaah putusan para hakim PTUN Padang pada Rabu (29/4/2020) lalu mengatakan, “Kami jadi korban PTBA dan BPN karena kekeliruan majelis hakim. Sertifikat kami dikeluarkan oleh lembaga yang menerbitkan BPN sebagai lembaga negara di atas tanah ulayat Ninik Mamak Nagari Kolok Sawahlunto. Sertifikat ini telah kami terima-tahun lamanya dan berada di luar lokasi PTBA. Tambahan lagi, selama ini tidak ada gugatan perdata dari PTBA terhadap tanah ulayat bekas tambang tersebut .”

Di dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim antara keputusan pengadilan lainnya tidak wajib, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari kesejahteraan. Selanjutnya hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad satunya untuk menghukum.

Sementara itu, hakim yang profesional harus menolak kekeliruan dalam membuat keputusan, atau menolak fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili perkara perkara yang ditanganinya.

Menurut para tergugat intervensi tersebut, prinsip adil telah dilanggar oleh majelis hakim. Ketidakadilan hakim dalam memutus perkara terlihat dari dua perkara gugatan PTBA untuk BPN nomor 12 / G / 2019 / PTUN.PDG dan perkara Nomor 43 / G2019 / PTUN.PDG yang kedua perakara itu menyediakan gugatan PTBA untuk pembatalan sertifikat.

“Kami menilai terjadi kerancuan pada kedua perkara yang sama-sama disidangkan di PTUN Padang itu. Pada perkara No 12 menyatakan bahwa objek perkara berada di dalam lahan milik PTBA, sedangkan dalam perkara no 43 sekarang diakui sebagai objek perkara tersebut di atas bekas lahan yang sudah disediakan untuk Pemerintah Kota Sawahlunto. Artinya, PTBA tidak memiliki wewenang lagi atas tanah tersebut dan tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang disetujui perkara nomor 43. Namun, hakim mengabulkan gugatan PTBA untuk mengubah 7 sertifikat kami tersebut.

Lebih jauh Dahler dan Jufri Syahruddih menjelaskan, tidak profesionalnya hakim terlihat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa BPN tidak dapat menyediakan alat verifikasi sebagai dasar hukum atas persetujuan sertifikat di atas tanah ulayat yang ganti temurun.

Dalam hal ini, sebenarnya para tergugat intervensi yang sudah disetujui bukti-bukti itu. Seharusnya, bukti itu sudah terpenuhi, tetapi tidak disetujui oleh majelis hakim. Tambahan lagi, mengapa PTBA masih mempertanyakan alas hak Ninik Mamak untuk meminta sertifikat terhadap tanah bekas tambang yang sudah diserahknnya kepada Pemko Sawahlunto.

Selanjutnya, dalam persidangan terungkap bahwa sebagian sertifikat telah diagunkan ke Bank sehingga telah terjadi hubungan hukum perdata dengan pihak bank. Ketika majelis hakim membatalkan sertifikat yang digugat oleh PTBA ini, maka bank pihak akan meminta perdata kepada pemegang sertifikat pembelian. Justru itu, kami setuju bahwa ini kasus perkara perdata, bukan wewenang PTUN untuk mengadilinya. Seharusnya majelis hakim memutuskan perkara untuk pengadilan negeri. Akan tetapi, anehnya majelis hakim memutuskan hal itu, dan memutuskan untuk membatalkan sertifikat tanpa mempertimbangkan keperdataannya, sambung Dahler lagi.

Berdasarkan hal itu, Dahler Dt. Penghulu Sati yang meminta Ketua KAN Kolok dan Ketua LKAAM Kota Sawahlunto yang meminta majelis hakim tidak mempertimbangkan beberapa fakta selama persidangan. Saksi dan bukti-bukti yang dimunculkan dalam persidangan seperti diabaikan hakim. Ninik Mamak Nagari Kolok Sawahlunto yang sebelumnya telah diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk dikelola menjadi lahan pertambangan baru bara. Pada saat itu, Belanda telah mengisi uang adat dan limbago, tegas Dahler. Setelah kemerdekaan, maka tambang itu dikelola oleh PNTBO dan kemudian PTBA sebagai badan usaha milik negara. Sekarang operasi tambang telah selesai, dan selesai harus diselesaikan untuk Ninik Mamak Nagari Kolok. Penting, di sini berlaku Prinsip “kabau pai, kubangan tingga”, tegasnya diingatkan. Sepatutnya, PTBA tidak boleh macam-macam lagi atas tanah ulayat milik nagari Kolok itu, katanya ditambahkan.

Ketika membahas penasehat hukum PT. Bukit Asam Tbk, Penesehat Hukum tergugat I Kantor BPN Kota Sawahlunto dan Penasehat Hukum tergugat II Intervensi menyetujui, segera melakujan konsulidasi dan pikir-berpikir untuk melakukan banding dalam waktu 14 hari kerja. ** Tim

843 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*