Bupati Irdinansyah Bantah Pernyataan Fraksi Golkar DPRD Tanah Datar

Batusangkar, Editor.- Fraksi Partai Golkar DPRD Tanah Datar dalam jumpa pres yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Agustus 2018 yang menyatakan, pelantikan 12 Pejabat Tinggi Pratama (PTP) yang akan dilakukan Bupati Irdinansyah pada hari Rabu (15/8) tidak sesuai Undang-undang ASN No.5 pasal 116 tahun 2014.

Pada kesempatan jumpa pers tersebut ketua Fraksi Golkar juga mernyatakan, Bupati tidak pernah berkoordinasi dengan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) dan tindakan Bupati Irdinansyah dan Pansel sudah melanggar undang-undang ASN sesuai konfirmasi dengan ketua bidang Advokasi ASN Abdul Wahid di kantor KASN Jakarta Pusat.

Semua pernyataan dari Fraksi Golkar DPRD Tanah datar yang disampaikan dalam jumpa pers tersebut dibantah oleh bupati Tanah datar Irdinansyah Tarmizi yang didampingi oleh Sekda Hardiman, Ketua Panatia Seleksi (Pansel) Yohanes Dahlan, para Asisten dilingkungan Pemkab Tanah Datar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Suhermen dan Kabag Humas Syahril dalam jumpa Pers yang dilakukan oleh Bupati Irdinansyah Tarmizi seusai acara pelantikan, Rabu (15/8) bertempat di aula eksekutif.

Bupati Irdinansyah dalam kesempatan tersebut menayatakan , jauh hari sebelum dilaksanakan pelantikan terhadap 12 PTP yang dilaksanakan pada hari ini.saya dan Tim P
ansel sudah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor :820/355/BKPSDM perihal permohonan Persetujuan Mutasi Penjabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan pada tangggal 1 Juni 2018 KASN membalas surat tersebut bernomor :B-1240?KASN/6/2018 antara lain isinya adalah;

1. Pelaksanaan mutasi antar JPT Pratama agar mempedomani Pasal 131 dan 132 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang seleksi terbuka JPT ASN pada angka 6
2. Kami persilahkan saudara melakukan evaluasi kinerrja dan menugaskan Panitia Seleksi untuk melakukan penelitian kopentensi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratan guna memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan..
3. Hasil evaluasi kinerja dan penilaian kopetensi sebelum digunakan sebagai dasar penetapan mutyasi antar PPT Pratama atau pengisian JBT Pratama yang kosong tersebut agar dilaporkan kepada KASN dengan disertai dokumen pendukung secara lengkap .surat ini ditandatangai oleh ketua KASN Syofyan Efendi.
Setelah apa yang ada pada surat tersebut silaksanakan oleh pansel.Maka pada tanggal 1 Agustus 2018 Bupati bersama pansel mengirim surat bernomor : 820/478/BKPSDM.VI-2018 perihal hasil Evaluasi Kinerja Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
Pada tanggal 6 Agustus 2018 surat tersebut dibalas oleh KASN bernomor :B-1648/KASN/8/2018 yang mana isinya antara lain adalah;

1. Setelah kami melakukan evaluasi terhadap dekumen dimaksud pada prinsipnya kami dapat menetujui untuk dijadikan dasar pelaksanaan mutasi terhadap para PPT Pratama.
2. Kami persilahkan Saudara untuk menetapkan dan melantik para PPT Pratama tersebut berdasarkan rekomendasi Panitia Seleksi dan mempedomani ketentuan perundang-undang .
3. Untuk meningkatkan kinerja para penjabat tersebut mohon agar dilakukan pembinaan melalui (a) adanya kontrak kinerja agar target kinerjanya terukur (b) peningkatan kompetensi,dan (c) evaluasi kinerja setelah masa 1 (satu) tahun dalan jabatannya.4.Apabila terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya ,mmaka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali ,

Surat ini ditandatangani olek Ketua KASN Syofyan Efendi.”Apakah ini surat palsu yang berlogo lambang negara ,yang diisukan diluar sana” ungkap Irdinansyah Tarmizi.
Ditambahkan Irdinansyah .Mengenai, setiap surat keputusan yang dibuat Bupati harus diparaf dulu oleh Wabup,setelah dicari peraturan dan undang–undangnya tidak ditemukan peraturan dan undang-undangnya ” Jadi surat keputusan tidak perlu ditànda tangani oleh wabup”,ungkap Irdinansyah.

Diakhir penjelasannyaan Irdinansyah mengatakan, persoalan penolakan oleh Fraksi partai Golkar tentang pelantikan 12 PTP sebenarnya masalah sudah klar ” Diharapkan masyarakat dengan adanya pemberitaan dari rekan –rekan wartawan mengetahui duduk persoalannya yang timbul antara penolakan Fraksi partai Golkar yang menolak keputusan Bupati Tanah Datar yang menghangat di media masa baru-baru ini,” ujar Irdinansyah
Pada kesempatan tersebut Ketua Pansel Yohanes Dahlan yang merupakan pamong senior di Sumatera barat juga menjelaskan.Pemutasikan para Penjabat Tinggi Pratama sudah melalui seleksi yang ketat dengan penilaian aaspek manejerialnya,Didikasinya,inovasinya dan juga hubungan dengan bahwahannya serta penguhasaannya terhadap dinas yang dipimpinya. Untuk itu saya langsung melakukan pertanyaan dengan menyuruh menulis 10 (sepuluh) halaman tentang tugas-tugasnya sebagai kepala OPD dan juga kami mewawancarai bawahannya tentang kepemimpinananya selama ini memimpin OPD.
”Dan ada yang lucunya pimpinan OPD yang membawaihi Koperasi sewaktu saya tanya berapa banyak koperasi yang ada di Tanah Datar jawabannya tidak tau lagi karena sudah banyak yang mati.Dan ada juga kepala OPD setiap ada kegiatan keluar daerah dia-dia saja yang pergi dan tidak pernah memberikan kepada bawahannya” ungkap Yohanes Dahlan ** Jum

581 Total Dibaca 1 Dibaca hari ini
Share
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*