Solok Selatan,Editor .- Penyaluran sejumlah bantuan bagi warga yang terdampak Covid 19 hendaknya jangan sampai dikaitkan dengan kepentingan politik. Tapi betul-betul murni karena imbas wabah pandemi, hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Solok Selatan, Dede Pasarela, Minggu (10/5).
Baik program Keluarga Harapan (PKH), Banguan Pangan Non Tunai (BPNT) yang biasanya adalah beras raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, BLT Kementerian Sosial, BLT APBD, sembako APBN dan sembako APBD.
“Jangan sampai penyaluran bantuan imbas wabah pandemi dikaitkan dengan kepentingan politik. Hal ini meski dicermati oleh pihak dinas terkait saat pendistribusian bantuan,” jelasnya.
Untuk itu, penyaluran bantuan dana covid-19 dan sembako dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten Solsel jangan sampai ada kepentingan politik. Karena rakyat sedang krisis ekonomi, jangan sampai bantuan disangkut pautkan dengan kepenting politik.
“Hedaknya betul-betul murni karana imbas wabah covid 19, bukan untuk banyak kepentingan. Sebab dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat hingga ke daerah, nasib ekonomi masyatakat tengah terpuruk. Harga sembako kebutuhan harian kian melambung, sedangkan hasil bumi harganya terpuruk. Saat ini pun dalam suasana bulan puasa dan mau lebaran. Tentu saja bantuan yang akan disalurkan Pemerintah Kabupaten sangat dinanti masyarakat dan untuk segera direalisasikan. Ekonomi rakyat sedang terpuruk, makanya jangan terus ditunda-tunda pendistribusiannya,” ujar Ketua DPC Demokrat Solsel itu.
Pemerintah, lanjut pria yang akrab disapa Arel itu, telah mengambil kebijakan dengan penyaluran bantuan covid. Diharapkannya, jangan sampai dobel. Apalagi terkesan tebang pilih, untuk tidak kedepankan kelompok, atau perorangan. Akan tetapi masyarakat yang terdampak. Sebab, bantuan yang disalurkan itu lanjutnya, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Justru itu, agar tidak doble data, pentingnya dilakukan validasi data yang akurat. Sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, karena ancaman bagi penyelewengan bantuan pemerintah selama covid. Diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
“Jangan sampai ada pejabat yang dipenjara, gara-gara bencana covid,” pinta Ketua DPC Demokrat Solsel itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD), Zulkarnaini menjelaskan, akan merealisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicover APBD Solsel jelang lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah.
“Kita pastikan tidak akan terjadi doble data atau penerima, sebab penduduk yang mendapatkan jatah bantuan. Datanya di entri secara online, baik Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP termasuk nomor KK. Rp32,4 juta BLT yang akan disalurkan ke 17.777 KK dengan besaran dana yang akan diterima warga Rp600 ribu perbulan, tidak akan dikaitkan dengan kepentingan politik. Kita akan salurkan sesuai aturan yang berlaku, dan silahkan saja di pantau saat pendistribusian kelapangan nantinya.” tuturnya. ** Natales Idra
Leave a Reply