Cadangan Beras Pemerintah 100 Ton Belum Bisa Dibagi Di Kota Sawahlunto

Suasana audiensi Balai Wa
Suasana audiensi Balai Wa

Sawahlunto, Editor.- DPRD membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat untuk pembangunan dan kemajuan Kota Sawahlunto. Masukan yang disampaikan tentu harus memenuhi kriteria diantaranya, masukan bersifat objektif, konstruktif, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan masukan ini Anggota DPRD akan turun meninjau, meneliti, memahami masukan yang diberikan.

Demikian disampaikan Hj. Eka Wahyu SE yang didampingi Sekretaris Dewan Ir, Dedi Ardona  dan Kabag Umum Drs,  Maidirson  dalam audiensi Pengurus Balai Wartawan Kota Sawahlunto diruang kerja Ketua DPRD, Senin (13/04/2020).

Sebelum memberikan masukan-masukan tentang koordinasi, komunikasi, berbagi informasi dalam perkembangan pembangunan di Kota Sawahlunto, Eka Wahyu juga menyampaikan prosedurar protokol kesehatan selama mengatasi masalah Suspect Covid-19 jumlah peserta dibatasi dan jarak duduk pun diatur.

Menyinggung pergeseran anggaran 1 milyar, Eka menyebutkan pergesaran itu sudah menjadi keputusan seluruh Anggota DPRD Kota Saqahlunto untuk membantu proses percepatan penaggulangan Covid-19.” Dana yang 1 milyar itu sudah dilakukan pergeseran anggaran dan diserahkan kepada Pemko Sawahlunto sebagai pelaku eksekusi pemanfatan anggaran tersebut ,” kata Eka Wahyu.

Menyangkut terkendalanya penjatahan beras yang 100 ton belum dapat dibagikan kerena faliditas data belum akurat. Data yang tersedia dari Kementerian Sosial RI data tahun 2016. Sementara kondisi sekarang akibat dampak mewabahnya Covid-19 jumlahnya sangat dipengaruhi kondisi yang terjadi dilapangan baik sebagai terdampak langsung maupun sebagai terdampak tidak langsung.

Mencermati Surat Edaran Menteri Sosial RI nomor 3 tahun 2020 tentang pangunaan Cadangan Beras Perintah ( CBP) untuk penaganan Covid-19 bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, penanggulangan keadaan darurat bencana non alam berupa Covid-29 pemerintah daerah dapat menggunakan CBP. Ditambahkan Eka kriteria penerima CBP untuk Covid-19, individu yang positif atau suspct corona beserta keluarganya, Orang Dalam Pemantauan (PDP) beserta keluarganya, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) beserta keliarganya, warga yang tinggal disekitar korban becana atau yang masuk kedalam zona merah penyebaran Covid-19.

Selain itu kata Eka, warga yang berada dalam karantina untuk pencegahan penyebaran covid-19, masyarakat dan pekerja sektor informal yang terdampak berada diwilayah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah daerah. Serta penyandang disanelitas yang berada diwilayah yang ditetapkan sebagai zona merah oleh pemerintah daerah. Permohonan pengunaan CBP untuk penaggulangan keadaan darurat bencana wajib melampirkan Surat penyataan tangungjawab mutlak (STPJM) yang dibuat dan di tandatangani oleh Kepala Daerah.

Sebelumnya, Walikota Sawahlunto Deri Asta di ruang kerjanya,Senin (13/04/2020), juga mengeluhkan masalah akurasi faliditas data yang dikemukan.” Data yang tersedia berasal dari Menteri Sosial RI tahun 2016. Sementara akurasi data lapangan sangat fluktuatif apalagi kondisi darurat covid-19, mewabahnya vaksin yang masih dicarikan sumber- sumber penyebabnya” kata Deri.

Melihat kondisi data lapangan hampir 75 % masyarakat  terdampak langsung dan terdampak tidak langsung akibat mewabahnya Covid -19 di indonesia. Tidak hanya rumah tangga keluarga miskin, yang tidak miskin pun menghadapi ancaman ekonomi yang sangat dahsyat. Meskipun belum bersifat guncangan, tapi pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat sudah patut mewaspadai dampak lanjutan yang disebabkan Covid-19 ini.

Ditegaskan Walikota, Kota Sawahlunto tidak termasuk zona merah dan sampai hari ini belum ada masyarakat yang positif covid-19. Dari sisi penyerangan covid-19 terhadap fisik tubuh manusia, masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto patut mensyukuri nikmat Allah. Tapi dampak lain dari suspect covid-29 ini dibidang ekonomi, pendidikan ,profesionalisme ASN, pertanian, perdagangan ,perindustrian, UMK dan UMKN perkembangannya sangat terpengaruh oleh Covid-19 ini.

Pada kesempatan itu, Deri Asta juga menyingung kebijakan dan Surat Kementerian Sosial nomor 457/3/BS.01.02/04/2020 tanggal 9 April 2020 tentang pedoman pengunaan CBP dalam rangka penanganan Covid-19,kalau dihubungkan dengan kondisi akurasi data faktual di Kota Sawahlunto bantuan beras 100 ton yang bersumber dari APBN tidak bisa dilaksanakan atau dibagikan kepada masyarakat, karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial RI dalam hal ini Direktur Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin. “Sehubungan dengan itu diminta Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Soaial RI untuk meninjau ulang kriteria yang termaktub dalam surat tersebut. Karena tidak hanya Kota Sawahlunto yang mengalami kesulitan, kota/kabupaten lain yang tidak ditetapkan sebagai zona merah akan mengalami kesulitan dalam pembagian CBP tersebut,” kata Deri Asta.

Pada prisipnya, Pemerintah Kota dan Kabupaten siap melaksanakan pembagian CBP ini. Namun yang ditakutkan dampak hukum yang timbul akibat kriteria yang tidak pas, sementara masyarakat diwilayah Kota/ Kabupaten bersangkutan perlu mendapat penanganan untuk mengantisipasi dampak lain yang ditimbulkan akibat darurat nasional COVID-19. “ Masyarakat meminta pembagian CBP ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, apalagi kita akan menyambut bulan ramadhan 1442 hijriah,“ kata Deri Asta.**Adeks/Dinno/Leo

515 Total Dibaca 2 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*