Batusangkar, Editor.- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah untuk mendengarkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 Ranperda yang diajukan oleh Pemda dilaksanakan pada Kamis (25/5) bertempat di ruang sidang utama DPRD Tanah Datar
Sidang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua Saidani didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan dihadiri oleh 19 orang anggota serta turut hadir Forkopimda, Sekda, staf ahli Bupati, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari se Tanah Datar dan undangan lainnya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam jawaban sebanyak 38 lembar antara lain menyatakan . Menjawab pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan saran yang disampaikan oleh 8 Fraksi DPRD Tanah Datar kemaren terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2023 -2043 dan Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Pertanyaan apakah dalam perda ini sudah tertampung pendidikan bagi masyarakat tentang siaga bencana dan jawabannya adalah . Perda tentang Penanggulangan Bencana diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah bersama stakeholder terkait, sehingga meminimalisir resiko yang ditimbulkan.
Terhadap saran yang mengatur efek jera bagi pihak yang melaksanakan kegiatan berdampak kerusakan alam, kita mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Sedangan untuk infrastruktur jalan sebagai penunjang Ranperda RPIK, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya, khusus untuk jalan tanggungjawab Kabupaten secara bertahap telah banyak yang perbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.Adapun Panjang jalan di wilayah Tanah Datar adalah 1.503,22 KM, kondisi tidak mantap ada sepanjang 333,37 KM dan sebagian besar merupakan jalan Provinsi,
Untuk jalan kewenangan Kabupaten Pemerintah Daerah terus melakukan pemeliharaan rutin jalan tersebut ,sedangkan untuk mempertahankan dan memelihara kondisi jalan dengan memanfaatkan dana yang tersedia serta mengupayakan adanya sumber dana lain.
Untuk jalan yang dibawah tanggungjawab Provinsi, Pemkab terus melakukan koordinasi dengan dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
Pertanyaan tentang industri apa yang akan kita bangun di Tanah Datar sesuai dengan sumberdaya local kita disini dapat kami jelaskan .Adapun industri-industri yang akan kita bangun di Tanah Datar ini adalah industri yang telah ada yang cikal bakalnya saat ini adalah tenun ,sulam ,batik ,kerajinan dan industri yang bahan bakunya tersedia didaerah kita seperti bahan baku yang berasal dari hasil-hasil pertanian
Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, berdasarkan identifikasi terdapat 319,96 HA di 46 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan.
Adapun langkah yang telah dilakukan Pemda untuk mengatasi perumahan dan pemukiman kumuh dengan menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas, berupa pekerjaan jalan lingkungan dan drainase serta sosialisasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh tahun 2022 terhadap 34 Wali Nagari yang terdapat kawasan kumuh tersebut .
Sedangkan pengembangan perumahan di Tanah Datar sudah mengikuti ketentuan peraturan perundang –undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar .Sampai saat ini pengembangan perumahan yang ada di kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh perusahaan yang berbadan hokum yang tersebar di kabupaten Tanah Datar,ujar Eka Putra. **Jum
Leave a Reply